Nenek Jompo Meradang Tak Kebagian BLSM

0
210
imanuel 101
Eis Kurniati dan Naris yang kecewa tidak kebagian dana BLSM.

IMANUEL SITEPU. KUTALIMBARU. Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tampaknya menjadi bumerang. Tidak sedikit warga yang tergolong miskin yang tidak kebagian dana kompensasi BBM tersebut. Seperti dialami d nenek jompo warga Desa Kwala Laubicik (Kecamatan Kutalimbaru) misalnya. Mereka menyatakan kecewanya karena tak kebagian dana BLSM tersebut. Nek Naris (83) dan Eis Kurniati (76), keduanya sudah lama menjanda. Mereka menyatakan dirinya tidak ada menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan pemerintah melalui aparat desa bernama Rahmat Sembiring selaku perangkat Desa Kwala Laubicik.


“Kami tak kebagian dana BLSM, padahal sebelumnya kami menerima Raskin dan mendapat kartu Jamkesmas. Namun sekali ini kami tidak mendapat uang dari pemerintah karena tidak punya KPS,” ujar keduanya mengaku nafkahnya dibantu anak-anaknya dan tinggal di Dusun Tembengen ini.

Sementara Rahmat Sembiring ketika ditemui di kantor Camat Kutalimbaru [Senin 15/7 menyatakan pihaknya hanya membagikan kartu KPS sesuai nama warga yang tertera di kartu tersebut.

“Sebenarnya hal ini bukan wewenang saya. Ketika saya ke kantor Camat Kutalimbaru, kartu KPS dititipkan oleh Bahagia Sembiring, salah seorang staf Kantor Camat. Saat mau saya tolak, Bahagia menyuruh saya agar kepala desa membuat pernyataan tanda tidak diambil dana BLSM tersebut. Dari pada menjadi urusan lagi nanti maka saya terima saja KPS tersebut,” aku Rahmat.

Kepala Desa Kwala Laubicik Bina Sembiring ST didamping Kepala Desa Kutalimbaru Jeremia, Kepala Desa Sukadamai Doanta Sinulingga dan Kepala Desa Sampai Cita Irianto Sinulingga juga menyesalkan pembagian BLSM itu. Sebab, katanya, masih banyak warganya sipenerima Raskin dan memiliki kartu Jamkesmas tapi tidak mendapat KPS.

“Malah ada warga yang tidak terdaftar sebagai keluarga miskin dan tidak mendapat kartu Jamkesmas, Raskin dan BLT, saat ini kebagian dengan dana BLSM. Bahkan warga yang tidak kebagian dana kompensasi BBM menuding kami selaku kepala desa sebagai biang keroknya. Walau sudah kami jelaskan bahwa pemerintah desa tidak dilibatkan dalam pendataan untuk BLSM ini, tapi warga tidak percaya dan menuduh kami pilih kasih,” kata Bina Sembiring.

Camat Kutalimbaru Taufik Israd Harahap SSos saat dikonfirmasi di ruang kerjanya [Senin 15/7] membenarkan masalah BLSM menjadi bumerang di mana-mana.

“Yang melakukan pendataan bukan pemerintah desa tapi Badan Pusat Statistik. Jadi, yang tidak kebagian KPS untuk mencairkan BLSM, kita data saja. Habis bagaimana kita buat?” ujar Taufik singkat.

Leave a Reply