Kolom M.U. Ginting: Menghindari Mafia Minyak

0
159

M.U. GintingKementerian ESDM adalah salah satu tempat basah yang sangat disukai dan dipuja tinggi oleh semua pencinta duit berlimpah yang bisa terus mengalir. Siapa yang berkuasa di sini dialah yang yang memainkan kunci semua saluran aliran ’duit energi’ negara Indonesia.

Pada era SBY menteri ESDMnya malah dituduh juga selingkuh dengan sekretarisnya yang jelita. Harus diingat bahwa wanita dan duit adalah alat yang paling canggih dalam menjinakkan orang, terutama yang punya jabatan/kekuasaan di tempat basah seperti ESDM. Sangatlah masuk akal dalam situasi demikian tak mungkin menteri SBY ini menghindari kegiatan mafia minyak di ESDM. Terbukti juga bahwa SBY tak berhasil dalam mencegah fenomena mafia minyak di pemerintahannya dan diwariskan ke Jokowi. Jokowi punya tugas berat karena budaya ini sudah mendekap lama dan berakar di masa dua periode pemerintahan SBY.

Masalah korupsi adalah masalah uang negara, dan karena itu soal korupsi dan mafianya yang sudah berakar dan menjamur di satu negara tak bisa lagi ditangani dengan asal-asalan atau formalitas saja, seperti pada era pemerintahan SBY. Terobosan baru harus ada dalam menghadapi soal korupsi terutama yang sudah ada mafianya. Seorang menteri bisa dijinakkan dengan duit atau wanita (menterinya dinyatakan selingkuh) seperti menteri ESDM di pemerintahan lalu, saat mana sudah terbukti pemberantasan korupsi dan mafianya tak berhasil dan akhirnya diteruskan atau diwariskan ke Jokowi.

Terobosan baru dalam soal ini, pertama ialah jangan lagi tanggungjawab untuk menghindari korupsi ini diserahkan di bawah satu kementerian seperti kementerian ESDM SBY. Supaya ini jadi terobosan baru, tanggungjawab harus ditingkatkan, jangan di tingkat kementerian, tetapi harus langsung di bawah presiden.

Faisal Basri diangkat jadi penanggungjawab pemberantasan korupsi di Petral yang ’disebut-sebut sebagai sarang mafia’. Tim yang dikomandoi Fasial Basri ini cuma mendesak agar Petral merombak struktur manajemen untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas. Tim Faisal Basri tak berani merekomendasikan pembubaran Petral yang diduga tempat bercokol mafia migas.


[two_third]kebebasan untuk menganalisa dan mempublikasikan hasil penyelidikannya [/two_third]

Faisal Basri tentu tak berani atau tak boleh melangkahi sang menteri ESDM untuk bikin rekomendasi sesuatu yang tak disetujui atasannya yang bertindak sebagai pembentuk dan pendana Tim Basri. Di bawah syarat demikian tentu Tim Basri tak akan bebas mengumumkan semua penemuannya kepada publik kalau sang menteri tak setuju. Tanpa kebebasan untuk menganalisa dan mempublikasikan hasil penyelidikannya ke publik dan rakyat banyak, tentu rahasia mafia di Petral masih tetap seperti era SBY. Lain halnya kalau Tim Basri ini langsung di bawah presiden Jokowi, dia akan bebas mempublikasikan semua penemuannya dan mafia migas tak akan punya tempat sembunyi. Itulah yng menjadi bakal terobosan baru.

Persoalan mafia dan korupsi di Indodesia maupun seluruh dunia hanya mungkin dengan kebebasan publikasi dan kebebasan seluruh rakyat ambil bagian secara terbuka dalam diskusi dan kebebasan menyatakan pendapat tanpa pembatasan di tingkat suatu kementerian oleh seorang menteri. Internet bermanfaat kalau ada publikasi terbuka, walaupun internet jugalah yang bisa membuka semua hambatan ke keterbukaan ini.

Baru saja Jokowi telah bikin satu terobosan baru yang sangat penting dan fatal dalam mengubah posisi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sekarang langsung di bawah presiden, sehingga pemerintah bisa bergerak cepat melawan berbagai kejahatan ekonomi.

“Dengan menjadikan BPKP di bawah presiden secara langsung, maka Presiden dapat memerintahkan Dirjen Pajak dan kepala BPKP untuk bekerjasama agar target penerimaan negara di sektor perpajakan dapat ditingkatkan sekurang-kurangnya Rp 600 triliun sebagaimana ditargetkan presiden,” kata Plt Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta [Rabu 31/12] (merdeka.com).

Kita sangat mengharapkan supaya Tim Faisal Basri juga bisa langsung di bawah presiden, kalau mau menghilangkan jejak mafia migas di Petral/ESDM. Kebebasan menyelidiki dan mempublikasikan penemuan Tim Basri tidak boleh dibatasi di level satu kementerian.
Hanya di bawah syarat kebebasan baru mungkin Tim Faisal Basri berhasil.

Leave a Reply