Kolom M.U. Ginting: 2 PAHLAWAN KETERBUKAAN

0
148

M.U. GINTING 3Diskusi atau debat soal hukuman mati masih terus di negeri ini. Walaupun hukuman mati sudah dilaksanakan tahun-tahun terakhir dalam soal teroris dan narkoba, tetapi belakangan terlihat atau terasa ada ’halangan’ lagi dalam pelaksanaan eksekusinya. Mengapa?

Karena memang ada usaha-usaha untuk menghilangkan hukuman mati di RI, disinyalir a.l. oleh anggota Komisi III DPR Nasir Djamil (PKS). Usaha itu “merupakan penyelundupan hukum agar hukuman mati tidak dilaksanakan,” katanya [Senin 21/3 detik.news).

Bagus sekali soal penyelundupan hukum ini diangkat ke atas meja publik. Penyelundupan hukum atau penyusupan (neolib ke ’jantung kekuasaan Jokowi – JK’) dipaparkan semua di atas meja. Penyelundupan atau penyusupan adalah masalah gelap. Obatnya tak ada selain keterbukaan dan partisipasi publik. Indonesia sudah jadi negara nomor 1 di dunia soal ini, dan Indonesia masih akan terus kembangkan dan perdalam.

Artinya, termasuk dengan mewaspadai penyelundupan dan penyusupan seperti di atas.

Dengan meningkatkan kewaspadaan dan perlawanan terhadap penyelundupan dan penyusupan itu jugalah, rakyat atau publik bisa memperluas dan memperdalam pengetahuan soal keterbukaan dan partisipasi publik. Kontradiksi adalah tenaga penggerak perubahan. Dengan sendirinya perkembangan dan kemajuan dalam soal keterbukaan 1bersangkutan, yang dalam hal ini adalah soal hukum dan manipulasi hukum secara berkedok demi kepentingan golongan tertentu. Konkretnya, ialah soal menghilangkan hukuman mati dengan berbagai cara. Soal ini sudah menjadi tujuan utama orang luar mempertahankan hidup penyelundup narkoba dan terus bisa aktif juga dari penjara/ lapas.

Narkoba adalah salah satu diantara 3 alat utama perongrong kekuasaan dan perusak moral nation Indonesia. Dua lainnya ialah korupsi dan terorisme.

Sampai sekarang publik masih menanti-nanti kebijaksanaan Jaksa Agung soal eksekusi mati yang sudah diputuskan pengadilan soal gembong dan pengedar narkoba.

Isu reshuffle bikin gerah jenggot partai-partai yang ada menterinya di kabinet kerja. Antara lain partai PKB dan Nasdem sudah berkomentar soal isu reshuffle itu. Keduanya menyerahkan kepada kebijaksanaan presiden dalam reshuffle. Nasdem juga begitu, yang punya Jaksa Agung Prasetyo, yang masih belum bergeming soal eksekusi mati putusan pengadilan. Apakah Nasdem atau Jokowi terus mau mempertahankan Jaksa Agung yang belum bergeming itu?

Soal pengedaran dan penggunaan narkoba sudah jadi soal darurat narkoba di negeri ini. 30-40 orang mati tiap hari. Generasi muda jadi sasaran perusakan. Banyak pejabat ditelerkan, termasuk di kalangan militer, polisi, bahkan di kalangan BNN sendiri. Karena itu juga, Presiden Jokowi sudah mengumumkan perang atas narkoba.

Jokowi dan BNN sudah sangat aktif dalam perang ini, begitu juga pengadilan sudah bikin putusan, menantikan Jaksa Agung bergerak. Apakah sikap Jaksa Agung ini juga bisa digolongkan ke dalam usaha menghambat atau menghilangkan hukuman mati RI? Mudah-mudahan tidak.




Walaupun begitu, debat dan diskusi soal ini harus terus dikembangkan dan diperluas di kalangan publik sehingga soal-soal penting negara akan selalu jadi santapan harian bagi publik negeri ini. Ikut menilai dan kasih pendapat dalam solusinya dalam rangka ’kontrol publik’ itu.

Dunia sudah berubah sedemikian sehingga masalah kemanusiaan hanya bisa diselesaikan bersama oleh manusia itu juga. Artinya, partisipasi publik dalam keterbukaan.

Dunia sudah tidak sama dengan abad lalu, dimana soal-soal penting sosial dan kemanusiaan ditangani segelintir orang secara TERTUTUP. Salah satu yang oleh dunia lama itu masih mau dipertahankan dalam soal ketertutupan ini ialah soal intel/ mata-mata yang juga sudah sangat terlihat hari senjanya.

Pahlawannya dalam soal ini juga sudah muncul dengan berani, seperti Snowden dan Assange. Kedua orang ini sekarang ’menderita’ tetapi tabah dan sangat percaya masa depan kemanusiaan berada di pihak mereka. Sekarangpun terlihat jelas bahwa mayoritas manusia dunia sangat memihak dan simpati kepada dua pahlawan keterbukaan ini.




Leave a Reply