Oleh: Gelora Pandia (Medan)

 

Gelora PandiaDemi rasa keadilan dan keamanan warga Kabupaten Karo secara umum, dan warga Desa Lingga secara khusus, sebaiknya Kapolres Karo AKBP Pangasian Sitio mengundurkan diri. Sebagai penanggungjawab utama keamanan di wilayah Kabupaten Karo, beliau dipandang gagal menciptakan rasa aman terhadap warga Bumi Turang.

Kejadian Jumat berdarah yang berakibat jatuhnya korban meninggal dunia dari Desa Lingga (Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo) sebagai bukti kegagalan beliau.

Kita sama-sama tahu bahwa kejadian tersebut berawal dari direncanakannya Desa Lingga menjadi calon tempat relokasi mandiri 4 desa yang akan direlokasi tahap ke 2 (Desa-desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber dan Kuta Tonggal) yang mana belakangan ditolak oleh warga Desa Lingga.

Lingga 8Penolakan oleh warga desa lingga juga patut dihargai sebagai hak mereka, dan disatu sisi pihak pengembang juga merasa bahwa mereka juga punya hak untuk menjadikan tanahnya sebagai tempat relokasi mandiri ke empat desa tersebut.

Nah, pro kontra tentang rencana relokasi mandiri di Desa Lingga telah menimbulkan beberapa kali gejolak di lapangan. Kedua belah pihak merasa benar dengan argumentasi masing-masing. Mediasi juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo beberapa waktu yang lalu namun belum juga menemukan titik terang.

Kondisi inilah yang seharusnya disikapi oleh Kapolres Karo yang sejatinya merupakan penegak hukum dan pengayom masyarakat Kabupaten Karo. Kejadian Jumat berdarah tersebut bukanlah peristiwa yang terjadi begitu saja, namun melalaui serangkaian peristiwa- peristiwa kecil. Artinya, tindakan pencegahan sejak dini menurut saya bisa dilakukan sejak awal, namun hal tersebut ternyata gagal dilakukan.




Secara pribadi, saya memang tidak begitu memahami SOP penanganan pelaku unjuk rasa, namun bagi saya jatuhnya korban adalah bukti utama bahwa kinerja beliau buruk dan harus dipertanggungjawabkan. Jatuhnya korban tidak dapat ditoleransi dengan alasan apapun, karena nyawa manusia lebih berharga dari apapun tentunya.

Kita berharap, Tim Independen yang telah dibentuk dapat bekerja maksimal dan mampu mengungkap fakta-fakta dari kejadian-kejadian ini. Saya sangat mengapresiasi kawan-kawan yang kabarnya akan mengadukan kejadian ini ke Komnas HAM.

Bujur ras mejuah-juah man banta.








7 KOMENTAR

  1. “Coba dibuktikan saja secara hukum..
    Masyarakat yg terdidik seharusnya tau hukum bukan..” kata Tian.

    Penduduk Lingga mau menyatakan hak atas tanah desanya, kok ditembak dan dibunuh?
    Jelaskanlah hukumnya!

    MUG

    • Dibuktikan saja klo memang ditembak..
      Bukannya ada hasil otopsi?
      Dari Hasil otopsi tersebut bisa diketahui korban meninggal karena peluru atau karena benda lain.
      Gitu aj kok repot.

  2. soal hak….Apa dasar pengembang merasa memiliki hak memasukan ribuan orang kedesa orang lain ( Lingga), ..Apa ada studi kajian sosial, ekonomi,budaya, dan teknis?, apa ada izin pengembang dari pemerintah secara tertulis melaksanakan kegiatannya di Lingga,. Jika ada boleh lah merasa berhak….tapi warga Lingga jelas punya hak Menolak..Kapolres harusnya paham dimana dia Berpijak..

  3. Musti diusut bagaimana bisa pengembang masuk kelahan relokasi yg di tolak warga..
    Jatuhnya korban memang patut disayangkan, akan tetapi untuk menyalahkan aparat sudah menjadi kebiasaan masyarakat yg tdk tau hukum, seharunya kita musti melihat secara hukum..

  4. Pejabat mumpung ini sudah keterlaluan mulai main bunuh penduduk setempat.
    Aneh juga bupati Karo sepertinya tak memihak Karo.
    MUG

    • Sekedar diminta mengundurkan diri ini sangat tidak memuaskan bagi Keluarga korban serta masyarakat lingga tetapi segera mundur dan pihak kepolisian dan jajaran yg berwenang segera usut kasus tsb samapai tuntas, tindakan yang dikomandoi oleh Kapolres tersebeut mencerminkan tindakan kriminal yang sangat tidak dapat diterima karena masih banyak penanganan masalah yang bisa dilakukan secara kekeluargaan.

Leave a Reply