Kolom M.U. Ginting: Mengikuti Penguasa Neolib Argentina

2
158

M.U. GINTING 3Presiden Argentina sekarang adalah seorang neoliberal sejati. Karena itu, pastilah akan sangat menarik bagaimana presiden neoliberal ini nanti bisa berhasil (kalau berhasil) memimpin Argentina sebagai negeri berkembang. Apa yang menarik ialah karena seorang presiden neoliberal di negeri berkembang tidaklah sama menariknya dengan seorang presiden neoliberal di Barat atau negeri maju. Di Barat sudah biasa, seperti Obama atau Hollande, tetapi di negeri berkembang misalnya seperti Indonesia, sangat lain imbasnya dan saling pengaruhnya dengan masyarakatnya bukan main bedanya.

Kita lihat presiden neolib Soeharto, 30 tahun diktator, bunuh 3 juta orang seenaknya, dan mundurnya juga dilengserkan rakyat. Sama halnya juga dengan Mobutu di Kongo atau berbagai presiden neolib Nigeria. Atau bagaimana kalau tadi Jokowi adalah seorang neolib. Pastilah juga sangat menarik. Untungnya Jokowi bukan neolib, tetapi neolib tak tinggal diam, semua mengintai di keliling Jokowi, banyak yang dekat juga.

Di negeri berkembang itu jugalah Mauricio Macri jadi presiden, seorang neolib terkaya di Argentina dimana kekayaannya argentina 2adalah dari bisnis neolib di Boenos Aires (juga tadinya jadi walikotanya) dan Argentina. Pemilihan presiden November lalu dimenangkan oleh Mauricio Macri seorang neoliberal multi-billionaire dan walikota Buenos Aires dari sayap kanan partai Cambiemos, mengalahkan lawannya Scioli dari partai yang berkuasa Front for Victory Party (FPV – Frente para la Victoria), partai presiden yang berhenti. Kemenangan Macri dianggap oleh Peter Koenig bukan tanpa kecurangan dalam kampanye besar-besaran membusukkan presiden lama dan partainya:

“Who is Mauricio Macri? – He was born in 1959 into a family of owners of the country’s most important industrial and economic groups. In 1975, the Macri family possessed 7 enterprises; at the end of the military dictatorship the Macri fleet of companies had grown to 46. The Macri family benefitted greatly from business relations with the totalitarian military government of Videla. In connivance with US banks, they built up false debt which later had to be assumed by the Argentine government.”

“In 2011 Wikileaks revealed that Mauricio Macri asked the US Embassy in Buenos Aires to launch a strong anti-Kirchner campaign, slandering her and her political alliances, thereby massively discrediting Cristina Kirchner’s Presidency. It did not work for Macri in 2011, as Cristina Kirchner was re-elected. But the Washington-driven anti-Kirchner and anti-FPV campaign expanded massively until this past election. And it paid off.”




 

Inilah serba singkatnya presiden neolib Argentina yang baru terpilih November tahun lalu.

Mari kita mengikuti perjalanan kepresidenan Macri karena ini akan menjadi ujian keabsahan nelolibralisme dunia di satu negeri berkembang tak ubahnya seperti Indonesia. Menarik melihat perbandingannya bagaimana rakyat Indonesai akan maju bersama presiden pemimpin nasionalnya dan seorang presiden neoliberal bersama rakyatnya di Argentiana yang sebagian besar anti neoliberalisme tak ubahnya seperti Indonesia dan tak ubahnya seperti pada umumnya rakyat-rakyt negeri berkembang.

Pasti menarik, pasti menarik, mari kita ikuti perkembangan kedua negeri ini.




2 COMMENTS

  1. Soal neoliberal ini sudah dimulai diskusi di milis karo soal ini. Dibawah ini saya ikutkan beberapa pendapat.

    Tema diskusi ini (neoliberalisme) sangat menarik memang, karena juga sangat aktual bagi kita semua, penduduk Indonesia, dan saya kira juga penduduk dunia ini seluruhnya, dan terutama sekali negeri yang kaya SDA, sebagai sumber duit, benda yang telah jadi sumber segala macam malapetaka besar kemanusiaan (perang, terror, berbagai konflik antara berbagai suku/kultur dan nation), karena sifat dasar manusia yang belum terkendalikan, KESERAKAHAN, atau GREED AND POWER katanya dalam bahasa internasionalnya. Sampai disini mungkin kita lebih banyak setujunya.

    Tetapi perlu juga saya ingatkan dalam dialog dan diskusi ini, bukan persetujuan yang mau kita capai, sehingga semua kita mempunyai pendapat yang sama dan satu, sehingga tak ada lagi soal, ’sepengodak sepengole sada arih sada kata’ kata orang Karo. Bukan itu yang mau dicapai menurut pendapat saya. Detik ini kita ’sada kata’ dalam satu soal, tetapi detik berikutnya kita ragui lagi, karena perubahan cepat sekali, dan hanya perubahan saja yang tetap, yang lain apapun berubah terus. Dan itu pulalah yang bikin menarik, dan kita jadi dinamis bukan main dalam mengikuti perubahan cepat itu. Kita senang.

    Berbagai penemuan dan ketentuan ilmiah yang masih bersimpang siur selama ini, yang ada diantara kita dan tak pernah disinggung bersama, karena tak ada diskusi dan keterbukaan, pada hal soalnya menyangkut persoalan kita bersama, penemuan ilmiah itulah yang mau kita usahakan mencapainya. Pengetahuan atau pendapat yang benar dan ilmiah tak ada gunanya kalau hanya diketahui atau dimiliki oleh satu orang atau beberapa orang. Dalam hal ini banyak pengalaman kita, apalah artinya si A pandai sendiri atau tahu banyak sendiri saja. Pengetahuan yang penting itu banyak artinya kalau semakin banyak pula yang menguasainya dan mempraktekkan dalam kenyataan. Saya teringat seorang psikolog Swedia bilang bahwa psikologi adalah ilmu untuk rakyat dan semua bisa memanfaatkan imu itu dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali.

    Sekarang era dialog dunia, era diskusi dalam keterbukaan yang tak terbatas boleh dikatakan karena dibantu oleh internet yang memungkinkan komunikasi tak terbatas, media besar abad ini, media sosial, media terbuka bagi semua. Orang Karo sangat cocok dengan perubahan jaman ini, karena satu sifat orang Karo yang sangat menonjol ialah kejujuran dan ketulusannya, sehingga keterbukaan tak soal. Mengapa harus takut atau menutupi yang jujur dan ketulusan. Karena itu juga saya yakin bahwa kita bisa menemukan sesuatu yang baru dari dialog ini, yang akan bisa dipakai oleh seluruh publik dunia demi kebahagiaan semua, keadilan bagi semua.

    ”Teropong analisis yang kita gunakan kabur sebelah. Mengapa saya katakan kabur sebelah, karena hanya melihat sisi negatif dari neolib saja. Apakah kiranya bisa dipaparkan sisi positifnya?” (AT).

    Bagus sekali pembukaan ini. ‘positif dan negatifnya’. Unsur-unsur terpenting dalam menilai apa saja, orang, sikapnya, perangainya, sikap politiknya dsb atau benda apa saja. Itu yang sudah biasa juga kita ingatkan dalam diskusi milis, ’melihat dari semua segi’ terutama dari segi-segi bertentangan, disitu termasuk positif dan negatifnya. Terjadi satu kepastian: yang pro melihat banyak positifnya dan sebaliknya bagi yang kontra melihat lebih banyak negatifnya. Dan itulah yang perlu dikemukakan dengan semua argumentasinya. Dan perlu ditambahkan bahwa argumentasi bisa betul bisa tidak, ilmiah atau tidak, berguna atau tidak dsb, tetapi harus dikemukakan didepan yang lain yang akan meninjau pula dari segi lain atau bertentangan. Dan dia akan lebih menarik kalau didasari pula oleh pengalaman masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, atau teori. Dari situ argumentasi juga berubah dan berkembang.

    ”Artikel Risal Kurnia http://www.berdikarionline.com/neoliberalisme-memperparah-ketimpangan-dan-kemiskinan/
    dengan judul ’Neoliberalisme Memperparah Ketimpangan Dan Kemiskinan’ ini baik sekali untuk menambah pengetahuan kita bagaimana para penguasa di Indonesia mengabdikan dirinya dalam
    mempraktekkan ideologi neo-liberalisme, . . . Juga sangat bermanfaat untuk memperkaya argumentasi dalam menangkal dan mencegah kita terjerembab di kubangan lumpur fanatisme dalam bersikap thd kekuasaan Jokowi-JK.” (CG).

    Disini terlihat pendapat yang menganggap bahwa penguasa Indonesia Jokowi-JK ‘mempraktekkan ideologi neo-liberalisme’. Dan juga pentingnya ‘memperkaya argumentasi’ supaya kita tidak ‘terjerembab di kubangan fanatisme dalam bersikap thdp kekuasaan Jokowi-JK’.

    Terlepas dari pandangan atas kekuasaan Jokowi-JK, CG menginginkan kita menghindari ‘fanatisme’ dan pentingnya ‘memperkaya argumentasi’. Dan ini tentu positif bagi semua pemain diskusi dan dalam dialog apa saja, artinya menghindari fanatisme dan memperkaya argumentasi, lebih mendalam, lebih luas dan lebih ilmiah tentunya.

    Satu lagi yang saya ingin masukkan disini ialah supaya kita tidak mendiskusikan soal yang berlainan, maka perlu kita definisikan apa itu neoliberalisme dalam benak kita masing-masing supaya tidak terjadi yang satu bermaksud ngatakan kucing tetapi yang lain menaggapi harimau. Neoliberalisme asalnya sudah kita ketahui semua, dari liberalisme klasik, dimulai dari The Wealth of Nation Adam Smith. Didasari dengan ’laissez faire’ atau biarkan semua jalan sendiri, tak perlu pemerintah bikin kontrol dalam soal ekonomi.

    Ini yang klasik, banyak perubahan dan perkembangan, karena banyak keraguan terhadap kapitalisme yang sudah banyak menghadapi krisis yang sangat payah bagi semua termasuk bagi pengikut laissez faire itu juga. Lantas setelah krisis 1930 muncul John Maynard Keynes, setengah sosialis/komunis. Agak lebih cocok bagi orang sosialis, dan setengah dipakai di negeri komunis abad lalu. Ini juga gagal kita semua sudah tahu. Kebangkrutan orang sosialis dan politiknya maupun politik komunis tak terelakkan, begitu sampai sekarang dalam proses. Partai-partai sosialis Eropah drastis menurun terus.
    Lantas sekarang ini mau pakai apa, atau teori apa untuk menegakkan ekonomi dunia itu kembali. Mau pakai sistem atau teori apa ngurus ekonomi itu, dasar titik tolaknya tetap saja yaitu privat atau pemerintah. Dari sinilah semua pertikaian itu. Dari sini pula kita bisa memulai.

    Adapun istilah ’neoliberalisme’ agaknya muncul setelah ada era global, syarat yang memungkinkan keuntungan yang lebih besar bagi pengusaha besar global yang bernama neoliberal, keuntungan yang sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau hanya beroperasi dalam satu negeri. Dan dari sini juga muncul semua komplikasi berbagai fenomena yang tak masuk akal tetapi jalan, seperti GREED AND POWER, ’war based economy’ atau ’terror based industry’.

    Ini dulu sementara pendapat saya.
    Terima kasih
    MUG

  2. Christian Ginting
    Bukti Jokowi-JK juga neoliberal

    [Attachment(s) from Lusi D. included below]
    Artikel Risal Kurnia dengan judul “Neoliberalisme Memperparah
    Ketimpangan Dan Kemiskinan” ini baik sekali untuk menambah pengetahuan
    kita bagaimana para penguasa di Indonesia mengabdikan dirinya dalam
    mempraktekkan ideologi neo-liberalisme, sementara mereka berkomat-kamit
    menghias dirinya dengan istilah berdikari mereka.
    Juga sangat bermanfaat untuk memperkaya argumentasi dalam menangkal dan
    mencegah kita terjerembab di kubangan lumpur fanatisme dalam bersikap
    thd kekuasaan Jokowi-JK.

    Neoliberalisme Memperparah Ketimpangan Dan Kemiskinan
    http://www.berdikarionline.com/neoliberalisme-memperparah-ketimpangan-dan-kemiskinan/
    Dalam 15 tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup mengesankan.
    Namun, dalam rentang waktu itu juga, ketimpangan ekonomi meningkat
    sangat tajam.

    Laporan terbaru Bank Dunia menyebutkan, rasio gini yang mengukur
    tingkat kesenjangan pendapatan menunjukkan peningkatan signifikan dari
    30 poin (0,30) di tahun 2000 menjadi 41 poin (0,41) di tahun 2014.
    Malahan tahun ini rasio gini Indonesia sudah menyentuh 42 poin (0,42).

    Dengan rasio gini tersebut, ketimpangan ekonomi sekarang merupakan yang
    tertinggi dalam sejarah Republik ini. Juga termasuk yang tertinggi di
    kawasan Asia Tenggara. Hal ini, tentu saja, merupakan lonceng
    peringatan bagi pemerintah.

    Pada saat bersamaan, indeks keparahan kemiskinan di Indonesia melaju
    kencang. Laporan Biro Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini
    mengungkapkan, indeks keparahan kemiskinan pada September 2014 di level
    0,44. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada September 2015 di
    level 0,51.

    Masih dari laporan BPS, Indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia juga
    meningkat dari level 1,75 pada September 2014 menjadi 1,84 pada
    September 2015. Sementara, pada kurun waktu yang sama, jumlah orang
    miskin bertambah 780.000 orang.

    Silahkan anda terpaku memandangi angka-angka di atas. Namun, satu hal
    yang pasti, pendekatan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK sekarang ini,
    termasuk setengah lusin Paket Kebijakan Ekonomi-nya, gagal menghalau
    laju kemiskinan dan ketimpangan.

    Masalahnya, pendekatan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK masih dalam
    koridor neoliberalisme juga. Padahal, neoliberalisme inilah yang
    berkontribusi besar dalam mempercepat laju kemiskinan dan ketimpangan
    di Indonesia. Tidak percaya?

    Ada beberapa alasan mengapa neoliberalisme berkontribusi besar dalam
    mendorong laju kemiskinan dan ketimpangan.

    Pertama, neoliberalisme mendorong komoditifikasi dan privatisasi
    barang-barang yang seharusnya dikuasai publik (common good), seperti
    tanah, air, hutan, pangan, dan lain-lain. Semuanya kemudian dikonversi
    menjadi milik korporasi besar. Sementara rakyat banyak yang
    turun-temurun di atasnya disingkirkan atau diusir paksa.

    Kedua, neoliberalisme mempromosikan perdagangan bebas barang dan jasa.
    Faktanya, liberalisasi perdagangan dan jasa menghancurkan usaha
    produksi dalam negeri; produksi berskala menengah/kecil (UMKM dan usaha
    rumah tangga), perdagangan berskala menengah/kecil, dan pertanian
    rakyat.

    Ketiga, neoliberalisme mendorong komersialisasi layanan publik, seperti
    pendidikan, kesehatan, listrik, air minum, dan lain-lain. Padahal,
    layanan publik itu menyangkut kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah
    layanan publik dikomersialisasi, harga layanannya pun mengikuti
    mekanisme pasar. Akibatnya, rakyat banyak kesulitan mengakses layanan
    tersebut.

    Keempat, neoliberalisme mendorong liberalisasi investasi. Demi
    memanggil sebanyak-banyaknya investor asing, biasanya pemerintah
    menjanjikan kondisi atau iklim yang bersahabat dengan investasi,
    seperti upah murah, pasar tenaga kerja yang liberal, gerakan/serikat
    buruh lemah, dan lain-lain.

    Kelima, kebijakan pajak yang tidak adil. Biasanya juga, agar investor
    mau datang berbondong-bodong, pemerintah memberikan insentif berupa
    pengurangan (tax allowance) atau penghapusan pajak (tax holiday). Jadi,
    pebisnis-pebisnis besar itu dibebaskan dari pajak. Ironisnya, pada sisi
    yang lain, rakyat banyak dipaksa membayar pajak lebih banyak.

    Keenam, akibat hancurkan usaha produksi dalam negeri, baik industri,
    perdagangan, maupun pertanian, adalah membengkaknya jumlah pekerja
    sektor informal. Menurut data resmi, hampir 60 persen tenaga kerja di
    Indonesia bekerja di sektor informal. Nah, masalahnya, hak-hak pekerja
    sektor informal ini tidak dilindungi Undang-Undang. Mereka rentan
    dengan kondisi kerja yang buruk, upah murah, dan ketiadaan jaminan
    sosial.

    Ketujuh, demi memfasilitasi kepentingan bisnis, neoliberalisme juga
    seringkali melakukan penggusuran terhadap usaha rakyat dan tempat
    tinggal rakyat. Ada begitu banyak usaha rakyat, terutama pedagang kecil
    dan kaki lima, yang dihancurkan. Juga penggusuran pemukiman rakyat
    miskin atas nama keindahan dan pembangunan.

    Itulah beberapa fakta yang menunjukkan betapa neoliberalisme
    berkontribusi besar dalam mempercepat laju kemiskinan dan ketimpangan.
    Artinya, kalau pemerintahan Jokowi-JK ingin melawan kemiskinan dan
    ketimpangan, maka pendekatan ekonomi neoliberalisme ini harus
    ditinggalkan.

    Kalau mau melawan kemiskinan dan ketimpangan, maka seharusnya
    pemerintahan Jokowi-JK kembali pada pendekatan ekonomi konstitusi:
    pasal 33 UUD 1945. Tentu saja, disertai dengan kebijakan redistribusi
    kekayaan yang progressif, seperti penerapan pajak progressif,
    memperbanyak anggaran dan cakupan program sosial, bantuan modal untuk
    usaha rakyat, dan lain-lain.

    Risal Kurnia

    Ini sebagai tanggapan dari kolom diatas, pengetahuan diperluas.
    MUG

Leave a Reply