DPRD Karo Dituding Sengsarakan Rakyat

BRANDY KARO SEKALI. KABANJAHE. Ribuan massa yang dipimpin masing-masing para kepala desa se Kabupaten Karo mengepung Kantor DPRD Karo dan menyandera para anggota DPRD yang berada di dalam gedung agar tidak boleh keluar bila wakil rakyat itu terus mengulur waktu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karo.

Dalam orasinya, massa menyatakan rasa tidak percaya lagi dengan legalitas anggota DPRD yang ingin menyengsarakan rakyat Karo dengan tidak disahkannya APBD Karo tahun 2014 hingga saat ini.

“Kalian Anggota DPRD hanya menyengsarakan rakyat. Sebelum disahkan APBD, kami akan tetap di sini dan terus menduduki kantor DPRD,” kata salah seorang warga yang turut berdemo [Kamis 8/5].

Para demonstran menuntut agar APBD Kabupaten Karo harus segera disahkan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terus berlangsung. Menurut pendemo, pembangunan di Kabupaten Karo tidak akan dapat terlaksanan apabila APBD belum diketok.

“Tanpa APBD apa mau dilaksanakan? Pembangunan pasti tidak akan ada yang bisa dilaksanakan pemerintah Kabupaten Karo,” teriak mereka.

Selain itu, para demonstran beranggapan, anggota dan pimpinan DPRD Karo dengan cara menunda pengesahan APBD berindikasi intrik politik yang terjadi selama ini dengan pihak Bupati Karo, Kena Ukur Surbakti.

“Kami tidak mau tahu soal persoalan bupati dengan DPRD. Kami butuh pembangunan bisa tetap terlaksana. Apa mereka (DPRD, red.) mau menghancurkan hidup rakyat Karo? Ini menandakan DPRD tidak punya kepedulian terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat Karo,” ucap mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.