Dirut PTPN 2 Dituding Tidak Dukung Pendidikan Deliserdang

0
196

Imanuel SitepuIMANUEL SITEPU. STM HILIR. Usulan ribuan warga meminjam pakai lahan seluas 2 Ha untuk pembangunan Gedung SMA Negeri I di Kecamatan STM Hilir ditolak mentah-mentah oleh pihak PTPN 2. Usulan  disampaikan melalui surat 15 Kepala Desa dan 7 unsur kepemudaan serta tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat dan pendidikan sesuai dengan surat bernomor 09/Pan-SMA/STM Hilir/ XII/2012. Surat yang ditujukan kepada Dirut PTPN 2 Bhatara Moeda Nasution ini diketahui oleh Muspika Kecamatan STM Hilir.

Penolakan disampaikan melalui surat yang dikeluarkan oleh pihak PTPN 2 Tanjungmerawa bernomor II.0/X/67/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Komaruzzaman selaku Direktur SDM/ Umum.

“Surat penolakan itu mengisyaratkan pihak perkebunan PTPN 2 tidak mendukung program pemerintah untuk dunia pendidikan,” kata Ir. Keleng Ate Ginting Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Panca Marga Kecamatan STM Hilir didampingi sejumlah panitia pendirian Gedung SMA Negeri I kepada wartawan SoraSirulo.com [Senin 10/6].

“Alasan pihak PTPN 2 mengatakan pihak perusahan dituntut mengelola dan memanfaatkan seluruh areal yang ada untuk kepentingan perusahan dengan tanaman perusahan sebenarnya tidak masuk akal dan logika. Lahan yang diusulkan masyarakat melalui panitia pembentukan SMA Negeri I STM Hilir itu diperkirakan sudah 30 tahun tidak dipergunakan lagi sehinga menjadi lahan tidur. Dulunya lahan tersebut dipergunakan pihak perkebunan PTPN 2 hanya sebagai lokasi tempat pengambilan air,” kata Keleng Ate yang dibenarkan H. Sulaiman Sembiring Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan STM Hilir.

Dijelaskannya, kalaulah Dirut PTPN 2 Bhatara Moeda Nasution meresapi perjuangan yang dilakukan Bupati Deliserdang drs. H. Amri Tambunan dan Wakil Bupati Deliserdang H. Zainuddin Mars menegaskan, sejak periode pertama dan ke dua kepemimpinan Bupati Deliserdang H. Amri Tambunan, tetap menjadikan pendidikan skala prioritas tanpa mengabaikan pembangunan  infrastruktur lainnya.

“Itu sebabnya Bupati Amri Tambunan melahirkan konsep Cerdas (percepatan rehabilitasi dan apressoiasi terhadap sekolah). Sejak tahun 2007-2008 sudah tidak ada lagi Sekolah Dasar di daerah itu sebagai tempat belajar mengajar. Melalui program Cerdas yang dilaksanakan oleh Pemkab Deliserdang, sudah selesai direhab sebanyak 256 gedung Sekolah Dasar yang kondisinya ketika itu rusak parah. Dananya tanpa menggunakan APBD, tapi dengan tiga pilar kekuatan yakni pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Kini kita sudah mengarah kepada apresiasi peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik,” kata Keleng Ate Ginting yang merupakan seorang anak pejuang ini.

Dikatakan lagi, pendidikan itu tidak hanya mengejar ilmu saja, tapi harus mengejar akhlak yang mulia. Pelaku pendidikan dan seluruh elemen masyarakat perlu bahu-membahu agar anak-anak Deliserdang ke depannya dapat menjadi pemimpin yang handal.

Ironisnya, kata mereka lagi, Dirut PTPN 2 Bhatara Moeda Nasution mengeluarkan surat MoU yang bernomor II .0/ MOU / 04 /VIII /2012 dengan salah satu kelompok tani di Hotel Garuda Plaza Jl. Sisingamangaraja (Medan). Nota kesepakatan yang tertuang dalam MoU itu, Dirut PTPN 2 memberikan 3 syarakat kepada pengurus kelompok tani diantaranya, 1. Silaturahmi yang berlandaskan keikhlasan, 2. Jangan harapkan ada mukzizat setelah MoU ini  tetapi  adanya kerja keras  dengan duduk bersama pasti terbuka jalan keluar, 3. ego dan kebenaran kita masing-masing jangan dipertentangkan.

Terakhir, Dirut meminta kepada para seluruh Manajer Kebunnnya agar mundur sejengkal untuk maju selangkah ke depan yang lebih baik. Anehnya lahan yang disepakati mereka itu kebanyakan masih memiliki Hak Guna Usaha (HGU) bahkan di atas areal yang mereka kuasai itu tanaman berupa kelapa sawit masih produktif.

“Sangat lain halnya dnegan lahan yang diusulkan panitia pembentukan SMA Negeri I STM Hilir. Areal itu sudah menjadi hutan karena tidak dikuasai selama puluhan tahun,” bebernya.

Meski pihak PTPN 2 tidak mengeluarkan surat persetujuan dalam pinjam pakai lahan ini, panitia dan warga tetap saja akan menguasai lahan.

“Pun terjadi pertumpahan darah, kami terus perjuangan. Lahan itu kami kuasai bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan untuk kepentingan orang banyak,” beber mereka.

Leave a Reply