Kolom M.U. Ginting: SINGAPURA KOK NAHAN TEMAN AHOK?

0
158

M.U. GintingSingapura adalah negara tertutup, negara yang takut pada KETERBUKAAN. Kalau dari segi politik dunia ialah mempunyai kesamaan dengan politik Neolib yang selalu tertutup. Politik ini tentu berkebalikan dengan politik keterbukaan yang sekarang berlaku dan  sedang berkembang di Indonesia. Perlu dicatat juga bahwa, selain Indonesia, tak ada negara lain di dunia yang sudah begitu jauh memahami dan mempraktekkan politik keterbukaan. Soal ini tentu juga berpengaruh ke dalam perkembangan demokrasi kita di Indonesia.

Perkembangan dalam soal demokrasi ini, Indonesia menjadi nomor 1 di seluruh dunia, karena kombinasinya dengan politik keterbukaan atas dorongan tinggi dari publik yang luas. Belum ada yang menandingi.

Demokrasi di Barat sudah lama, tetapi masih tetap dipisahkan dari keterbukaan. Karena itu, negeri berkembang Indonesia lebih di depan dari negara-negara demokrasi Barat karena faktor semangat dan dorongan keterbukaan di Indonesia itu. Ditambah lagi dengan partisipasi publik yang tak terbatas karena jasa media sosial yang tak terbatas itu pula.

Demokrasi dengan kombinasi keterbukaan dan partisipasi luas dari publik, tak ada lawannya. Itulah demokrasi sejati, demokrasi seperti asal-usulnya, suara rakyat dari semua dan untuk semua dalam jiwa untuk kepentingan bersama, dan keadilan.

Ketika beberapa teman Ahok diisolasi di lapangan terbang Changi Singapura [Sabtu changi 25/6], teman Ahok Amalia mengatakan tak tahu sebab-sebabnya mengapa mereka ditahan dan diisolasi di Changi Airport.

“Ya, kami pun tidak tahu, tapi ya itu memang hak Singapura untuk tidak memberi tahu alasan mengapa tidak membolehkan saya untuk masuk,” kata Amalia.

Itulah ’hak ketertutupan’ Singapura dan juga Neolib pada umumnya dalam perpolitikan dunia atau poltik ’global hegemony’nya. ’Hak Ketertutupan’ ini sedang dalam pergolakan besar karena tuntutan alamiah (kesedaran manusia)  untuk perubahan, sebagai akibat dari perubahan teknik informasi internet yang telah melahirkan media besar dunia (media sosial) dengan partisipasi publik yang besar tak terbatas. Keterbukaan dan partisipasi publik tak bisa dibendung dengan kekuatan apapun. Pertahanan terakhir ketertutupan ini dalam skala internasional ialah Neolib ’Global Hegemony’.

Di Indonesia, pertahanan ketertutupan ini berpusat di perusahaan neolib Freeport dan sisa neolib Orba yang juga masih kuat dan bahkan menyusup ke pemerintahan Jokowi karena prinsip dasar Nawa Cita Jokowi terang-terangan anti-neoliberalisme.

Lihat artikel ’jantung kekuasaan Jokowi-JK disusupi kelompok neoliberal’ di merdeka.com, 9 Maret 2016. Pengamat politik Ray Rangkuti menyatakan dalam diskusi ’Pertarungan Kelompok Liberal VS Pendukung Nawacita’, di Menteng, Jajarta [Rabu 9/3] menyatakan bahwa pendukung Neolib punya pola kerja spesifik dalam menjalankan agendanya, yaitu:

Yang pertama, pendukung neoliberalisme sering mengambil keputusan diam-diam, yang dianggap merugikan negara. Juga diam-diam minta saham ’papa’ atau saham 21 T. Ke dua, proses pengambilan kebijakan yang tidak diketahui publik.




Contoh yang pertama ialah Freeport diperpanjang 6 bulan oleh menteri SS, keputusan diam-diam yang jelas merugikan rakyat Indonesia. Cntoh ke dua, dimana proses pengambilan kebijakan tidak diketahui publik ialah Blok Masela yang diputuskan off-shore yang sepenuhnya di luar pengetahuan publik. Setelah ketahuan, lantas Jokowi ubah keputusannya Blok Masela dibangun di daratan, sehingga memungkinkan kontrol publik dan mengikutkan perusahaan nasional dalam pembangunannya.

Bahwa jantung kekuasaan Jokowi-JK disusupi oleh Neolib (sekarang 2016), kira-kira 9 tahun lalu (2007) telah pernah disinyalir juga oleh Pejabat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Dia mencontohkan terjadinya Neoliberalisme di Indonesia sebagai bukti adanya “silent take over” terhadap kenegaraan.

“Lihat saja, diam-diam baik eksekutif dan legislatif mewajarkan Neoliberalisme yang luar biasa ini,” (Analisa, Senin, 28 Mei 2007).

’Silent take over’ ketika era SBY (karena tak punya Nawa Cita, program yang tegas menentang neoliberalisme). Dan, sekarang, ’penyusupan ke jantung kekuasaan’ di era Jokowi-JK karena adanya program tegas kepentingan nasional (Nawa Cita) menentang Neoliberalisme sesuai dengan UU RI. Karena itu, Neoliberalisme tak bisa terang-terangan menentang atau memaksakan kehendaknya seperti di jaman Orba Soeharto, tetapi pemerintahan sekarang bisa disusupi atau yang mungkin hanya dengan cara begitu.

Kontradiksi (pertentangan-pertentangan) ini semua menggambarkan dengan gamblang dua kepentingan besar yaitu kepentingan nasional kontra kepentingan internasional neolib ”global hegemony” (istilah Dr Chossudovsky). 

Dr Michel Chossudovsky bilang bahwa“The so-called war on terrorism is a front to propagate America ’s global hegemony and create a New World Order. Terrorism is made in USA , The global war on terrorism is a fabrication, a big lie.” 

Jadi, semakin jelas juga bahwa teror Thamrin adalah dalam rangka ‘global hegemony’ New World Order, konkretnya menyelamatkan Freeport tempat berpijak dan basis kuat ekonomi Neolib di Indonesia sejak adu domba dan penyembelihan 3 juta orang 1965. Kalau sekarang mau dihasut dan diadu-domba lagi sesama orang Indonesia dengan alasan yang sama ‘komunis’, maksudnya juga jelas bagi banyak orang Indonesia karena sudah ada pengalaman konkret 1965.








Leave a Reply