Kolom M.U. Ginting: PPI Belanda Tentang Kapolri

0
136

M.U. GintingSoal praperadilan Budi Gunawan (BG) dimana Sarpin bikin putusan atas penafisrannya, akan menuai diskusi dan debat untuk perubahan dan perkembangan hukum di negeri ini. Dengan proses pendalaman yang semakin luas dan ilmiah pastilah akan menemukan mana yang benar dan salah dalam putusan Sarpin. Karena itu sangat penting untuk meneruskan diskusi dan debat soal ini, jangan dihentikan.

ppi utrecht
Penampilan seni Karo di acara Pasar Indonesia yang dilaksanakan oleh PPI Utrecht

 

Kalau diskusi dihentikan berarti sudah membenarkan penafsiran Sarpin tanpa keberatan apa-apa dari pihak ahli-ahli hukum. Negara ini terlalu besar untuk mendiamkan begitu saja penafsiran seorang hakim yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat dalam hal korupsi atau rekening gendut.


[one_fourth]Sarpin menafsirkannya benar atau salah[/one_fourth]

Dari desakan pihak BG terlihat bahwa yang dipentingkan ialah pengangkatan BG jadi Kapolri, artinya mengutamakan kekuasaan, kayaknya seperti Pilpres lalu. Pada hal yang penting ialah soal pencegahan korupsi di negeri ini. Dengan adanya putusan Sarpin yang tidak sesuai dengan UU lama atau bisa ditafsirkan lain, berarti UU lama itu harus diubah atau Sarpin menafsirkannya benar atau salah. Karena itu, praperadilan kali ini telah melahirkan satu yang positif, artinya keharusan untuk mendiskusikan persoalan baru.

Kalau Sarpin menafsir betul, berarti Undang-undang lama itu harus diubah atau diperbaiki. Makin banyak ahli hukum ikut mendiskusikan hal ini sangat pada tempatnya sekarang. Sarpin dan BG ‘menang’ dalam praperadilan penafsiran baru.

Masalah utamanya belum tersinggung, yaitu rekening gendut BG. Selama soal ini belum ada kejernihan, tentu tak patut Jokowi melantik Kapolri yang masih punya persoalan rekening yang belum selesai. Lantik saja yang tak punya persoalan, yang bersih. Rakyat tentu inginnya begitu. Rakyat tak ingin Kapolri yang punya persoalan.

“Perlu kami ingatkan bahwa, jika Jokowi memilih untuk berseberangan suara dengan rakyat; maka berarti Jokowi mengabaikan moral publik,” kata Persatuan Pelajar Belanda (PPI) Belanda. Betul sekali.


Leave a Reply