Sejak menjadi Presiden, Jokowi memang sasaran empuk untuk dikudeta. Jokowi yang berlatar belakang sipil, dipandang remeh lawan-lawannya. Di kalangan militer, Jokowi dihargai karena kejujuran dan kesederhanaannya. Namun, ia bukanlah sosok yang disegani, apalagi ditakuti. Jejak menakutkan Jokowi ala Duterte misalnya, tak ditemukan.

Di kalangan Islam garis keras, Jokowi dipandang sebelah mata. Ia bahkan dijadikan sebagai bahan olok-olokan di media. Fitnah-fitnah dan hinaan keji kerap dilontarkan kepadanya. Jokowi kerap dituduh sebagai Komunis, antek PKI dan sebagainya. Respon Jokowipun ala kadarnya. Ia lebih banyak bekerja, fokus membangun ekonomi. Sementara soal politik dan mengamati lebih seksama pergerakan radikalis, kurang mendapat perhatiannya.

Ada indikasi bahwa di masa pemerintahan Jokowi 2014-2019, kaum radikalis di negeri ini semakin berani unjuk gigi dan sudah terang-terangan mendirikan negara khilafah. Impian negara khilafah yang sempat padam di era Soeharto kembali menguat. Apalagi kaum radikalis itu mendapat dukungan diam-diam dari lawan-lawan politik Jokowi. Belum lagi adanya provokasi dan rong-rongan dahsyat dari para pendukung Prabowo.

Kekalahan tipis Prabowo atas Jokowi pada Pilpres 2014 lalu terasa pahit. Ada banyak pendukung Prabowo yang gagal move on hingga kini. Ketika Prabowo kalah, para pendukungnya menahan geram luar biasa. Amarah mereka terpendam perih, mendidih, membuih.

Pendukung fanatik Prabowo amat yakin bahwa Prabowo menang. Apalagi ada jaminan PKS yang telah menguasai Jawa Barat, propinsi terbanyak penduduknya, menjanjikan kemenangan Prabowo di Jawa Barat.




Fakta membuktikan kemudian, Jokowi memang kalah di Jawa Barat, provinsi terbanyak penduduknya di Indonesia. Namun secara nasional, Jokowi unggul tipis atas Prabowo.

Rasa dendam atas kekalahan tipis Prabowo itu, membara tersimpan rapat-rapat dalam hati para pendukungnya. Rasa dendam itu bagai api dalam sekam yang siap membara ketika disulut. Amin Rais, Ahmad Dhani, Aburizal Bakri, Ratna Sarumpaet, Rizieq Shihab mendapat momen emas untuk bergerak ketika Ahok partner Jokowi di DKI, menyerempet Surat Al-Maidah.

Kasus ini kemudian berhasil ditumis, digoreng, digulai hingga direndang sebagai bahan untuk menembak Ahok sekaligus Jokowi.

Para tokoh-tokoh anti Ahok dan Jokowipun bersatu padu. Aa Gym, Din Syamsuddin, hanyalah sebagian tokoh-tokoh yang all out menggerakkan umat untuk mendemo Ahok. Dengan tuduhan Ahok sebagai penista agama, Jokowi pembela penista agama, yang terus diulang-ulang di setiap kesempatan, upaya untuk mengkonsolidasi jutaan massa pun menjadi mudah. Demo-demo besarpun berkumandang. Isu yang tadinya untuk memenjarakan Ahok, kini berubah menjadi agenda tersembunyi melengserkan Jokowi. Dengan demo yang membahana atas nama agama, maka impian negara khilafah menjadi menguat.

Dalam situasi demo yang mencekam, posisi TNI-Polri menjadi amat menentukan. Saya tidak meragukan kesetiaan Kapolri Tito Karnavian untuk mengamankan Jokowi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada oknum-oknum aparat Polri yang setuju demo dengan agenda-agendanya. Apalagi ada banyak mantan petinggi Polri yang sudah pensiun kini berada di pihak lawan Jokowi.

Hal yang sama di kalangan TNI. Panglima TNI Gatot Nurmantyo berada pada situasi menguntungkan. Ia menjadi rebutan kaum nasionalis sekaligus kaum agamis dan lawan-lawan Jokowi. Investigasi Allan Nairn yang menuding sebagian perwira tinggi TNI purnawirawan maupun yang masih aktif menjabat, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, terlibat dalam serangkaian demonstrasi besar dengan tujuan makar dan menjatuhkan Presiden Jokowi, tak bisa dianggap sepele begitu saja.

Gatot dalam setiap penampilannya, selalu membela NKRI dan pemerintah yang sah. Namun di sini lain Gatot juga berdiri di dua kaki. Ia juga membela aksi bela umat Islam. Ketika Najwa Shihab melontarkan pertanyaan yang dinilai mencoba mem-framing Aksi Bela Islam, Gatot saat itu justru membela umat Islam sekaligus “menghantam balik” program Mata Najwa.




“Kalau tentara sudah turun tangan, berarti skalanya berbeda nih. Apakah skalanya berbeda yang unjuk rasa besok?” tanya Najwa Shihab kepada Jenderal Gatot pada acara Mata Najwa bertema Menjaga Bhinneka [Rabu 2/11] lalu.

“Nana,” jawab Jenderal Gatot dengan mengawali menyebut nama panggilan Najwa Shihab.

“Dalam konteks ini mari kita berpikiran positif. Bahwa yang akan melaksanakan demo itu adalah saudara-saudara kita sebangsa se-Tanah Air. Mereka kata Kiai Abdul Mu’ti tadi, tidak punya tempat di Mata Najwa. Sehingga mereka di jalan raya, ke Istana (Negara). Jadi kita berpikiran positif.”

Apa pesan bersayap dari Gatot itu? Dalam mengawal Aksi Bela Islam, sikap Gatot mendua. Di satu sisi, ia bertugas mengamankan demo dan mengamankan pemerintah, namun di sisi lain ia mengamini aksi-aksi demo itu. Jika Gatot kemudian tersinggung karena aksi bela Islam dikaitkan dengan upaya makar bisa dipahami.

“Kudeta Presiden Jokowi’, saya agak tersinggung kata-kata itu, karena saya umat Islam juga,” ujar Gatot dalam talkshow “Rosi yang tayang di Kompas TV [Kamis 4/5: Malam].

Sikap Gatot dalam merespon adanya aksi kudeta terhadap Presiden Jokowi menjadi off side ketika ia mengatakan bahwa upaya kudeta atau makar terhadap Presiden Jokowi adalah hoax. Faktanya sudah dua kali kepolisian di bawah komando Tito menangkap sejumlah pihak yang dicurigai melakukan makar. Jika Gatot kemudian mengatakan bahwa makar itu hoax, sama saja menafikan tindakan kepolisian yang sudah menangkap para pelaku makar. Ini jelas ucapan off side yang bisa dikaitkan dengan hasil investigasi Allan Nairn itu.

Sikap Gatot yang mendua itu bisa dipahami ketika ada fitnah kepada pemerintahan Jokowi yang pro komunis dan menjalin kerjasama erat dengan China daratan. Belum lagi ada isu yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi akan meminta maaf kepada korban pembantaian massal yang dituduh terlibat G30S/PKI tahun 1965. Isu menjadi memanas ketika penyelidikan akan pelanggaran kasus-kasus HAM di masa lalu akan kembali diungkit, termasuk kasus Munir.

Jika merujuk pada hasil investigasi Allan Nairn, maka ketika Jokowi dicurigai untuk meluruskan sejarah, maka TNI menjadi pihak yang disudutkan. Jika Jokowi akan meminta maaf kepada korban pembantaian, hal itu sama saja membuat perwira TNI kebakaran jenggot. Maka ketika ada demo, aparat TNI setengah hati melindungi Presiden, dan setengah hati senang untuk menggerogotinya.




Lalu bagaimana dengan Jusuf Kalla (JK)? JK jelas bermain api. Keseleonya lidah Ahok yang memancing demo 411 dan 212 itu jelas menguntungkan posisi JK. JK sambil tidur hanya menunggu bola muntah dari aksi demo yang berakibat mendelegitimasi kekuasaan Jokowi. Jika Jokowi ambruk, maka JK yang ambisius akan menjadi Presiden.

Selain menunggu bola muntah dari aksi demo, JK juga ikut bermanuver seperti hadir di alumni KAMMI dan bertemu dengan SBY. JK jelas menggunakan kartu truf Islam untuk naik jadi Presiden begitu Jokowi ambruk karena krisis legitimasi dan tekanan umat Islam. Ambisius ini akan berpotensi jika Ahok tetap bisa menjadi alasan untuk melengserkan Jokowi. Permainan api JK semakin memantik ketika ia turut mendesak KPK berperang dengan PDIP dan Golkar dalam kasus e-KTP.

Maka ketika Jokowi disasar kudeta, digerogoti dari dalam dan luar, sudah saatnya Jokowi mulai garang. Ia yang mendapat mandat dari rakyat dan didaulat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata di Republik ini saatnya mulai tegas dan garang. Jokowi harus mulai fight dan membungkam mulut kotor dan kejam lawannya. Untuk menghajar lawannya, Jokowi untuk sementara tidak memberi Ahok jabatan apapun di pemerintahannya sekurang-kurangnya hingga Pilpres 2019.

Pilpres 2019 adalah pertarungan sejati Jokowi terhadap lawan-lawannya. Politisasi masjid yang mengkampanyekan isu komunis, antek China dan kafir hampir pasti kembali diangkat untuk mengambrukkan Jokowi.







1 COMMENT

  1. “Ia yang mendapat mandat dari rakyat dan didaulat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata di Republik ini saatnya mulai tegas dan garang. Jokowi harus mulai fight dan membungkam mulut kotor dan kejam lawannya. Untuk menghajar lawannya, Jokowi untuk sementara tidak memberi Ahok jabatan apapun di pemerintahannya sekurang-kurangnya hingga Pilpres 2019.”

    Masuk akal dan logis memang kalau Ahok distop dulu masuk jabatan penting di pemerintahan Jokowi, mengingat selama ini sudah bikin kacau bagi Jokowi sendiri dalam usahanya melindungi orang jujur dan orang suka kerja keras kayak Ahok.
    Kesimpulan yang bisa diambil selama ‘huru-hara’ Ahok ialah bahwa kejujuran dan rajin kerja, tidak cukup dalam berpolitik era sekarang, era divide and conquer neolib internasional. Malah Ahok dimanfaatkan bikin segala macam untuk menggrogoti kepresidenan Jokowi. Kejujuran dan ketulusan mengabdi rakyat bisa dipertahankan berlaku jaman dulu, ketika belum ada kekuasaan divide and conquer, sekarang tidak berlaku lagi. Kalau Jokowi masih memakai kepercayaan ini, dia pasti kalah 2019. Dan jadi orang jujur dan rajin mengabdi rakyat tidak banyak artinya kalau tidak punya jabatan apa-apa. Kalau masih mau mengabdi kepada rakyat sebagai presiden, pelajaran Ahok harus bisa disimpulkan. Jangan buang tenaga memikirkan Ahok, dan sikap ‘rapopo’ yang dianggap menunjukkan kelemahan oleh musuh-musuh Jokowi diganti dengan sikap yang lebih tegas.

    Memang Jokowi juga mungkin tidak berambisi mempertahankan kepresidenannya 2019, tetapi sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengenal pak Jokowi yang jujur dan hanya mau bekerja mengabdikan dirinya untuk kemakmuran negeri ini. Artinya mayoritas orang Indonesia masih menginginkan seorang Jokowi memimpin negeri ini. Tetapi tanpa ketegasan yang dibutuhkan terutama dalam menghadapi lawan-lawan politik kejujurannya, maka kalaupun menang 2019, situasi yang sama akan melanda Jokowi dalam periode seanjutnya. Artinya demo-demo tak berkesudahan untuk mendongkrak akan terus bersemarak dan 100% akan melupakan pembangunan. Siapa yang membangun?

    Duterte punya ketegasan luar biasa, dan menantang kritikan dari seluruh dunia. Dan pandai mengorganisasi kekuatannya sendiri disekitar kepresidenannya. Jokowi bisa belajar dari sini. Berani memilih teman dan mengganti figur yang meragukan, jangan malah merangkul dan menunjukkan kepercayaan yang terlalu jujur. Panglima TNI Gatot dalam kata-katanya juga pernah off-side, bilang bahwa panglima tertinggi adalah hukum, jadi bukan presiden.

    Keberanian dan kelebihan Duterte dalam soal mengorganisasi kekuatan trasnya ialah mengganti semua pejabat yang meragukan dalam sikap politiknya. Kepala polisinya diambil langsung dari Davao, bekas kepala polisinya ketika jadi walikota disana, walaupun banyak yang pangkatnya lebih tinggi di Manila. Soal panglima TNI harus tegas juga, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, tirulah Duterte. Sudah jelas dia tidak mengakui presiden sebagai panglima tertinggi. Tito adalah orang setia atasan, bisa dipercaya. Menteri-menteri banyak yang pro neolib, kekuatan besar internasional sebagai pemerakarsa kudeta segala jaman.
    MUG

Leave a Reply