PEKKAN RI Hadir di Kabupaten Karo Mewujudkan Pembangunan Seutuhnya

1
220

Bernard Pangaribuan 3B. KURNIA PARGAULAN P. KABANJAHE. LSM ‘Pemantau Korupsi Keuangan dan Asset Negara Republik Indonesia’ (PEKKAN RI) hadir di Kabupaten Karo demi terwujudnya pembangunan secara utuh berazas Pancasila dan UUD 1945. Demikian disampaikan oleh Ketua LSM PEKKAN RI Kabupaten Karo Donald Sembiring kepada wartawan [Jumat 18/9] di Sekretariat Jl. Jamin Ginting 9 Kelurahan Kampung Dalam (Kabanjahe), usai Rapat Kerja Pengurus Kabupaten Karo.

Saat mengatakan itu, Donald Sembiring didampingi oleh Wakil Ketua Leilim Ginting SH serta Sekretaris Sihar Tambunan dan Humas Logam Ginting.


[one_fourth]mengadvokasi masyarakat[/one_fourth]

Menurut Donald dan Leilim, LSM ini bertanggungjawab penuh mengadvokasi masyarakat khususnya yang terabaikan, yang tercecer, yang terpinggirkan dan ‘teraniaya’ dalam haknya sebagai warga negara di bidang pelayanan publik; seperti hak untuk surat-surat administrasi dari pemerintahan berupa kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, serta mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial maupun kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum.

“Kehadiran LSM PEKKAN RI diharapkan memberikan angin segar dan warna tersendiri bagi warga untuk mendukung pembangunan yang diprogramkan pemerintah. Kesemuanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan beradab serta spiritual yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Donald diamini oleh Leilim.

Donald dan Leilim mengajak warga dan Pemkab Karo untuk tetap menjalin komunikasi yang terbuka dan saling menghormati sesuai butir-butir Pancasila maupun nilai-bilai budaya Karo.

“Bagi warga yang membutuhkan dukungan atau advokasi dalam pelayanan publik dapat mengajukan permohonan ke kantor LSM PEKKAN RI Kabupaten Karo di Jl. Jamin Ginting 09 Kabanjahe (d isamping Kantor Bupati Karo) pada hari dan jam kerja. Adapun kendala yang dimaksud adalah a.l. dalam pelayanan pemerintahan, urusan administrasi di kantor camat maupun di kantor lurah/ kepala desa maupun urusan SIM beserta perpanjangan pajak kenderaan bermotor ataupun laporan pajak NPWP, termasuk dalam pendampingan acara peradilan di pengadilan umum dan agama,” papar Leilin Ginting yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

1 COMMENT

  1. Bagus sekali tugas LSM ini, sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
    Tetapi apakah sudah ada bukti bahwa LSM ini bisa jalan? Berapa ongkosnya atau kalau tak dipungut biaya siapa yang menghidupi mereka? Kalau biayanya lebih mahal atau hampir sama atau sedikit saja lebih murah dari ‘suap’ tradisional, tak banyaklah kemajuannya bagi masyarakat.

    MUG

Leave a Reply