Fakta bahwa hubungan Jokowi-JK retak, bukan sebuah isapan jempol. Ada banyak hal yang menegaskan hubungan kedua orang ini beberapa kali renggang. Pilkada DKI Jakarta dimana JK mengusung Anies, sementara Jokowi mengusung Ahok, adalah contoh yang tidak bisa dibantah.

Retaknya hubungan Jokowi-JK membuat banyak pihak was-was. Jika hal itu terus meruncing, maka efeknya sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika masing-masing geng secara terbuka membelah istana. Ada faksi pendukung Presiden Jokowi dan ada faksi di kubu Jusuf Kalla. Hiruk-pikuk kegaduhan pun kembali terjadi. Ribut.




Bagi beberapa pihak, justru retaknya hubungan Jokowi-JK sangat diharapkan. Mengapa? Karena hal itu akan memberikan keuntungan ganda bagi mereka. Mirip kasus Ahok, dimana banyak pihak, telah meraih keuntungan atas situasi keruh yang ada. Maka isu keretakan Jokowi-JK di beberapa media, terus dikipasi, dipanasi dan dibesar-besarkan.

Jelas hal itu sangat dipahami oleh Jokowi dan ring satu istana. Isu keretakan pun terus dibantah oleh politukus PDIP, Maruara Sirait dan Menko Maritim, Luhut B. Panjaitan. Presiden Jokowi dan Wapres JK pun kemudian bertemu, rapat bersama, makan bersama dan tertawa terkekeh-kekeh berdua. Di media, keduanya menegaskan bahwa hubungan antara keduanya selama ini baik-baik saja. Dengan pertemuan mesra itu, isu keretakan menjadi redup.

Hubungan baik-baik itu kemudian terus disejukkan oleh JK dengan mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan berhenti berpolitik, tidak lagi mencakonkan diri pada Pilpres 2019. JK juga beberapa hari sebelum melakukan pertemuan dengan Jokowi, mengeluarkan pernyataan bahwa HTI layak dibubarkan di Bumi Indonesia. Pernyataan JK ini  membuat beberapa pihak yang tadinya telah siap bertepuk tangan, kini bungkam dan gigit jari.

Kini setelah provokasi atas renggangnya hubungan Jokowi-JK sirna, beberapa pihak kembali memprovokasi Ahok agar terus melawan secara hukum atas kasus yang membelitnya. Ahok dan Jaksa diharapkan banding ke pengadilan tinggi. Ada indikasi bahwa, ketika Ahok banding, maka dia akan dibebaskan oleh hakim dan bukan untuk menghukumnya lebih berat. Untuk apa? Itu bisa saja bagian strategi melemahkan pemerintahan Jokowi.

Rumah Suku Karo (Sumut). Illustrasi: Darul Kamal Lingga Gayo (Tigabinanga)

Ketika Ahok bebas maka demo-demo dan serangan kepada Jokowi dengan isu telah mengintervensi pengadilan lewat Jaksa, kembali digaungkan. Itu juga bagian dari strategi untuk menyelamatkan Rizieq FPI, Buni Yani dan para pelaku makar serta penyelamatan HTI dari pembubaran. Upaya untuk membuat Indonesia ribut, keruh dan kacau sengaja diciptakan untuk melemahkan legitimasi pemerintahan Jokowi.

Bisa dibayangkan selama Ahok banding di Pengadilan Tinggi, demo pendukungnya akan digaungkan untuk menekan pengadilan. Sebaliknya demo kontra Ahok akan kembali digelar untuk membuat suasana ribut. Dan keputusan hakim membebaskan Ahok justru membuat suasana lebih gaduh lagi. Demo-demo besar dengan tuntutan penjarakan Ahok, turunkan Jokowi, kembali digelar.

Inilah yang dibaca oleh Ahok sendiri. Jelas Ahok tidak ingin negara kacau dan melemahnya legitimasi pemerintahan Jokowi. Ahok rela berkorban, ikhlas di penjara. Atas alasan itu, Ahok cabut bandingnya sekaligus mundur dari kursi Gubernur DKI. Justru dengan menerima ia dipenjara, maka dukungan dari beberapa pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri, akan mengalir kepadanya. Bisa jadi Ahok akan menerima beberapa penghargaan internasional selama ia di penjara.

Ketika kasusnya sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap), bisa saja Ahok mengajukan PK (Peninjauan kembali) atau grasi kepada Presiden Jokowi. Namun saya tidak yakin akan Ahok akan menempuh jalur itu. Mengapa? Ia tidak mau bebas bila ada kaitannya langsung dengan kekuasaan Jokowi. Ahok ingin menjaga jarak untuk sementara dari sahabatnya Jokowi demi isu panas Pilpres 2019 mendatang. Ahok kemungkinan hanya mau menerima remisi Natal 2017 dan remisi HUT Proklamasi Agustus 2018 mendatang. Dengan demikian, Ahok ikhlas di penjara demi bangsa dan negaranya.




Gagal dengan upaya membuat kegaduhan lewat kasus Ahok, beberapa pihak yang ingin Indonesia kacau kembali dilakukan. Ledakan bom di Kampung Melayu [Rabu 24/5: Malam] adalah bagian dari teroris global yang ingin menyebarkan ketakutan di seluruh dunia. Ledakan di Kampung Melayu ditenggarai ada kaitannya dengan peledakan Kota Manchester dan serangan kaum teroris di kota Marawi di Philipina.

Jelas ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu yang menewaskan tiga personel kepolisian dan sejumlah korban lainnya, adalah upaya menebar teror kepada masyarakat sipil dan aparat di ibu kota. Momen peledakan di Manchester dan tempat lain terlihat dimanfaatkan untuk membuat efek ketakutan di seluruh dunia menggema secara sambung-menyambung.

Ledakan di Kampung Melayu itu bisa dimaksudkan untuk melemahkan legitimasi Pemerintahan Jokowi yang tidak bisa menumpas teroris sampai ke akar-akarnya. Tujuan lain adalah mengalihkan perhatian pemerintah untuk menunda menumpas ormas-ormas anti Pancasila dan menghambat proses kasus-kasus besar yang tengah menjadi perhatian pulik. Namun, tujuan-tujuan itu dengan mudah diatasi oleh Jokowi karena sudah lebih dulu menata ulang kekuatan politiknya.

Kini Pemerintahan Jokowi justru lebih fokus menumpas teroris karena  isu retaknya hubungan Jokowi-JK telah ditepis. Pun Polri dan TNI sudah tidak lagi disibukkan oleh kasus Ahok yang batal banding. Jadi, ke depan, Kapolri Tito Karnavian akan lebih fokus menguak siapa dalang di balik teror mematikan di Kampung Melayu itu.

Foto header: Ivo Aurora Widya (vokalis band Left Wing Bali)







Leave a Reply