Kolom M.U. Ginting: Menteri BUMN Rini

0
196

M.U. GINTING 3Politikus PDIP Masinton Pasaribu memaparkan bukti-bukti di atas meja tentang perlunya menteri BUMN Rini dipecat. Kalau menteri BUMN memihak Neolib maka dia harus menjalankan pula apa yang dituntut padanya dalam soal penanganan Pelindo II yang sudah memperpanjang kontrak pihak ketiga JICT. Kalau dia menteri yang memihak kepentingan nasional, tentu perpanjangan kontrak dengan pihak ketiga bagusnya harus lewat dialog/ diskusi ilmiah d iatas meja publik (termasuk ahli-ahli di bidang bersangkutan) sehingga bisa dijamin keilmiahan kebijakannya. 

”Kebijakan sebaiknya tak dipidanakan,” kata JK.

Maksudnya adalah untuk menghindari akibatnya pejabat tak berani lagi mengambil kebijakan sehingga tak ada perubahan dan perkembangan. Itulah logika JK yang juga bisa bikin mandek menteri/ pejabat sehingga tak bikin apa-apa selain makan-tidur dan biasanya menunggu KESEMPATAN menjalankan tradisi yang sudah ’mendarah daging’ di negeri ini: KORUPSI.

Logika yang lebih meyakinkan ialah kalau pejabat/ menteri harus berani ambil kebijakan, karena seorang pejabat diangkat untuk bekerja dan bikin kebijakan. Kalau tak bekerja dan tak berani bikin kebijakan, harus pakai formula Ahok: pecat, pecat, pecat!

BanyaK orang Indonesia lainnya (jutaan jumlahnya) yang berani bertindak demi nation ini. Jangan memelihara orang yang tak punya semangat, yang maunya dijamin tak akan dipidanakan kalaupun bikin kesalahan. Pejabat bukan malaikat. Pejabat adalah manusia yang juga bikin kesalahan dan yang harusnya mengerti kalau tak bikin apa-apa adalah juga kesalahan besar. 

masinton
Masinton Pasaribu

Publik bisa menilai dan nantinya akan terlihat jelas siapa yang benar atau pendapat mana yang benar dan itu benar secara ilmiah kalau tak ada lagi argumen yang bisa membuktikan sebaliknya. Itulah keilmiahan dalam menguji kebenaran. Menteri BUMN Rini harus memaparkan semua alasan dan argumennya kepada publik. Itulah pula yang mungkinkan kontrol publik dalam kenyataan tentang praktek dan kinerja tiap pejabat negeri ini. Itulah pula bernama keterbukaan dan kontrol publik.

Masa gelap abad lalu dan kegelapan yang sampai sekarang masih dijalankan oleh neolib internasional tak perlu lagi didengarkan dalam era keterbukaan presiden Jokowi. Semua yang tidak baik akan terbuka juga, tak bisa disimpan terus.

“Sangat sulit menutupi hal-hal yang misalnya tidak baik, ya, tidak bisa. Eranya sudah era keterbukaan,” kata presiden Jokowi.

Kalau masih mau menyimpan dan tak mau letakkan semua soal di atas meja, tandanya dia tak betul dan harus diganti oleh yang betul, dan banyak yang mampu menggantikan.

Terakhir kita masih menyaksikan bagaimana usaha gelap neolib Freeport MENGALIHKAN ISU perpanjangan lewat kasus gelap Setnov yang akhirnya juga terbuka, karena memang ’sangat sulit menutupi hal-hal yang tidak baik di era keterbukaan’ (Jokowi).  




Banyak yang sudah memberikan pendapat soal penanganan pelabuhan ini (Pelindo II) termasuk dir RJ Lino. Pro-kontra sudah ada, tetapi masih belum mendeteil sepenuhnya, karena dari pihak menteri BUMN Rini masih terbatas infonya di atas meja, sehingga publik masih belum banyak yang bisa memberi penilaian, termasuk ahli-ahli dalam berbagai bidang bersangkutan. Semakin banyak penilaian dari semua segi tentu semakin jelas persoalannya, dan tak ada keraguan akan keilmiahan satu keputusan.

Bahwa akhir-akhir ini sudah semakin jelas bagi banyak orang, apa itu KONTRADIKSI POKOK dunia sekarang yang telah dimulai setelah kontradiksi pokok yang lama selesai antara blok barat dan blok timur. Kontradiksi pokok dunia sekarang ialah PERJUANGAN UNTUK KEADILAN. Artinya perjuangan antara KETIDAKADILAN kontra KEADILAN. Yang pertama sudah semakin jelas diwakili oleh kelompok neolib dengan doktrin ’dominasi dunia’nya seperti bikin ISIS, dan yang kedua diwakili oleh rakyat-rakyat dunia semua nation terutama yang punya SDA mineral berharga tinggi yang tiap hari masih dapat penindasan langsung dan bahkan pembantaian demi menguasai dan mengeruk mineral nilai tinggi itu.

Mining is one of the globe’s dirtiest, most socially destabilizing and environmentally destructive industries. But it serves the neoliberal advancement towards world domination”, kata Peter Koenig.

Perubahan dunia dalam keterbukaan sudah mencapai tingkat yang menggembirakan. Artinya, sudah bisa terlihat jelas perjuangan untuk keadilan itu sudah semakin meluas dipahami. Lebih menggembirakan lagi kalau nanti semua daerah otonom negeri ini sudah bisa memakai pengertian itu dalam konteks KEARIFAN LOKAL. Dengan begitu, semua kultur dan semua suku bangsa memahami sungguh dalam pelestarian kultur/ budaya masing masing daerah.

Dengan begitu pula, ‘pelestarian budaya dan kultur’ dalam kearifan lokal berjalan dalam praktek termasuk dan terpenting bagi semua bupati yang baru terpilih bisa memimpin di depan dalam perjuangan itu.




Leave a Reply