Kolom Paulus Jepe Ginting: Tradisi ‘Situngkat Galuhna’ dalam Pilkada Karo

2
190

 

Paulus Jepe GintinggaluhAda satu tradisi di Karo bernama Situngkat Galuhna yang diartikan menopang anggota keluarga atau kerabat atau kelompok sendiri dalam persaingan dengan orang lain dalam usaha, jabatan, kedudukan, kepemimpinan kelompok, kepemimpinan sosial, gereja dan sejenisnya. Harafiahnya istilah Situngkat Galuhna berarti ‘masing-masing menopang batang pisangnya sendiri’. Untuk batas dan lingkup tertentu tradisi ini tidak ada yang salah, baik secara konsep maupun kandungan nilainya. Tetapi, untuk cakupan seluas kepemimpinan publik/ bupati Kabupaten Karo, agaknya kurang tepat diberlakukan.

Konsep ini membuka peluang terjadinya pembelahan masyarakat secara merga, wilayah, agama, dialek, bahkan sektor ekonomi dalam masyarakat seperti pedagang, petani, buruh, seniman, pekerja seni, dll.

Di samping itu, tradisi Situngkat Galuhna menutup peluang kompetisi fair dalam memperoleh seorang bupati yang mampu melintas batas sekat-sekat yang ditimbulkannya. Bisa kita bayangkan, calon si A ditilik dari berbagai segi dan sudut pandang tidak layak jadi bupati. Namun, karena tradisi Situngkat Galuhna, dia tetap dicalonkan dan, karena mobilisasi massa dengan berbagai cara, besar kemungkinan dia memenangkan pemilihan.

Dalam demokrasi hal itu sah namun resikonya kita memiliki bupati yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Pilkada kali ini, tampaknya tradisi Situngkat Galuhna mulai mengemuka dan menguat walau dengan sentuhan-sentuhan variasi assessoris di sana sini.

Dalam politic marketing, konsep ini disebut in box circulation. Mempunyai kekuatan dalam bertahan namun lemah dalan opensif dan penetrasi ke out box. Dalam waktu tersisa 2 bulan, hendaknya Timses dan calon jangan terpaku pada konsep Situngkat Galuhna, tapi harus pergi jauh ke luar kotak melewati batas-batas merga, primordial, kedaerahan.

Inti kepemimpinan publik terrepresentasi dari dukungan lintas batas.

2 COMMENTS

  1. “tradisi Situngkat Galuhna menutup peluang kompetisi fair dalam memperoleh seorang bupati yang mampu melintas batas sekat-sekat yang ditimbulkannya. Bisa kita bayangkan, calon si A ditilik dari berbagai segi dan sudut pandang tidak layak jadi bupati. Namun, karena tradisi Situngkat Galuhna, dia tetap dicalonkan dan, karena mobilisasi massa dengan berbagai cara, besar kemungkinan dia memenangkan pemilihan.”
    Cocok sekali ini melukiskan bagaimana seorang calon terpilih jadi bupati karena ‘situngkat galuhna’ berhasil dimanfaatkan dalam pilkada. Fenomena ini juga barangkali bisa dicocokkan juga dengan pilpres tempo hari. Untungnya ‘situngkat galuhna’ memenangkan Jokowi yang sesuai dengan tuntutan jaman. Kemudian terjadi proses berikutnya yang sangat ‘tradisional’ dalam pemikiran orang Indonesia yaitu memihak yang menang sehingga terjadi pegeseran signifikan dalam jumlah pendukung Jokowi.

    Dalam pilkada Karo kali ini berlaku juga dua segi bertentangan atau “muncul kekuatiran di satu sisi dan harapan di sisi lain” (PJG). Proses kejadian selalu bisa ditinjau dari dua segi bertentangan. Belakangan ada yang menyebutnya ‘chaordic age’ atau ‘chaos and order’ silih berganti (istilah Dee Hock penemu Visa Card), dalam organisasi, alam maupun pikiran. Hegel bilang thesis-antitesis-syntesis, dan orang Karo kuno bilang ‘seh sura-sura tangkel sinanggel’. Orang Karo sudah mengatakan ini lebih dari 5000 tahun lalu karena sivilisasi Karo salah satu yang tertua didunia.

    Fosil berDNA Karo dan Gayo, dan barang kerajinan tangan ditemukan di datarang tinggi Gayo berumur 7400 tahun. Jadi dua hal bertentangan dalam alam dan pikiran sudah ditemukan oleh orang Karo jauh sebelum yang lain menemukan. Heraklitos dan Tao baru 500 BC, dan Hegel bilang itu baru 200 tahun lalu.

    Dalam pilkada Karo kali ini kita mengharapkan dominasi Harapan pada tingkat terakhir kontradiksi antara ‘harapan’ dan ‘kekuatiran’. Setidaknya kita harus penuh harapan optimis. Sebentar lagi kita harapkan juga bisa mendapatkan semua visi misi calon-calon ini sehingga publik ada dasar yang jelas dalam menentukan pilihan. Pedoman paling baik tetaplah KETERBUKAAN para paslon. Pilihlah yang paling terbuka dan paling jelas visi misinya dan terjangkau.

    MUG

  2. “Timses dan calon jangan terpaku pada konsep Situngkat Galuhna, tapi harus pergi jauh ke luar kotak melewati batas-batas merga, primordial, kedaerahan.
    Inti kepemimpinan publik terrepresentasi dari dukungan lintas batas.”

    Tepat sekali formulasi ini terutama dalam soal kalau calon pemimpin Karo ini mau jadi pemimpin nasional. Pemimpin nasional dan pemimpin primordial Karo harus jelas juga dibedakan menurut pendapat saya, supaya publik Karo dan publik diluar Karo (secara nasional) bisa menangkap dengan jelas dimana pemimpin itu berdiri dari mana pemimpin itu secara daerah atau secara primordial. Terus terang dan jelas asal usul primordialnya dalam abad keterbukaan ini sangat membantu bagi semua.

    Primordial Karo atau kedaerahan Karo tak bisa lepas dari kepemimpinan Karo maupun kepemimpinan nasional yang berasal dari Karo. Pemimpin nasional harus paham semua daerah atau primordial berbagai suku. Sedikit lebih ‘ringan’ bagi pemimpin Karo atau pemimpin daerah primordial Karo, tak harus mengetahui primordial lain, atau setidaknya bukan keharusan. Yang keharusan tetap adalah mengetahui betul kedaerahan Karo yang dipimpinnya. Ini berlaku bagi semua pemimpin daerah primordial, pemimpin semua daerah kultur tertentu.

    Pemimpin daerah primordial tertentu bisa berkembang ke tingkat nasional, tergantung perubahan situasi dan perubahan dalam dirinya sebagai pemimpin. Pemimpin daerah bisa beranjak ke tingkat nasional seperti ex mendagri era SBY dari kabupaten ke propinsi terus jadi menteri di pusat. Ex bupati dan ex mendagri ini memang banyak mengerti soal daerah lain atau primordial daerah lain, seperti daerah Sumut ketika itu dia banyak mengerti walaupun dia berasal dari primordial Minang Solok.

    MUG

Leave a Reply