METRA N GINTING.MEDAN. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Ir. HT. Erry Nuradi, MSi menegaskan, antar pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat harus bahu membahu dalam melaksanakan program kerja pembangunan dengan melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) nya masing-masing Selain itu juga Gubsu meminta Pemerintah Kabupaten/Kota harus bersinergi dan saling dukung dalam merumuskan rencana pembangunan strategis.

Harapan itu dikemukakan Gubsu Erry Nuradi bersama Wagubsu Brigjen (Purn) Hj. Nurazijah Marpaung, SH, MH dihadapan 12 kabupaten/kota saat membuka kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2018 Zona I Wilayah Pantai Timur, dengan tema Sinergi Pembangunan dalam Memicu Pertumbuhan Inklusif yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing menuju Sumut Sejahtera di Hotel Grand Mercure Maha Cipta, [Senin, 13/3].

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Sumut H. Wagirin dan anggota DPRD, Bupati/Walikota se-Sumut, Kasubbid Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Kemendagri, para SKPD di lingkungan Pemprovsu, BUMD, Kepala Bappeda se-Sumut, narasumber Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provsu Arif Budi Santoso dan Badan Pusat Statistik serta undangan lainnya.

lebih lanjut Gubsu Erry menjelaskan, sasaran prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 menitikberatkan pada 10 program prioritas nasional yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah serta politik, hokum, pertahanan dan keamanan.

Dari 10 program pritoritas, ada 3 program prioritas utama yang perlu mendapat perhatian lebih (highlight) yakni pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru, penyediaan air minum dan sanitasi serta pengembangan 3 kawasan pariwisata (Danau Toba salah satu diantaranya). Dan isu strategis utama yang menjadi mainstream bertumpu pada revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mencermati 10 prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Provsu pada tahun 2018 akan mensinergikan kepada 9 prioritas pembangunan dengan titik fokus pada program priorotas. Pertama, peningkatan aksessibilitas dan kualitas pembangunan, peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan. Ke dua, peningkatan infrastruktur dan pengembangan kawasan wilayah mendukung daya saing perekonomian. Ke tiga, pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, dengan pendekatan kewilayahan agropolitan dataran tinggi bukit barisan.

Kemudian, ke empat, peningkatan daya saing produk pertanian, perikanan, peternakan melalui hilirasi industry pertanian, perkebunan yang memberkan nilai tambahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna, inovasi dan kreatifitas. Ke lima, peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, UMKM, industry rumah tangga, agribisnis dan pengembangan pasar radisional, terminal agribisnis dan pasar induk.

Ke enam, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui dorongan penciptaan lapangan kerja dan pengusaha pemula. Ke tujuh, peningkatan taraf hidup masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan. Ke delapan, peningkatan dukungan pengembangan KSN danau Toba sebagai KSPN bertaraf internasional serta terakhir.




Ke sembilan, mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah Dalam kesempatan itu, Erry disampaikan juga dibidang pertanian Gubsu berharap perbaikan berbagai infrastruktur diberbagai bidang, untuk menunjang peraturan daerah provsu tentang lahan yang tidak boleh dialihfungsikan, pemprovsu akan memberikan reward kepada desa yang dapat mempertahanlan lahan pertaniannya agar tidak berkurang memotivasikan agar lahan pertanian di Sumut tidak berkurang.

Ketua DPRD H. Wagirin mengapresiasikan kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam mensinkronisasikan rencana program pembangunan Kabupaten/Kota dengab Provsu dan Program Nasional.

“DPR memang tidak secara teknis ikut menyusun dan membahas secara detail rencana program pembangunan tetapi mengawasi jalannya pembangunan agar apa yabg diharapkan masyarakat Sumut terintegritas antara program kegiatan Kabupaten/Kota dengan Pusat,” ujar H. Wagirin.

Kepala Bappeda Sumut Ir. H. Irman, MSi menyampaikan tujuan dilaksanakannya pra musrembang ini untuk mensinkronisasi perencanaan pembangunan serta penyelarasan program kegiatan target alokasi anggaran pembangunan antara provsu dengan kabupaten/kota yang masih belum sesuai dengan urusan kewenangannya.

“Dengan pra musrembang ini dapat tersusun rencana program kegiatan dan alokasi anggaran serta terwujudnya komitmen daerah dalam pencapaian target pembangunan Provsu tahun 2018,”ujar Irman.






Leave a Reply