Kolom M.U. Ginting: Perampokan Asing

M.U. Gintingmuginting 68Freeport sudah lama melanggar kewajibannya, sudah sejak era Orba, tetapi baru sekarang muncul beritanya ke permukaan. Salah satu sebabnya, sudah banyak yang bisa bicara. Berlainan dengan zaman Soeharto, semua tutup mulut.

”Mengurangi pendapatan negara,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Mengurangi pendapatan negara atau perampokan kekayaan negara?

Karena banyaknya korupsi di negara ini, mulai dari pejabat rendahan RT/lurah sampai ke pejabat tinggi, banyak pula yang memanfaatkan (seperti Golkar) untuk kembali ke era Orba Soeharto dimana korupsi tidak ’luas’ seperti sekarang. Pada era itu hanya ’satu orang’ yang korupsi, bersama keluarga dan lingkungannya.

Kembali ke era lama sudah tak mungkin. Zaman berkembang. Pikiran dan kesadaran rakyat banyak berubah. Demokrasi telah dibayar sangat mahal, tetapi sudah ada demokrasi, bisa mengeluarkan pendapat tanpa risiko hilang diciduk tengah malam.

Seiring dengan perkembangan demokrasi di dunia, dibarengi juga dengan fenomena korupsi. Ini sebenarnya bersifat internasional. Tak bisa dipisahkan dengan modal besar dunia yang sengaja ’memelihara’ korupsi di negeri berkembang terutama yang banyak SDAnya.

Dengan hilangnya uang negara, utang-utang tak bisa dibayar dan makin ditawarkan utang baru. Inilah cara terakhir ’menjajah’ negeri berkembang, supaya terus tergantung dari modal luar negeri.

Di masa Soeharto, dia sepenuhnya dikendalikan dari luar. SDA negeri ini sepenuhnya dikuasai oleh orang luar, tak boleh ada yang bicara. Sekarang, tak ada lagi ’presiden’ yang tunduk tanpa syarat seperti Soeharto, tapi mereka pakai cara yang lebih licik, yaitu dengan KETERGANTUNGAN EKONOMI. Salah satu dari Trisakti Soekarno sangat tak disukai oleh Neo Kolonial ialah berdikari dalam ekonomi.

Ketika rusuh di Ukraina, bank Barat langsung menawarkan pinjaman besar. Pinjaman ini adalah ’tempat basah’ bagi koruptor yang sudah lebih dulu ditanam di negeri bersangkutan. Uang hilang utang tak bisa dibayar tapi malah terus ditambah utangnya. Itulah strategi korupsi yang sengaja dikembangkan di negeri bersangkutan.

Salah seorang demonstran di Kiev (ibukota Ukraina) bilang, pejabat baru akan memperkaya dirinya dengan pinjaman itu.

“Bukan memikirkan kepentingan rakyat,” katanya.

Ini memang betul. Sejalan dengan taktik dan strategi keuangan global membikin negeri miskin selalu tergantung. Kesempatan untuk korupsi memang sengaja DIPERLAPANG, di kalangan pejabat tinggi negara. Lihat contoh Bank Century yang pemain-pemainnya adalah pejabat-pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden.

Mungkinkah pejabat Indonesia bikin sikap tegas menghadapi modal asing? Sangat sulit dibayangkan. 99,99 % pejabat negara secara sadar atau tidak sadar ikut aliran korupsi internasional dengan senang hati (duit) atau sudah terjebak di situ.

Tetapi, kalau mayoritas rakyat Indonesia mengerti soal ini, barulah ada kemungkinan mengatasi korupsi. Rakyat sering mengatakan kalau korupsi sudah membudaya, mendarah daging. Yang betul ialah, sengaja dibudidayakan oleh kekuatan Neo Kolonialisme keuangan global Abad 20. Tempat-tempat basah seperti pertambangan adalah tempat yang spesial jadi inceran utamanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.