Kolom M.U. Ginting: TINGKAT PERSOALAN

0
165




M.U. GINTING 3Dalam menanggapi aktor-aktor di belakang teror Thamrin, banyak pemikiran bagus muncul di milis Tanah Karo.

“Dari sisi pelaku tidak mungkin sebgai aktor intelektual di belakang layar tetapi lebih kepada teror untuk menakut-nakuti,” kata Daud S. Sitepu di milis.

Setuju sekali dengannya. Memang gerakan ini pasti ada aktornya dan yang bertingkat-tingkat pula. Di lapangan ada aktor pelaku yang tembak sana tembak sini, bawa bom, meledakkannya, dsb. Tingkat ini gampang dilihat oleh publik, dan cepat juga ditumpas oleh petugas keamanan, menit-menitan saja  seperti kejadian teror Thamrin.

Di atas pelaku ini ada aktor intelektual lapangan, yang mampu mengorganisasi pemboman di mana, siapa sasaran yang harus ditembak, dsb. Tingkat ini lebih susah untuk ditemukan, dan dalam kenyataan juga belum pernah ditemukan, hanya dugaan.

Di atas tingkat intelektual ini ada aktor yang lebih tinggi lagi, yaitu aktor perwakilan/ utusan kepentingan, atau tepatnya perwakilan dari pemilik kepentingan; kepentingan yang berjangka pendek dan terutama kepentingan jangka tingkat persoalanpanjang. Tingkat ini misalnya bisa dari bos bank atau bos perusahaan, bahkan pejabat tinggi negara/ menteri susupan di kabinet suatu pemerintahan. Tingkat ini lebih susah lagi untuk menganalisanya, tetapi bukan tak mungkin karena aktor tingkat ini sering keluar sendiri menyatakan dirinya, terutama kalau sudah sampai di tingkat perdebatan yang melibatkan publik, karena dalam perdebatan terpaksa keluar semakin jelas pihak mana yang mewakili kepentingan mana. Kalau tidak mewakili kepentingan nasional Indonesia tentu mewakili kepentingan lain yaitu bukan Indonesia.

Aktor tingkat ini pulalah yang sudah terlihat menyatakan dirinya sendiri di bawah tekanan keterbukaan dan transparansi dengan partisipasi publik. Apalagi dengan perdebatan yang mengikut sertakan banyak orang seperti sudah terjadi dalam soal Freeport atau Blok Masela. Dalam persoalan Freeport terlihat Menteri ESDM yang dengan diam-diam memperpanjang kontrak Freeport 6 bulan. Terbongkar juga ex Ketua DPR yang diam-diam minta jatah saham Freeport.

“Kelompok neoliberal tidak happy dengan Jokowi-JK. Di Nawa Cita yang dikehendaki ekonomi konstitusi, anti-neo liberal. Maka tidak mungkin tradisi penyokong neoliberalisme berhadapan keras dengan rezim. Mereka melakukan penyusupan ke jantung kekuasaan,” kata pengamat politik Ray Rangkuti.

Hal itu disampaikan Ray dalam diskusi bertajuk ‘Gerhana Kabinet di Pusat Kuasa: Pertarungan Kelompok Liberal VS Pendukung Nawacita’, di Menteng, Jakarta [Rabu tingkat persoalan 39/3] sebagaimana dirilis di merdeka.com.

Selain menyatakan dirinya sendiri (karena terpaksa) dalam perdebatan di hadapan publik, dari cara kerja kelompok ini juga bisa diketahui, a l Ray Rangkuti bilang bahwa mereka ini selalu bekerja dan bikin putusan secara diam-diam, dan selalu berusaha menutupi kebijakan dari mata publik (contohnya perpanjangan kontrak 6 bulan Freeport, kasus Setnov dan Blok Masela).

Selain itu juga kita sudah mengenal cara lain yaitu PENGALIHAN ISU. Sudah keluar pengalihan isu Freeport dengan kasus Setnov. Yang lain lagi misalnya dengan mengaburkan hakekat persoalan, seperti menyebarkan info bahwa debat antara menteri ESDM dengan Menko Laut RR soal Masela hanyalah ’pertengkaran dalam keluarga’. Padahal persoalannya adalah antara kepentingan neolib dan kepentingan nasional atau ”Pertarungan Kelompok Liberal VS Pendukung Nawacita” pakai istilah Ray Rangkuti.

Dengan mengikuti semua dialog, diskusi dan debat terbuka yang semakin luas di kalangan publik (nasional maupun internasional), rakyat Indonesia terlihat semakin cerdas dalam soal pengetahuan politik yang rumit sekalipun. Dengan sendirinya perkembangan demokrasi di Indonesia dalam kaitannya dengan era keterbukaan, tidak diragukan bahwa Indonesia telah menjadi pelaku nomor 1 di dunia.

Perkembangan ini pastilah juga akan meninggikan harapan bagi bangsa ini untuk bekerja lebih keras bersama pemimpinnya yang juga bekerja keras, dan bersama-sama meningkatkan semangatnya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan perbaikan sosial yang lebih tinggi dengan terpadunya kekuatan bersama atas dasar kepentingan nasional yang sama itu.








Leave a Reply