Warga Desa Bandarbaru Melek Sejarah: Tidak Akui Ada Tanah Bumi Pramuka Sibolangit

imanuel 34

IMANUEL SITEPU. SIBOLANGIT.  Selama ini, Tanah Bumi Pramuka ini diklaim sebagai milik Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu). Namun, warga Karo yang menetap tinggal di Desa Bandarbaru (Kecamatan Sibolangit) tidak mengakui keberadaan Tanah Bumi Pramuka yang diperkirakan seluas sekira 200 Ha. Alasan warga Bandarbaru tampaknya sudah memperlihatkan “melek” sejarah.


“Dari mana pula dasarnya Pemprovsu mengklaim tanah kami itu miliknya? Mana sih lebih dulu ada, pemerintah atau masyarakat? Setahu saya, ada terlebih dahulu masyarakat baru kemudian menyusul ada pemerintahan. Mengapa pemerintah Provinsi Sumatra Utara mengklaim tanah masyarakat adalah miliknya? Sementara masyarakat Desa Bandarbaru sejak dari nenek moyang kami,  telah menguasai tanah tersebut,” kata Bincar Sitepu (42), salah seorang warga setempat ketika ditemui Sora Sirulo di Bandarbaru [Selasa 28/5].

Dijelaskan oleh Bincar Sitepu yang juga selaku ketua perebutan lahan Bumi Pramuka Sibolangit tersebut menceritakan, memang, pada tahun 1977 ada digelar Jambore Nasional di lokasi tanah masyarakat yang sekarang disebut Tanah Pramuka. Namun, sesuai surat keputusan Bupati Deliserdang yang saat itu dijabat Baharudin Siregar, tanah yang dijadikan lokasi Jambore akan  diserahkan kembali kepada masyarakat berikut bangunan yang ada di dalamnya setelah acara Jambore Nasional selesai.

“Lantas, tanpa sepengetahuan masyarakat, Pemprovsu diam-diam mengeluarkan SK tahun 1988 dengan mengklaim tanah tersebut adalah milik pemerintah. Padahal, pada tahun 1976, masyarakat sudah memiliki Surat Alas Hak atas tanah tersebut. Beginilah cara Pemerintah RI ini mengelabui masyarakat. Makanya, pada Tahun 2012, tanah kami hendak dibangun pagar tembok, kami langsung buat aksi, sehingga tertunda sampai sekarang,” kata Bincar Sitepu.

Lanjut dikatakan, saat dihadang masyarakat, pihak pemborong juga pernah mengintimidasi masyarakat dengan menurunkan sejumlah  preman ke lokasi.

“Tapi, bagi kami masyarakat, itu bukan penghalang. Aksi kami adalah ingin mempertahankan hak kami. Mereka juga pernah ingin merembukan persoalan itu dengan kami masyarakat, tapi sampai sekarang, tidak pernah ada. Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur, kami nilai membuat kebijakan secara sepihak. Demikian juga dengan pembangunan pagar tembok bersumber dari APBD TA 2012 dengan total anggaran hampir mencapai 10 Miliyar rupiah, terkesan dipaksakan. Jangan-jangan, telah terjadi kongkalikong antara gubernur dan pihak rekanan dalam poryek tersebut. Ini jelas patut dicurigai. Sebagai penegak hukum, Kejatisu maupun KPK diminta dapat menelusuri proyek yang menggunakan uang rakyat itu,” harap Bincar Sitepu.

Meneruskan Kolonialisme?

Menurut data yang dimiliki oleh Sora Sirulo, berdasarkan laporan-laporan pemerintah kolonial, lahan yang sama sempat menjadi persoalan besar bukan saja melibatkan desa-desa sekitar tapi juga antara Sibayak Raja Berempat dari Karo Gugung dengan Resident Van Oostkoest van Sumatra. Pernah diadakan pertemuan di Sibolangit antara pemerintah kolonial dengan keempat sibayak yang masing-masing disertai oleh 1.200 orang pengikut sehingga total utusan dari Karo Gugung adalah 4.800 orang. Angka ini mengingatkan kita pada konsep Gendang 50-2 (= 48). Pertemuan itu terkait protes masyarakat setempat terhadap pembukaan kebun tembakau dari perusahaan perkebunan Belanda Betimoes Estate. Sibayak Raja Berempat membantah kalau Betimus adalah di bawah kekuasaan Sultan Deli sebagaimana diklaim oleh Sultan Deli.

Karena pemerintah kolonial tidak memperhatikan sanggahan Raja Berempat, Perang Sunggal tetap berkecamuk bukan hanya sebagai perlawanan Datuk Sunggal terhadap pemerintah kolonial atas pembalakan hutan keramat mereka, tapi perlawanan seluruh Karo yang juga melibatkan semua warga Dataran Tinggi Karo. Bila Pemprovsu juga tidak memperhitungkan sejarah hak ulayat warga setempat terkait Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit, warga Karo Jahe sepertinya tetap akan menjadi korban pembangunan sejak jaman kolonial hingga sekarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.