Kolom M.U. Ginting: JANGAN BELI SAHAM FREEPORT

3
150

M.U. GINTING 3Ini adalah peringatan yang sangat serius dari Serikat Pekerja BUMN karena bisa berakibat sangat merugikan negara. Yang harus diwaspadai juga ialah orang-orang pro neolib Freeport bisa secara licik pula mempengaruhi pemerintah untuk beli saham. Dan sudah ada contoh konkret juga (Enron Corp).

“Apalagi Freeport Indonesia bukan perusahaan terbuka, artinya data laporan Keuangan dan produksinya tetap tidak dapat diakses setiap tahunnya.” kata Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono, dalam siaran persnya [Jumat 15/1].

Kalau mau beli juga namanya beli ’ayam di karung’, tak bisa diketahui apakah ayam sakit sudah mau mati, atau ’manok bernungen’. Jalan terbaik ialah dinasionalisasi freeportsetelah kontrak selesai. Ahli-ahli Indonesia PASTI akan bisa menangani negerinya sendiri, termasuk tambang emas dan juga minyak. Bangsa kita tak kalah pandainya kok.

Selama ini tertipu saja, semua ditangani asing. Gali minyak, dikasih orang lain lantas dibeli lagi. Tentu ini juga taktik dan politik mengapa bisa terjadi demikian. Neolib pandai berpolitik dan bertaktik. Semua dalam rangka GREED AND POWER. Duit, duit, sumber duit dan Kekuasaan. Presiden Komisaris Freeport, McMoran James R. Moffett atau Jim Bom pun pernah menemui sejumlah petinggi di negeri ini, termasuk para politisi. Ini telah bikin marah Jokowi, karena Freeport dia bicarakan bukan dengan pemerintah tetapi dengan lobi-lobi ‘gelap’. Lantas muncul kasus Setnov dan setelah Setnov tertelanjangi, kemudian ditambah coba dengan lobi gubernur Papua oleh direktur Freeport SM.




Fear Mongering salah satu taktik dan alatnya dari segi kekerasan. Dari segi yang lebih damai ialah cara Setnov. Cara ini sudah tertelanjangi lantas pakai cara ’Sarinah’. Presiden Jokowi sangat memahami taktik ini dan bilang: ”Negara, bangsa dan rakyat tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini.”

Kalau dipikir memang aneh orang-orang ini. Datang ke Indonesia tembaki orang, bunuhin orang dan ngebomi orang seenaknya saja. Mau mendirikan negara yang lebih adil? Demi keadilan bagi rakyat?

 




3 COMMENTS

  1. Ha ha saya jadi senang kolom itu ditanggapi karena jarang sekali kolom saya digubris. Prinsip pikiran saya pada umumnya ialah semakin banyak segi penilaian tiap soal apa saja, semakin objektif penilaian itu. Dan saya pikir itulah yang betul, kalau hanya dari satu segi tak akan objektif, apalagi kalau hanya dari pendapat yang sama, yang berarti hanya dari satu segi. Selalu lebih bagus kalau dari banyak segi.

    Dan yang paling bagus dari semua ialah dari segi-segi bertentangan, artinya dari segi kontradiksi dan dialektika perkembangan. Juga dari segi positif dan negatifnya seperti apa yang HS telah paparkan dalam komentarnya.

    Juga saya pikir tak bisa lepas dari analisa bagaimana Freeport bisa masuk ke Indonesia sehubungan dengan kudeta terhadap Soekarno dan mulai berkuasanya Soeharto. Sangat menarik semakin banyak pendapat orang banyak atau pendapat publik soal Freeport ini. Mari silahkan semua yang lain coba kasih pendapat, kita saling belajar dan saling isi.

    Bujur

    MUG

  2. Menurut saya teroris yang kemarin membom sarinah adalah kelompok teroris yang sebagian sudah ditangkap di Surakarta pada bulan desember 2015 lalu. Mereka melakukan aksi tersebut karena ingin menunjukkan bahwa mereka belum mati dan mereka akan tetap membuat kekacauan di negeri ini. Sebuah video yang dibuat di Suriah menantang para aparat dan banser (barisan pemuda NU) untuk perang di Suriah atau mereka akan ke Indonesia untuk membunuhi para aparat dan banser satu persatu. Video tersebut dibuat untuk menjawab tantangan Jendral Moeldoko kepada ISIS beberapa waktu lalu. Disamping itu, si Naim yang dicurigai menjadi dalang pemboman tersebut, diperkirakan sedang cari perhatian agar bisa menjadi pemimpin ISIS di wilayah Asia Tenggara.

    Jadi menurut saya tidak ada kaitannya antara Freeport dengan pemboman Sarinah kemarin (karena kalau saya pahami artikel di atas, seolah – olah Freeport telah mendanai kelompok teroris yang membom Sarinah).

  3. Kita mungkin mempunyai ahli – ahli untuk pertambangan baik di atas Tanah maupun di dalam Tanah. Tapi rancangan tambang, peta mineral dll adalah milik perusahaan Freeport dan mungkin saja mereka tidak akan bersedia membaginya dengan Indonesia. Artinya jika pemerintah memutuskan untuk mengambil alih tambang tersebut, maka pemerintah akan menutup tambang itu sampai para ahli kita dapat menanganinya. Jika hal demikian terjadi maka pemerintah akan kehilangan:
    1. Royalty.
    2. Pajak – pajak yang berkaitan dengan operasional pertambangan seperti PPN (VAT) untuk pengadaan barang dan jasa.
    3. Dividen sebagai pemegang saham 1%
    4. PPh dari karyawan yang berjumlah ribuan
    5. Penerimaan dari penjualan energy seperti Listrik dan batubara.
    6. Pemasukan dari aktifitas transportasi seperti biaya pelabuhan dan bongkar muatnya.
    7. Dan lain – lain

    Pemerintah juga harus mengeluarkan biaya:
    1. Survey ulang keadaan kondisi tambang serta potensi kandungan mineralnya
    2. Pengamanan lokasi tambang dari serbuan masyarakat sekitar dan pengamanan lokasi tambang dari bahan – bahan berbahaya seperti TNT, merkuri dll
    3. Biaya karyawan dengan jumlah ribuan
    4. Dan lain – lain

    Selain itu Pemerintah harus menanggung resiko:
    1. Kerugian akibat korupsi pada saat survey sampai pada saat operasional
    2. Kerugian akibat cadangan mineral yang sudah habis atau hampir habis
    3. Kerugian akbibat pekerja yang tidak professional atau tidak mempunyai kompetensi.
    4. Dan lain – lain.

    Menurut saya jalan tengah yang paling bagus adalah memberantas korupsi yang selama ini terjadi di berbagai bidang yang berhubungan langsung PT Freeport Indonesia, sehingga penerimaan dari PT. Freeport bisa lebih maksimal. Selain itu, PT Freeport hanyalah ‘si erdahin nta’ (pekerjanya Indonesia). Tentunya kita (Indonesia) mau berbisinis dengan PT Freeport karena saling menguntungkan, tidak mungkin PT Freeport mau bekerja di Indonesia jika mereka tidak untung, demikian juga Indonesia tentunya pemerintah akan memutuskan kontrak mereka jika tidak menguntungkan bagi Negara.

Leave a Reply