Kolom Ganggas Yusmoro: LALU, APA PRESTASI DPR, COBA?

0
479

Saat kemarin Pansus Hak Angket KPK mengunjungi lapas Sukamiskin yang konon agendanya menelisik cara-cara KPK menyelidiki, menyidik serta membuat tuntutan para koruptor, ujug-ujug terbersit sebuah keinginan untuk mencari prestasi para wakil yang terhormat tersebut.

Ya, saat pemerintahan Jokowi yang berusaha kerja keras. Malah sepertinya terlalu keras, dan itu terbukti waduk-waduk yang selama ini mangkrak, oleh pemerintahan Jokowi diselesaikan dengan tuntas.

Juga, jalan-jalan mulai yang ada di perbatasan, yang selama ini ngisin-ngisini alias memalukan, dimana pemerintahan pada rezim terdahulu tidak mau mikir, bahkan tidak disentuh sama sekali, sepertinya rakyat di perbatasan bagaikan anak Tiri, dianggap anak haram mungkin. Oleh Pak Jokowi didatangi. Dipikirkan dan diperhatikan.

Banyak hal yang sudah diselesaikan oleh Pak JOKOWI mulai digencarnya pembangunan infrastruktur dan listrik di seluruh pelosok negeri. Hingga diupayakan adanya pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Bagian Timur. Ini tentu membuat harga semen dan BBM yang konon harganya berlipat-lipat, oleh Pak Jokowi disamakan dengan harga di bagian Indonesia lainnya.




Apakah pencapaian Pak jokowi diapresiasi oleh wakil rakyat?

Justru DPR malah berkutat dengan masalahnya sendiri. Mereka hanya cenderung bagaimana bisa duduk manis sukur-sukur ditemani asisten yang manis-manis agar bisa pringas-pringis menikmati desah napas saat lagi “holobis kuntul baris”.

Dan itu terbukti. UU Revisi Pemilu molor seperti karet kolor. Dan itu terbukti, UU Revisi Terorisme diulur-ulur hingga mulur seperti bubur yang berjamur.

DPR malah bersemangat dalam HAK ANGKET KPK. Apa artinya?

Jelas, kasus e-KTP yang ditengarai melibatkan banyak orang di rumah wakil rakyat yang sekarang tidak terhormat, tentu sebisa mungkin harus diganjal. Sukur-sukur bisa direm. Atau malah kalau bisa KPK dikebiri biar impoten.

Duit negara untuk menggaji mereka tentu tidak sedikit. Belum lagi jika mereka melakukan kunjungan keluar negeri, tentu duit NEGARA, duit dari saku rakyat Indonesia. Saat membayar pajak harus semakin dalam dikeruk. Yang keterlaluan adalah, tega-teganya ada kunjungan fikitif, kunjungan ngibul yang nilainya milyaran rupiah. Jika rakyat mengumpat bajingan apa salah?

Lalu, apa prestasi DPR, coba?








Leave a Reply