Memang, sejak Pak Jokowi menjadi Presiden, banyak pejabat, pengusaha serta wakil rakyat yang biasa kong kali kong, yang biasa asyik ngembat duit rakyat dibuat klenger. Dibuat terlongong-longong dengan kebijakan Pak Jokowi hingga kantong yang biasa basah kuyub sekarang harus kering kerontang menjadi kosong dan glondangan.

Itu tidak bisa dipungkiri, yang biasa nggarong hasil laut, oleh panglima kelautan yang bernama Ibu Susi, para pencuri ikan ditenggelamkan tanpa ampun. Pelabuhan juga demikian, Dwelling time yang biasa diulur-ulur agar dapat upeti, oleh Pak Jokowi diberangus.

Yang lebih membuat mereka berang alang kepalang, tentunya juga kebijakan Tax Amnesti. Kebijakan yang bagi mereka harus merogoh kocek lebih dalam. Yang mau tidak mau harus diturut. Jika tidak, tentu akan kena gebuk yang tentu saja akan semakin remuk.




Masih banyak lagi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang sangat, sangat tidak berpihak pada mereka. Dan, Pak Jokowi musti dijegal! Langkah awalnya sudah mulai dari rumah wakil rakyat.

Itu sebabnya kenapa Wakil Rakyat dengan sengaja mengulur-ulur pengesahan Undang-undang yang harusnya lebih urgen. UU tentang Revisi Pemilu hingga UU tentang Pemberantasan Terorisme. Para wakil rakyat justru malah lebih ngotot membuat angket KPK.

Artinya apa?

Jelas, wakil rakyat berusaha menunjukkan taring serta tajinya agar KPK tidak menangkapi para pejabat, wakil rakyat atau pengusaha dalam Operasi Tangkap Tangan. Jika KPK dibiarkan melakukan OTT, tentu akan berimbas pada partai yang mengusungnya. Bahkan bisa jadi banyak Wakil Rakyat yang ikut kena garuk. Tentu ini berbahaya yang berakibat merosotnya perolehan suara dalam 2019 nanti.




Juga kenapa UU Revisi Pemilu dan UU Revisi Pemberantasan Teroris dibiarkan berlarut-larut? Ini adalah strategi mereka. Pembahasan UU tersebut sengaja dibuat menjadi bola liar. Wakil rakyat sudah mengesampingkan RASIONALITAS. Mereka mencari enaknya agar pembahasan UU yang teramat penting bagi bangsa ini diselesaikan dengan Voting. Meski cara ini termasuk sah, Wakil Rakyat tidak mau beresiko .

Semboyan yang sudah diketahui oleh khalayak umum dan tidak rahasia lagi, mereka Datang, Duduk, Diam dan Dapat Duit. Tidak mikir samasekali! Jika sekarang Teroris semakin membabi buta, mereka tinggal bilang Pemerintah Jokowi Gagal melindungi warganya. Jika 2019 nanti Pemilu terjadi carut marut, mereka akan ngoceh: “Pemerintah Jokowi Tidak becus menyelenggarakan pesta Demokrasi.”

Jadi, jika Pak jokowi bisa dijegal, mereka niscaya akan berpesta. Itu pun tidak pakai pura-pura.






Leave a Reply