Kolom M.U. Ginting: JK

0
188

M.U. GintingDalam acara pembekalan relawan Seknas Jokowi di Senayan 25 Mei 2014, Cawapres JK berbicara jelas dan terus terang. “Tugas saya membantu Pak Jokowi,” katanya. Inilah salah satu sikap JK yang positif dipandang umum.

Membaca penjelasan JK soal relawan ini sepertinya dia mengalami perkembangan dan kemajuan dalam cara berpikir, dibandingkan dengan ketika dia mendampingi SBY. Saat itu, dia bikin ’istana sendiri’ dan kelihatan cuek sama presiden.

JK melihat juga kontradiksi daerah-daerah dengan Jawa secara umum dalam soal pembangunan, misalnya jalan raya. Ini bagus dia tekankan, karena Jokowi sebagai orang Jawa tidak bisa melihat daerah di luar Jawa seperti JK melihatnya. JK orang daerah, orang Bugis dari Sulsel.

Fenomena kontradiksi lainnya yang menonjol sekarang ialah kehendak bikin pemekaran di berbagai daerah seperti ALA, ABAS di Aceh dan pemekaran Sumut (Protap, Sumtra, Nias, dan juga propinsi Karo dengan pemekaran kabupaten-kabupatennya lebih dahulu, Singalorlau, Deli, Langkat hulu, Dairi Karo).

GAM di Aceh menggunakan orang-orang pusat (Jakarta) untuk menyetop pemekaran. Seperti halnya usaha GAM memenangkan Partai Demokrat dan Partai Gerindra di Aceh supaya tetap mendukung Aceh/GAM tidak memekarkan ALA/ABAS. Partai Demokrat dan SBY telah sempat menandatangani MOU Helsinki dimana dikatakan Aceh tak boleh dimekarkan. Tetapi, perkembangan pesat pemikiran dan yang juga tak melawan UU ialah bahwa pemekaran secara demokratis adalah hak legal bagi tiap daerah, tak melawan hukum yang berlaku.

Untuk tetap mempertahankan ketetapan MOU Helsinki, GAM bikin lobbi-lobbi penting memenangkan partai pemerintah di Aceh dengan segala macam upaya, termasuk intimidasi daerah-daerah yang mau mekar pisah dari NAD/GAM. Kemenangan Demokrat/Gerindra di NAD Pileg April lalu tak lepas dari uaha-usaha mempertahankan MOU itu, supaya pusat tidak pernah mengabulkan pemekaran Aceh.

Kepentingan ekonomi seperti tambang-tambang penting di NAD terletak di daerah-daerah etnis-etnis minoritas Aceh, adalah salah satu sebab penting mengapa Aceh NAD tak menginginkan pemekaran daerah Aceh. SBY menggunakan Mendagri Gamawan Fauzi menolak atau menyetop pemekaran daerah. Padahal, Fauzi sebelum ke pusat, telah bikin pemekaran di Solok dan Sumbar, lalu menyetop pemekaran daerah orang lain setelah kerja di pusat sebagai Mendagri.  Sama-sama licik.

Di Sulsel banyak usaha pemekaran dari etnis-etnis asli ditentang oleh etnis mayoritas terutama orang Bugis. JK sebagai Bugis mudah-mudahan tidak ikut-ikutan menentang pemekaran. Jokowi tak begitu mengerti soal pemekaran atau soal daerah kultur minoritas pada umumnya. Ini sifat umum orang Jawa, termasuk Soekarno, Megawati, SBY, kecuali Gus Dur banyak mengerti soal daerah dan kulturnya.

Gus Dur adalah presiden Indonesia yang pertama pendukung pemekaran daerah karena mengerti soal kultur daerah-daerah berbagai etnis. Gus Dur mengerti Bhinneka Tunggal Ika dalam praktek dan dia praktekkan.

Dengan meminta kekompakan tim sukses Jokowi, terasa juga masih adanya tendensi ’pro Puan’ anti JK sebagai Cawapres Jokowi. Kontradiksi ini masih akan terus di PDIP, tidak harus bikin pengaruh negatif, tetapi juga bisa berfungsi sebagai salah satu tenaga penggerak perubahan dan perkembangan dalam tubuh partai banteng moncong putih itu.

Leave a Reply