Menolak Politik Uang di Pemilu 2014

1
217
natanael milala 58
Narasumber Dialog Interaktif dan Moderator di Radio RBK Kabanjahe

NATANAEL MILALA/JOHANIS SINGARIMBUN. KABANJAHE. Tinggal menghitung hari, tepatnya 09 April 2014, negeri ini akan kembali melaksanakan Pemilihan Umum, untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPRD Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat, serta anggota DPD RI. Harapakan akan adanya perubahan menuju kesejahteran negeri ini sangat tergantung dari hasil/k ualitas pelaksanaan Pemilu tersebut.

 

Khusus di Kabupaten Karo, kita melihat dan merasakan bahwa hasil Pemilu dan Pilkada terdahulu, hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan sebagaian besar warga Kabupaten Karo. Mereka berpendapat, ini dikarenakan sebagian besar pemimpin dan pejabat yang menduduki kursi anggota  DPRD Karo (Legislatif) dan Bupati Karo (Eksekutif) terlahir dan terpilih dari hasil Money Politic (Politik Uang).

Untuk menghindari terulangnya kembali kejadian tersebut, berbagai kalangan yang ingin melakukan perubahan menuju kemajuan di Kabupaten Karo melakukan kegiatan Dialog Interaktif di Radio RBK [Minggu 19/1]  dengan mengsung thema Menolak Money Politic dalam Pemilu 2014, khususnya di Kabupaten Karo.

Sebagai narasumber dalam acara dialog interaktif yang dimoderatori oleh Natanael Milala ini berasal dari berbagai kalangan yakni :

  1. Inganta Tarigan          (Anggota Panwaslu Kabupaten Karo)
  2. Atriya Aksara Brahmana (Aktivis Anti Money Politik)
  3. Johanis Singarimbun (Pemerhati Politik Kabupaten Karo/Penggagas Acara Dialog)
  4. Lusia Sukatendel        (Tokoh Perempuan Karo)

Keempat narasumber sepakat bahwa politik uang telah merusak tatanan nilai-nilai demokrasi. Ini tidak saja terjadi Kabupaten Karo, tetapi sudah masuk dalam tingkat politk nasional. Money politic mengakibatkan mahalnya biaya politik dari Caleg. Cara ini selalu dilakukan oleh para Caleg yang ingin medapatkan kekuasaan. Jika Caleg yang melakukan money politic terpilih maka ia akan berusaha untuk mengembalikan seluruh biaya politiknya.

Melakukan money politic mempunyai prinsip untung dan rugi dalam berpolitik. Jika hal ini kembali terjadi dalam Pemilu 2014, Kabupaten Karo akan semakin terpuruk. Caleg yang menggunakan politik uang biasanya tidak mempunyai visi dan misi dalam mengembangkan kemajuan Kabupaten Karo. Ia hanya menjadikan posisi anggota DPRD sebagai sarana dalam mendapatkan uang dan mencari ketenaran nama pribadi dan keluarganya saja.

Inganta Tarigan mengatakan, Caleg yang melakukan politik uang dan pemilih yang menerima politik uang bisa dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang Pemilu. Ia menghimbau agar politk uang jangan dilakukan.

“Awas, nanti Caleg pelaku money politic dan pemilih yang menerima money politic, masuk penjara,” katanya.

Inganta menambahkan, dalam agama apapun peyuap dan penerima suap akan menanggung dosa. Apalagi suara hati nurani yang diperjualbelikan.

Artiya Brahmana yang juga cucu Bupati Karo pertama (Rakoeta S. Brahmana), mengatakan, ia dan beberapa temannya yang tergabung dalam Serikat Tani Tanah Karo (STTK) dan Forum Pengembangan Karo (FPK), sudah melakakukan sosialisasi masuk ke desa-desa di wilayah Kabupaten Karo untuk mengajak warga Kabupaten Karo menolak Money Politic dalam Pemilu 2014. Selain terjun ke desa-desa, ia juga memasang baliho, spanduk dan stikker yang mengajak untuk menolak Money Politic.

Johanis Singarimbun, selaku Tokoh Pemuda Karo yang selalu mensosialisaikan Menolak Money Politic melalui tulisan opini yang dibuatnya dan sekaligus menjadi penggagas acara dialog tersebut mengatakan, pada prinsipnya, semakin besar biaya politk yang dikeluarkan oleh Caleg, semakin besar pula kemungkinannya dia menyalahgunakan bila terpilih sebagai wakil rakyat. Kemajuan Kabupaten Karo tidak akan pernah terpikirkan olehnya, ia akan mencuri uang rakyat (APBD Karo), untuk mengembalikan biaya politik.

Banyak hal yang akan dilakukannya untuk mencuri uang rakyat. Ia akan mengambil jatah proyek pembangunan dengan cara mengatasnamakan perusahaan pemborong proyek atas nama orang lain. Dari dalam (DPRD Karo) ia akan mengatur sedemikian rupa agar perusahaan pemborong tersebut mendapatkan proyek pembangunan yang tentunya dana proyek tersebut sudah di-mark-up terlebih dahulu.

Johanis mengimbau warga pemilih Karo memilih Caleg yang mempunyai track record baik serta visi dan misi dalam memajukan Kabupaten Karo.

“Pilihlah Caleg yang tidak menghambur-hamburkan uang dalam kampanyenya,  bebas dari narkoba serta tidak membekingi judi dan narkoba,” himbaunya.

Lusia Suktendel mengatakan, dalam berpolitik/berpartai memang membutuhkan dana, tetapi jangan sampai dalam berpolitik kita melakukan Money Politic terhadap masyarakat pemilih. Pelaku money politic dan penerima money politic sama-sama bersalah dan dapat dikenai hukuman. Kita yang menginginkan kemajuan di Kabupaten Karo harus bersama-sama memberikan masukan dan melakukan sosialisasi/ himbauan agar masyarakat menolak Money Politic.

Di akhir acara dialog tersebut, dialakukan foto bersama. Disepakati pula akan dilakukannya acara dialog interaktif secara rutin di Radio RBK yang akan membahas dan mendiskusikan kemajuan di Kabupaten Karo dengan mendatangakan narasumber dari berbagai kalangan (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Mahasiswa, dan Pemerhati Kabupaten Karo).

1 COMMENT

Leave a Reply