Kolom M.U. Ginting: Orde Baru di Pemerintahan Jokowi?

0
220

M.U. Ginting”Pernyataan dan tindakan Tedjo itu jadi ironi. Dengan dalih menjaga keamanan dan kenyamanan Bali yang sedang peak season wisata, Polri diminta tidak memberikan izin Munas Partai Golkar kubu Aburizal. Padahal, justru sebaliknya yang mesti dilakukan: siapa pun yang hendak berkumpul, negara wajib melindungi,” kata reporter merdeka.com Didik Supryanto.

Tedjo Menteri Polkam meminta Polri tak memberikan izin. Ini sepertinya Polri tak tahu tugasnya. Basara Wakil Sekjen PDI-P mengancam Ahok kalau tak akomodir anak Sadikin, kelihatannya Basara menganggap dirinya lebih patut jadi gubernur dibandingkan Ahok.

Terlihat bahwa kementerian Jokowi tidak sama tinggi. Menteri Polkam lebih tinggi  dari Polri atau menteri-menterinya yang tak tau diri.

Kalau saya melihat secara umum ialah bahwa kesedaran HAM masih sangat jauh di negeri ini, sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang melanggar kesetaraan dengan orang lain atau institusi lain tanpa disedari melanggar hak azasi seseorang atau institusi lain.

Ahok sebagai gubernur punya hak dan kewajiban sama dengan orang lain, dan sebagai gubernur punya hak dan kewajiban sebagai gubernur pula. Campur tangan orang lain seperti yang dibikin Wakil Sekjen Basara tidak senonoh dari segi HAM, melanggar hak azasinya sebagai gubernur terpilih dan sudah diangkat oleh presiden barusan.

Polkam atau Tedjo menganggap dirinya atau kementeriannya lebih tinggi dan meninta Polri tak kasih izin. Polri kan bukan anak kecil, bisa mempertimbangkan mana yang betul. Kalau dia bikin salah bukan urusan Polkam. Sama halnya kalau Polkam bikin kekeliruan tak bisa disalahkan oleh Polri.

Kekurangan pengertian dasar HAM ini sangat banyak terlihat juga dalam kehidupan rumah tangga, terhadap istri maupun anak-anak. Apakah dari sini sumber semua dasar-dasar HAM yang masih belum dipahami itu?

Saya memperhatikan situasi HAM di banyak rumah tangga pendatang negeri berkembang di Eropah dibandingkan dengan keluarga orang Eropah asli, perbedaan pandangan dan perlakuan atas HAM di rumah tangga sangat jauh berbeda. Terlihat juga perbedaannya di masyarakat, dalam politik dan perlakuan terhadap warga negara dan sesama menteri atau institusi. Tiap kementerian atau institusi mempercayai dan menghormati tugas masing-masing. Mencampuri apalagi memaksa sangat pantang, jauh dari pikiran NORMAL di Eropah.

Leave a Reply