Dalam Diskusi Umum soal Leadership dan Proxy War yang diselenggarakan FKPPI 0201 Medan dan Gerakan Mahasiswa Pelajar Medan di Aula Kodim 0201/ BS [Jumat 17/3], Wakil Walikota Medan Ir. Akhyar Nasution MSi bilang: “Selain itu, kita tidak bisa lagi berfikir sektarian. Kita tidak bisa lagi berfikir ini kelompokku, karena sekarang ini boleh dikatakan saatnya borderless state negara tanpa batas.” (Lihat lengkapnya di SINI). Menarik untuk diteliti sedikit soal ‘bordeless state’ Pak Akhyar Nasution ini, karena kata-kata ini cocoknya pada abad lalu, dalam era ‘multikulturalisme’ yang sudah membusuk itu.





Sejak abad 21 manusia sudah memasuki dunia baru dan semakin sangat jelas terutama setelah nasionalist Trump jadi presiden AS. Sejak itu, ‘borderless’ sudah menjadi pantangan atau barang haram.  Prof Frank Salter (Australia) malah bilang kalau ‘the open borders movement is profoundly immoral’.

Multikulturalsime dan ‘open borders movement’ adalah rekayasa politik neoliberal dalam tujuannya menguasai seluruh dunia dengan jalan pertama mencaplok SDAnya dan kedua dengan pencapaian maximal profit kapitalnya. Selanjutnya, menguasai seluruh sistem ekonomi dunia (kekuasaan ekonomi). Openborders movement adalah taktik dan strategi politik untuk melapangkan jalan bagi multikulturalisme. ISIS selain merampok Triliunan dolar dari SDA Irak dan Syria, juga punya tujuan penting menggerakkan aliran besar-besaran orang-orang Islam hijrah ke Barat, terutama ke Eropah Barat, AS dan juga Australia. Artinya, dalam rangka tujuan multikulti itu.

Kalau Wakil Walikota Medan bicara soal ‘borderless state’, ‘tidak bisa berpikir sektarian, berfikir kelompokku’ dsb, jelas adalah pernyataan-pernyataan yang sudah ‘obsolete’ (istilah yang dipakai Trump soal NATO). Di Medan atau Sumut umumnya terdiri dari banyak suku (kelompok) tidak perlu tutup mata. Wakil Walikota Akhyar Nasution pastilah dari kelompok Mandailaing yang NB pernah berkuasa ‘turun temurun’ selama Orla dan Orba di Sumut. Sekarang, siapa yang berkuasa di Sumut? Kelompok siapa? Pastilah ada kelompoknya. Buktinya, kelompok orang Karo atau orang Pakpak jelas sangat jauh dari kekuasaan itu. Itu bisa dijawab dengan istilah ETHNIC COMPETITION. Itulah ‘the idea of an ethnic group working to get ahead of another’, dalam soal kekuasaan dan dominasi.




Kompetisi ini bukanlah jelek, atau tidak selalu harus jelek dan bikin konflik berdarah seperti era lalu di Indonesia (Kalbar, Kalteng, Maluku), dan di bagian lain dunia masih terus sampai sekarang, seperti di Nigeria, Sudan dll. Di Medan dan Sumut masih terlihat kondusif. Agaknya kelompok-kelompok suku di Sumut sudah lebih pandai menangani ethnic competition, dengan prinsip saling mengakui, saling menghargai dan saling menghormati kultur masing-masing dan juga dengan pepatah leluhur Indonesia ‘di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung’. Ini kuncnya.

Bahwa dalam perang proxy musuh bisa datang dari mana saja dan kapan saja betul memang, dengan catatan yang jelas bahwa semuanya ini, termasuk juga usaha pecah belah adalah dari sumber yang sama di belakang layar. Sumbernya sama dengan pemerakarsa terorisme yaitu neolib internasional.

Tetapi, dengan berkuasanya Trump sebagai presiden negara adidaya AS, era ‘Obama was the last gasp of neoliberalism’. AS yang tadinya adalah ‘fabrik terorisme’, komplotan neolib ini harus cari negara baru bikin fabrik terorisme itu.

Di mana-mana terutama di Eropah Barat digiatkan usaha ‘fear factor’ menakut-nakuti rakyat dan presidennya atau kepala negaranya dengan teror (isme) dalam rangka meneruskan cita-cita terorisme untuk tetap jadi momok bagi rakyat dan pemimpin berkuasa suatu negara. Dengna begitu, terorisme masih bisa dipakai sebagai alat mutakhir seperti abad lalu, menciptakan ‘fear factor’.




Terorisme, narkoba dan korupsi adalah 3 alat penting neolib global untuk mencapai cita-cita kekuasaan global itu, sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh prof Chossudovsky: “the so-called war on terrorism is a front to propagate America’s global hegemony and create a New World Order. Terrorism is made in USA, The global war on terrorism is a fabrication, a big lie”.

Teroris dan narkoba selalu satu paket, kalau kita lihat dari kejadian-kejadian terakhir di Barat. Di Nice Perancis pelaku teroris adalah seorang psikis mabuk narkoba yang pakai truk menggilas banyak orang. Di Jerman juga seorang psikis narkoba, di AS, dan juga di Indonesia umumnya tidak lepas dari bahan narkoba, mabuk narkoba itu. 

Di Indonesia lebih ‘menarik’ lagi fenomena narkoba dengan korupsi jadi satu paket. Contohnya ex Ketua MK dan banyak bupati. Jadi, terorisme, narkoba, korupsi memang diciptakan menjadi satu paket, alat utama neolib untuk menguasai dunia itu. Di Indonesia kita sudah melihat jelas akibat paket 3 sekawan ini (terorisme, narkoba, korupsi).


Leave a Reply