Terkait Pembangunan Gedung SMA: LVRI Deliserdang Minta Dirut PTPN 2 Kaji Ulang Penolakan Pinjam Pakai Lahan

0
206
Pengurus LVRI STM Hilir mendapat bingkisan dari sejumlah tokoh pemuda guna menggagas pembangunan gedung SMA Negeri I STM Hilir.
Pengurus LVRI STM Hilir mendapat bingkisan dari sejumlah tokoh pemuda guna menggagas pembangunan gedung SMA Negeri I STM Hilir.

IMANUEL SITEPU. STM HILIR. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Legiun Veteran (LVRI) Kabupaten Deliserdang mengingatkan kepada Dirut PTPN 2 Bhatara Moeda Nasution agar surat penolakan mereka dikajiulang, Hal ini disampaikan Ketua LVRI H. Amaluddin  menyikapi surat penolakan pihak PTPN 2 Tanjungmerawa terhadap permohonan warga untuk meminjam pakai lahan PTPN 2 seluas 2 Ha untuk pembangunan Gedung SMA Negeri I Kecamatan STM Hilir.

Amaludin menyampaikannya kepada sejumlah wartawan saat meninjau lokasi pembangunan gedung SMA Negeri I STM Hilir [Selasa 11/6]. Saat itu, dia didampingi Sekretaris (Mansyur) dan Bendahara LVRI Deliserdang (Maheran). Adapun Surat Penolakan Dirut PTPN 2 itu bernomor II.0/X/67/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Komaruzzaman selaku Direktur SDM/Umum.

Dijelaskannya, permohonan yang diusulkan ribuan warga melalui surat 15 kepala Desa dan 7 unsur kepemudaan serta tokoh masyarakat, agama, adat dan tokoh pendidikan, kepada Dirut PTPN 2 Bhatara Moeda Nasution, sebenarnya belum seberapa.

“Kalau dilihat semasa kami memperjuangkan Kemerdekaan ini, lahan yang diusulkan itu digunakan masyarakat bukan kepentigan persorangan melainkan kepentingan anak bangsa. Karena itu, untuk memajukan anak bangsa kita, seperti program Cerdas yang dicanangkan Bupati Deliserdang drs. H. Amri Tambunan melalui tiga pilar, sewajarnya Bhatara Moeda Nasution, meninjau ulang surat penolakan itu,” kata  H. Amaluddin.

Bhatara Moeda Nasution dikenal kelahiran Padangsidempuan 18 April 1953. Dia lulusan Akademi Admnistrasi Niaga Negara (Yogyakarta) tahun 1975 dan merupakan putra  mantan Walikota Pematangsiantar.

Menurut Amaludin, dasar kelompok tani menduduki lahan eks HGU PTPN 2 Kebun Patumbak (Afdeling V Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjungmerawa) sebenarnya bertentangan dengan hukum.

“MoU dengan surat No 20/ ADD. MoU /01/ II /2013 sebenarnya cacat hukum. Bhatara Moeda Nasution Direktur Utama PTPN 2 sebenarnya tidak memiliki wewenang mengeluarkan surat tentang penguasan aset Negara,” tuturnya.

Selain itu, ada pula kasus penyerobotan lahan oleh mafia tanah yang ditandatangani suratnya oleh Camat Patumbak Chairul Saleh Siregar SSos dan sejumlah pejabat PTPN 2 terkait pengeluaran surat atas nama H. Suprayitno sesuai dengan Reg no 592.2/254/PTB/IV/2011 tertanggal 6 April 2011 dengan luas 13.858 meter persegi dan atas nama Edi Santoso sesuai dengan Reg no 592.2/225/PTK/IV 2011.

Kasus lain, lahan yang dikuasai PT Indo Farm dan PT Perunggasan Prima Sejahtera (PPS) serta Acai,Akien,Riono itulah yang perlu dibasmi. Areal yang dikuasai mereka itu memiliki Hak Guna Usaha (HGU) nomor 114 tahun 2003 dan mendapat surat perpanjangan HGU sesuai dengan nomor 593/10727/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 yang diteken Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

“Lahan yang dimohonkan masyarakat untuk gedung sekolah itu lain halnya. Sejak puluhan tahun areal itu tidak dikuasai dan ditelantarkan menjadi lahan tidur. Tidak sewajarnya pihak perkebunan langsung menolak permohonan ribuan warga tanpa menelusuri riwayat tanah itu,” ucap Amiludin.

Sebelumnya, Ketua Pemuda Panca Marga menuding Dirut PTPN 2 Bhatara Moeda Nasution tidak mendukung program pemerintah untuk pendidikan sebagaimana dilancarkan oleh Bupati Deliserdang drs. H. Amri Tambunan dan Wakil Bupati Deliserdang H. Zainuddin Mars. Dia menegaskan, sejak periode pertama dan ke dua kepemimpinan Amri Tambunan tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas tanpa mengabaikan pembangunan infrastruktur lainnya.

“Itu sebabnya, Bupati drs. Amri Tambunan melahirkan konsep Cerdas (percepatan rehabilitasi dan apressoiasi terhadap sekolah) dimana sejak tahun 2007-2008 sudah tidak ada lagi sekolah dasar di daerah itu yang tidak sebagai tempat belajar mengajar,” tutur Ketua Pemuda Panca Marga.

Leave a Reply