Kolom Benny Surbakti: PEGAWAI JUGA MANUSIA

1
101

Benny Surbakti 2Banyak sekali keluhan masyarakat perihal kinerja aparatur negara yang dianggap tidak memberikan pelayanan yang baik. Masyarakat sangat kecewa akan kinerja aparatur negara, sehingga dicanangkanlah program revolusi mental dengan harapan merubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara. Tapi, apakah mindset dan culture set aparatur negara akan berubah hanya dengan slogan-slogan dan teriakan-teriakan?

Saya tidak yakin aparatur negara akan berubah hanya dengan slogan dan teriakan. Menurut saya, permasalahannya adalah SISTEM; baik sistem perekrutan pegawai maupun pola pembinaannya. Meskipun perekrutannya baik, jika cara pembinaannya salah maka hasilnya juga tidak akan baik. Demikian sebaliknya.

Di awal Kemerdekaan RI, pemerintah transisi belum memiliki aparatur negara yang lengkap, sehingga perekrutannya dengan cara sederhana. Ada yang diangkat langsung menjadi pemimpin atau komandan, ada pula yang diangkat menjadi anak buah tanpa pegawai 2melihat latar belakang pendidikan ataupun kemampuan. Mungkin hanya karena hubungan emosional. Ada yang diangkat menjadi kopral dan ada yang langsung menjadi mayor, dsb.

Pada awal Kemerdekaan, yang serba tergesa-gesa, hal tersebut dapat dimaklumi.
Akan tetapi, ternyata hal tersebut masih berjalan hingga saat ini. Perbedaannya adalah didirikannya sekolah-sekolah calon pemimpin seperti STPDN, AKPOL, AKMIL dan lain sebagainya.

Dengan kata lain, ada pegawai yang bisa langsung menjadi pemimpin hanya karena lulusan sekolah tertentu. Sementara ada pegawai yang harus merangkak dari bawah dengan bersusah payah hanya untuk bertahan, dan tidak akan pernah menjadi pemimpin.

Kita harus sadar dan mengakui bahwa yang menggerakkan negara ini adalah pegawai-pegawai rendahan. Merekalah yang bekerja keras mulai dari berfikir, berencana sampai dengan pelaksanaannya. Lihat staf DPR, staf Menteri bahkan Staf Presiden semua menggunakan staf.

Kembali ke lap top. Lalu apa hubungannya dengan kinerja aparatur negara?




Sudah jelas bahwa yang memberikan pelayanan atau yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah pegawai rendahan. Lalu apa yang memotivasi pegawai rendahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat? Gaji yang tinggi? Bukan. Naik pangkat? Bukan (Naik pangkat ada aturan dan persyaratannya). Kalau demikian, apa?

Dengan sistem pola pembinaan pegawai (PNS, TNI dan POLRI ) sekarang ini, tidak ada rangsangan untuk memotivasi mereka. Karena sistem sudah mengatur siapa yang bisa menjadi pemimpin atau komandan. Biarpun mereka bekerja keras, berbakti sampai mempertaruhkan nyawa, mereka tetap akan menjadi pegawai rendahan.

Jadi, kalau ingin aparatur negara bekerja penuh dengan rasa tanggungjawab, berbakti melayani masyarakat maka sistem perekrutan dan pembinaan pegawai harus dirubah. Terutama dalam hal REWARD AND PUNISHMENT.

Berikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan berikan teguran kepada pegawai yang gagal/ nol. Karir ditentukan oleh prestasi kinerja, bukan karena pendidikan tertentu apalagi KKN. Pimpinan atau komandan diangkat berdasarkan kemampuan, bukan karena pendidikan tertentu apalagi KKN. Setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir.

Artinya, pangkat dan jabatan diberikan kepada pegawai dilihat dari kinerja dan kemampuannya selama menjadi pegawai. Dengan demikian, Insya Allah, para pegawai akan berlomba-lomba bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.




1 COMMENT

  1. Ini namanya melihat manusia dari dekat.
    Mantap apa yang diuraikan BS dalam kolomnya ini.

    Tetapi hal ini memang terjadi dibanyak negeri dunia, yang maju atau yang sedang berkembang. Bagi pejabat yang bertanggung jawab menilai bawahan, lebih enak. Diangkat kalau sudah sesuai dengan ‘sistem’ tadi, kalau tidak ya dibiarkan saja sampai tua disitu. Tak ada yang mau jadi terkena pula karena melihat orang dari dekat atau objektif. Lantas persoalan dunia dalam soal ini ya itu, bagaimana mengubah sistemnya itu sehingga menguntungkan bagi perubahan dan perkembangan satu nation.

    Di perusahaan swasta terlihat berbeda. Prinisipnya jelas, yang memberikan banyak untung pasti diangkat cepat, dan pimpinan tak takut bikin perubahan termasuk dirinya sendiri juga terancam kalau tak bisa bikin untung. Karena itu juga banyak negara di eropah yang sudah mapan soal jaminan sosialnya, dari pihak partai-partai ‘borjuis’ (‘kanan’) mau dibikin ‘privatisasi’ termasuk rumah sakit, rumah orang tua, sekolah-sekolah, universitas dll yang selama ini dikenal dengan ‘sektor publik’ dan dianggap ‘tak menguntungkan’. Banyak juga jadi kebablasan, anak sekolah atau orang tua yang sakit-sakit jadi terlantar sangat menyedihkan nasibnya, karena prinsip untung besar tadi. Ini sering juga ketahuan setelah bertahun-tahun, tak ada yang melapor atau menyelidiki apa yang terjadi diperusahan yang sudah diprivatisasi itu, hanya untung yang berlipat ganda sering dipublikasi demi ‘sahamnya’ saja supaya meningkat.

    Privatisasi ‘sektor-sektor publik’ ini tentu tak terpisahkan dari usaha besar kapital dunia menghilangkan pranan negara atau publik (rakyat) dalam mengurus satu nation. Di Barat terlihat jelas kalau ini adalah usah kaum pemilik kapital besar internasional atau neoliberal dalam usaha mengambil alih semua sekor-sektor publik itu, sehingga pranan wakil rakyat atau negara semakin diperkecil, dan dalam jangka panjang dihapus semua. Keynesianism yang pernah singgah di eropah barat berkat usaha ‘kiri’ klasik, berangsur dihilangkan. Urusan Negara sepenuhnya akan berada ditangan kapital besar internasional ini. Usaha ini adalah ke seluruh dunia, bukan hanya di Eropah.

    Di USA sudah lama negara dikuasai oleh kapital besar itu, sejak presidennya yang ke tujuh. On November 21, 1933, President Franklin Roosevelt stated, “The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government of the United States since the days of Andrew Jackson.”

    Andrew Jackson (March 15, 1767 – June 8, 1845) was the seventh President of the United States (1829–37). He was born near the end of the colonial era. Lih disini:

    http://www.jfkmurdersolved.com/jfkwhy.htm

    Hal yang sedikit meringankan bagi nation Indonesia ini ialah, presiden kita sekarang (Jokowi) sangat berlainan dengan neoliberal Soeharto, Jokowi belum ‘dimiliki’ oleh ‘financial element in the large centers’ (pakai istilah Roosevelt) dimana element finansnya sudah berubah juga sekarang jadi neoliberal internasional, bukan hanya di satu negara Amerika saja seperti pada era Roosevelt tetapi keseluruh dunia, selatan maupun utara.

    Pada era Roosevelt yang dijajah hanya bagian selatan dunia. Sekarang di bagian utara juga. Ini dinyatakan oleh seorang profesor dari Austria. Prof Claudia von Werlhof Innsbruck University bilang:
    “It becomes obvious that neoliberalism marks not the end of colonialism but, to the contrary, the colonization of the North.”

    Di Eropah barat sangat terlihat dari perubahan kepemilikan ‘sektor publik’ yang sudah mulai diprivatisasi besar-besaran. Contoh yang sangat menyolok dalam soal ini ialah Swedia setelah pergantian kekuasaan dari ‘kiri’ ke ‘kanan’.

    Ada untungnya bagi Indonesia karena Jokowi tadi tidak dimiliki ‘elelment financial’ itu. Tidak hanya itu, nation dan rakyat negeri ini sangat cinta kepada kepentingan nasionalnya, sehingga bisa membedakan kepentingan nasional dari kepentingan luar neoliberal. Ini dinyatakan dalam TRISAKTI.

    MUG

Leave a Reply