Negara tidak boleh kalah. Negara memang seharusnya melindungi semua warganya. Apapun itu, gerakan sekecil apapun itu, yang berindikasi terjadinya gesekan-gesekan di masyarakat, negara tentu harus turun tangan demi terciptanya rasa aman di semua elemen masyarakat.

Apapun dalihnya, apapun alasannya, Tamasya Alamidah tentu akan ada dampaknya. Meski pihak penanggung jawab Tamsya memberi Jaminan tidak akan berbuat neko-neko, namun tentu saja akan mengganggu psikologi pemilih. Sangat menganggu !!!!!

Coba mari kita renungkan bersama. Sejak awal di benak para peserta Tamsya telah berisi tentang ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pilkada DKI. Di dalam isi kepalanya sudah ada rasa curiga. Sedangkan penyelenggara Pemilu adalah KPU. Pengewajawantahan pemerintah. Ini yang pertama.

Yang ke dua, jelas dengan adanya pengerahan massa dari Paslon tertentu, tentu saja ada maksud-maksud tertentu. Apa mau dipungkiri? Atau mau percaya seperti yang mereka bilang?




“Kami hanya tamasya. Mau jalan-jalan sekalian melihat-lihat Pilkada DKI agar tidak terjadi kecurangan.”

Duuhh… kalimat naif yang diucapkan oleh manusia-manusia yang tidak mau bercermin. Bahwa dengan grudak-gruduknya, dengan gerombolan di setiap TPS adalah sesuatu hal yang curang sekaligus membuat ketakutan. INTIMIDATIF!!

Jika aparat menurunkan personel hingga sekitar 64 ribu dan akan menindak tegas pengerahan massa atau siapapun yang akan mengganggu Plikada secara fisik maupun psikis, tentu patut diacungi jempol.

Anu, pak… Jika mereka teriak-teriak, itu barangkali mereka masih lapar. Bisa jadi nasi bungkus karet kuning isi sayur nangka sama sambel teri masih belum cukup. Minta nambah telur rebus kaleeee …..





1 COMMENT

  1. “Negara tidak boleh kalah. Negara memang seharusnya melindungi semua warganya. Apapun itu, gerakan sekecil apapun itu, yang berindikasi terjadinya gesekan-gesekan di masyarakat, negara tentu harus turun tangan demi terciptanya rasa aman di semua elemen masyarakat.”(SS). Kalimat ini isinya sesuai dengan pernyataan kapolri soal diskresi atau kewenangan polisi berlaku bagi semua polisi dalam satu negara dimana saja seluruh dunia.

    Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ansufri ID Sambo menyatakan dengan tegas bahwa ‘siapapun calonnya asal Ahok tidak menang’ katanya sambil menyangkal mendukung calon satunya (Anies-Sandi). Ha ha calon cuma dua, kalau yang satu kalah atau mau dikalahkan dengan segala cara, berarti yang lain menang, logis saja. Jadi memihak siapa dan mau mengarahkan kemana? Jelas dan logis.

    Tidak soal juga memihak siapa, itulah gunanya kampanye supaya calon yang didukung bisa menang dalam pemilihan. Selama waktu kampanye sudah ada waktu dan kesempatan bagi semua pihak untuk berkampanye menjual calonnya atau menyisihkan calon lain. Itulah pernyataan demokrasi dalam pemilihan, artinya ada waktu berkampanye dan ada waktu untuk memilih bagi rakyat pemilih. Kalau dalam saat detik-detik memilih masih ngomong ‘siapapun calonnya asal Ahok tidak menang’, dan mengerahkan massa untuk itu, ini kan artinya masih mau mengarahkan pilihan publik, padahal watu kampanye model begini sudah lewat. Jadi sikap ini jelas tidak bermaksud memperbaiki situasi supaya lebih aman dan tenteram, karena jelas bermaksud mengacau atau memecah belah, tak beda dengan gerakan makar 212 dan 313 yang berhasil ditumpas dengan seksama.

    Jadi waktu pemilihan (19/4) bukan lagi kesempatan untuk ‘berkampanye’ mengarahkan pilihan, waktunya sudah lewat. Apalagi mendatangkan massa banyak mengelilingi TPS, ini namanya intimidasi atau menakut-nakuti pemilih yang menginginkan keadaan nyaman dan aman dalam menentukan pilihan mereka. Pemilih sudah cukup mendengar dan mendengarkan semua hiruk pikuk kampanye pemilihan DKI itu ketika masa kampanye. Mengerahkan massa ‘mengawasi pemilihan’ sama halnya dengan bikin peraturan dan kekuasaan sendiri dalam negara, dan menentukan sendiri peraturan keadilan dan keamanan dalam pemilihan yang sudah diatur keamanan dan kenyamanannya oleh negara dibawah semua aparatnya yang berwenang.

    Karena itu betul memang kalau polisi bikin diskresi maklumat melarang Tamasya Almaidah melaksanakan pengerahan massa ke TPS. Polisi seluruh dunia punya kewenangan (diskresi) bikin maklumat sesuai dengan hukum di negara bersangkutan dalam rangka ‘memelihara ketertian an menjamin keamanan umum’. Kwenangan ini tidak mungkin diatur oleh organisasi lain atau ‘kekuasaan’ lain seperti Panitia Tamasya Almaidah’. Hanya negara dan aparatnya yang punya kewenangan dalam soal ini.

    Tidak perlu dan tidak boeh ada ‘kekuasaan’ lain yang ‘lebih tahu’ dan mengatur menurut kehendak dan peraturannya sendiri. Polda sudah bikin maklumat dalam hal ini, melarang pngerahan massa bukan pemilih ke TPS, karena bisa dianggap sebagai sikap intimidasi dan menakut-nakuti massa pemilih yang dalam kampanye sudah cukup mendengar semua argumentasi para calon dan sekarang tiba waktunya hanya untuk menetapkan atau mencoblos pilihannya .

    Dan pemilihan ini harus dilaksanakan tanpa penekanan dari manapun artinya ‘pemilihan bebas dan rahasia’ tanpa rasa takut sedikitpun. Ini yang dijaga oleh aparat kepolisian, karena rakyat yang mau memilih secara aman itu juga harus dilindungi dari rasa ketakutan dari massa orang banyak ‘Tamasya Almidah’ yang tidak biasa itu.
    Kalau masih mau melanggar juga peraturan keamana polda jelas sama dengan gerakan 212 atau 313, dan yang sudah ditetapkan adalah gerakan makar.

    “Diskresi kepolisian yaitu kewenangan yg melekat kepada seluruh anggota kepolisian seluruh dunia untuk dapat menilai dan mengambil tindakan dalam rangka kepentingan publik,” kata Tito (netralnews com).

    MUG

Leave a Reply