Kolom M.U. Ginting: Media/ Informasi Sepihak

0
197
M.U. Ginting
M.U. Ginting di sebuah acara Karo di Belanda (datang dari Swedia)

“Tersingkir oleh mereka yang rakus,” kata Joni H. Tarigan, adalah satu kesimpulan yang selalu terjadi dalam dunia gelap-gelapan, dunia korupsi waktu sekarang ini. Maka bisa memang terjadi, kesimpulan salah yang diambil oleh publik, artinya tergantung dari info mana yang dominan yang diterima publik. Ini terutama bisa terjadi dan sering terjadi pada era lalu, dimana info dan berita dimonopoli oleh media mogul yang banyak duit.

Mereka ini menentukan apa pendapat/ opini publik, ‘membentuk oponi umum’ istilahnya keitka itu.

Ini masih bisa berjalan sekarang juga, terutama bagi publik yang hanya mendaptkan info sepihak karena gesitnya info dari satu golongan tertentu yang mengalahkan info pihak lain. Atau publik yang belum membaca atau mendapatkan info setidaknya dari 2 sumber bertentangan, dalam hal ini dari pihak RJ Lino, dan pihak Rizal Ramli yang dengan gencar menyerang dan terus terang blak-blakan pula.

Dalam artikel di atas, ’Serangan balik RJ Lino digempur Rizal Ramli soal Pelindo’, memang tidak bisa meyakinkan bahwa Lino sudah menjelaskan semua, Jusuf Kala 2karena hanya dari segi agama yang dianutnya. Tetapi, sebelumnya Lino telah sempat beri penjelasan lebih jauh soal dwelling time itu. Antara lain dia bilang soal pelambatan bongkar pasang adalah soal izin. Dia melibatkan 8 instansi/ kementerian yang bikin peranan penting dalam dwelling time itu: “… Adapun kedelapan instansi yang dimaksud Lino antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup …”

Berita lalu telah kita baca, soal mafia pelabuhan itu, orang yang berseragam dan berbintang macam-macam. Kemudian tiba-tiba kantor Lino digeledah oleh orang-orang berbintang dan berseragam di bawah pimpinan BW. Lino protes. Dia menelepon Jalil dan kemudian JK juga telefon BW supaya menghentikan penggeledahan kantor Lino. BW mengatakan sebelumnya bahwa ada intervensi orang besar dalam pemeriksaan kantor Lino yang kemudian diketahui adalah wakil presiden Jusuf Kala dari Korea.

Kalau bikin izin keluar barang begitu banyak instansi/ kementerian, tentu seperti biasanya izin apapun haru pakai duit pelicin. Sudah sejak era hengkangnya kolonial, tradisi yang sudah mendarah daging di kalangan pejabat negeri ini. Setelah lewat 8 instansi itu lalu harus lewat instansi Lino, dan tak ada juga yang menjamin kalau instansi satu ini tanpa ’pelicin’. Jadi, bisa memang dimaklumi kalau semua instansi pelicin ini punya ATM di pelabuhan.

Tentang keterlibatan Kementrian Perdagangan lihat di sini.

rj lino 6Bagi publik yang ingin jangan berat sebelah memang setidaknya harus mengikuti info 2 pihak yang bertentangan, supaya tahu hakekat persoalan yang sesungguhnya, tidak terbawa oleh pemberitaan sepihak. Ini sudah memungkinkan di era sekarang, era keterbukaan, dimana semua info bebas di internet.

Kita bisa memperhatikan gelagat semua pihak yang punya kepentingan dan terutama pejabat atau golongan yang punya kekuasaan dalam instansi negara ini, harus waspada. Soal duit dan korupsi ini masih sangat berliku-liku di negeri ini. Diantara mafia-mafia ATM pelabuhan, tentu ada yang lebih mafia.

Tugas publik dalam pengawasan besar ini a.l. ialah ikut mencari info dan bikin opini yang adil sehingga jangan sampai terbawa oleh satu opini besar yang sesat, yang sengaja disesatkan oleh pihak tertentu. Siapa yang ’tersingkir oleh mereka yang rakus’ . . . . . singkir menyingkirkan karena kerakusan, begitu dulu dan sekarang masih berlaku. Bedanya ialah, sekarang sudah lebih pasti bisa dilihat dalam era keterbukaan karena sudah bisa mengikutkan publik dalam jumlah besar.

Leave a Reply