Kolom M.U. Ginting: Revisi UU KPK

0
124

M.U. Ginting 2Dalam pengumpulan tanda tangan Revisi UU KPK, covernya pakai kop presiden, padahal tak pernah terjadi begitu selama ini. ”Juru Bicara PPP Arsul Sani justru lebih heran dengan draf yang beredar ke awak media, menggunakan kop Presiden sebagai covernya.” (merdeka.com).

Sudah jauh sekali orang-orang ini mengelabui penandatangan Revisi UU KPK itu.

Tetapi sekarang malah semakin jelas dan terang benderang, usaha-usaha ini bisa dikatakan usaha GELAP tak berani terus terang. Bagus sekali dari KPK sudah terus menerus memberikan jawaban dan pencerahan. Terlihat semakin banyak yang mengerti persoalannya dan proaktif berpartisipasi menentang rencana busuk melemahkan KPK supaya korupsi jalan mulus.

Ayo Kerja! Semua publik ikut ambil bagian menjelaskan maksud-maksud busuk yang tertera dalam rencana Revisi UU KPK. Keterbukaanlah yang akan menyelamatkan negeri ini dari tradisi korupsi sejak era Orba. Keterbukaan dan transparansi serta partisipasi publik, tak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun.

Rupiah sedikit naik lagi kemarin jelas karena erat kaitannya dengan ancaman audit dan keterbukaan BI dalam transaksi dolarnya. Ancaman keterbukaan ini bikin ngeri pemilik dollar, BI mundur dikit dan rupiah naik dikit. Terus gencarkan tuntutan audit dan keterbukaan kepada BI yang selama ini bekerja gelap tanpa audit dalam soal operasi moneternya.

bank indonesia 2“Sebulan lalu, peneliti dari Garuda Institute Roso Daras mendesak DPR segera meminta BPK mengaudit pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dirasa perlu mengingat adanya konflik kepentingan yang menyebabkan bank sentral setengah hati mengamankan target nilai tukar yang diamanahkan UU APBN,” merdeka.com.

“Roso mengatakan undang-undang tidak mengizinkan BPK memeriksa operasi moneter BI selama pemeriksaan tersebut tidak didahului oleh permintaan dari DPR.”


[one_fourth]tak mau terbuka[/one_fourth]

Bagus sekali ada penjelasan dari Garuda Institute ini, sehingga publik mengetahui dimana persoalan sesungguhnya yang tak mau dibuka oleh BI. BI tak mau terbuka, apalagi pemilik dolar pastilah ketakutan amat kalau BI satu waktu akan membuka juga sehingga rahasia penipuan pemilik dolar ini bisa tersebar luas, bisa bikin kecelakaan besar bagi mereka. Ancaman yang mengerikan ini bikin rupiah dan ringgit Malaysia juga menguat hari ini. Mereka tahu caranya menaikkan  karena mereka juga yang menurunkan.

Dari sini publik sudah semakin banyak mengerti bagaimana bikin bangkrut negeri berkembang dengan senjata dolar. Dalam era elektronik, memindahkan dollar kemana saja hanya detik-detikan saja. Tetapi kemana dan berapa yang dipindahkan dan siapa yang berbuat begitu – ini masih rahasia besar yang pasti akan mati-matian dipertahankan selama masih bisa. BI ikut membantu juga tak mau diaudit operasi moneternya.

Bahwa audit BI hanya bisa dengan usul DPR, kemarin itu sudah diusulkan tetapi pengusul kemudian mundur sehingga BI masih bisa bertahan tak audit. BI adalah badan independen pula. Suasana ini semua sudah tak sesuai dengan era keterbukaan bank indonesia 3abad sekarang. Peraturan dan ketentuan ini semua adalah dari abad lalu. Mengapa BI bisa bebas dari audit tanpa DPR, bukankah BI adalah salah satu penyangga ekonomi dan finans negara ini? Lainkah tujuan BI dibandingkan dengan tujuan Pemerintah RI (Jokowi) untuk memakmurkan negeri ini? BI adalah bank negara, bukan milik swasta seperti Fed bank negara AS. Karena itu independensi BI dan Fed sangat berlainan. BI beroperasi untuk kepentingan RI sedangkan independensi Fed untuk kepentingan pemiliknya,  bank besar swasta AS.

Ayo semua ahli bank dan moneter finans, berikan pencerahan sebanyak mungkin dalam soal BI dalam soal audit operasi mometernya, sehingga publik semakin jelas kapan dan mengapa rupiah lemah dari mata uang asing (dolar).


Leave a Reply