Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pembela Islam (FPI) (Sobri Lubis) dalam orasinya di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat [Sabtu 16/9] mengungkapkan keinginan agar para anggota FPI dapat dilatih dan segera diberangkatkan ke Myanmar.

“Senjata yang mereka inginkan. Latih kami untuk berangkat ke sana,” kata Sobri seperti dikutip CNN Indonesia.

Menurutnya, dalam kasus tersebut, pemerintah Indonesia harus berperan dengan menerjunkan prajurit, baik itu TNI maupun Polri. Bila tidak, ada izin dari pemerintah, kuasa untuk berangkat dan berperang di Myanmar dapat diberikan kepada FPI.

Keinginan FPI dipersenjatai dan diizinkan berperang di Myanmar selain tidak mendapat cukup simpatik dari publik Tanah Air, juga dinilai tidak relevan karena ingin mencampuri ranah sebuah negara berdaulat, bahkan dengan mengobarkan perang. Ucapan Sekjen FPI itu malah menjadi blunder bagi FPI sendiri.




Sebagian masyarakat, terutama pengguna media sosial (Medsos) lantas bereaksi dengan pernyataan tersebut. Mereka lalu membandingkan pernyataan FPI sama saja seperti apa yang pernah dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa Demokrasi Terpimpin.

Satu diantaranya dikutip dari Fanspage (Fp) Facebook KataKita yang memuat di lamannya:

“Tahun 1965, Partai KOMUNIS Indonesia pernah MENUNTUT pemerintah untuk membentuk Angkatan ke-5, yaitu Buruh dan Tani dipersenjatai.

Kini FPI meminta Prabowo melatih mereka, dan meminta TNI & Polri memberikan senjata ke mereka. Sangat jelas orientasi/ tujuan mereka adalah SAMA seperti PKI. Merebut kekuasaan dengan ‘ngaceng’, eh… dengan kekerasan”.

Itulah satu diantara sekian ‘kritik’ yang disampaikan warganet kepada FPI.

Tentus saja aksi FPI dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan bilateral dan persahabatan antar kedua negara. Padahal pemerintah Indonesia dan dunia Internasional selain memberikan bantuan kebutuhan langsung, juga berupaya secara diplomatik agar Myanmar tidak menggunakan cara represif kepada etnis Rohingya dan meminta Myanmar segera mengambil solusi terbaik terhadap permasalahan etnis Rohingya di negaranya.

Kutipan di atas membuat saya teringat kembali pelajaran sejarah sewaktu di SMA dulu. Pikiran saya mem-flashback sejarah bangsa Indonesia pada masa Orde Lama. Kilas balik ini selain untuk membaca kembali peristiwa sejarah di masa orde lama, juga untuk melihat kaitannya dengan respon masyarakat sebagaimana yang banyak beredar di medsos.

Catatan sejarah orde lama itu terkait Konflik RI – Malaysia, dimana saat itu PKI menjadi partai besar pasca Pemilu 1955. Konflik bermula dari munculnya suatu rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia yang meliputi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunai dan Sabah di tahun 1961 yang diprakarsai oleh Inggris.




Indonesia waktu itu menganggap pembentukan Negara Federasi Malaysia dapat menimbulkan masalah geopolitik bagi negara-negara yang berdampingan, misalnya Indonesia, Filipina, dan Malaya. Selain itu, pembentukan Federasi Malaysia dianggap proyek neokolonialis Inggris yang menurut Presiden Sukarno bisa membahayakan Revolusi Indonesia.

Pangkalan militer asing yang akan dibangun di Malaysia juga dianggap untuk menantang Indonesia dan menentang New Emerging Forces di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pemerintah memandang pembentukan federasi itu harus digagalkan.

Ketika konflik semakin meruncing di tahun 1964, PKI mengusulkan kepada pemerintah/ Presiden untuk membentuk Angkatan ke-5 yang terdiri atas kaum buruh dan tani yang dipersenjatai. Jajaran komunis pada saat itu mengatakan bahwa Angkatan ke-5 diperlukan untuk membantu pemerintah dan militer Indonesia dalam operasi Dwikora.

Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dicetuskan sebagai komando Presiden Republik Indonesia untuk melancarkan operasi bersenjata terhadap Malaysia guna menghalangi pembentukan Negara Federasi Malaysia.

Pada 27 Juli 1964, Sukarno mengumumkan “ganyang Malaysia”. Bahkan di bulan Agustus 1964, 50 gerilyawan Indonesia sudah terlibat peperangan dengan pasukan dari Rejimen Askar Melayu Diraja Malaysia. Gerilyawan dari Indonesisia bukan hanya berhadapan dengan tentara Malaysia, tetapi juga dengan pasukan Inggris dan Australia.

Keadaan yang berlarut-larut itu kemudian dikenal sebagai Konfrontasi. Terjadinya konfrontasi Indonesia – Malaysia ternyata justru melemahkan situasi politik dalam negeri. Benturan berbagai kekuatan kebangsaan, utamanya antara golongan politik yang didominasi PKI dengan pihak militer semakin mengemuka. Pada masa inilah sempat dibentuk kabinet baru bernama Kabinet Dwikora.

Usul PKI untuk mempersenjatai buruh dan tani tentu saja menimbulkan kegusaran di kalangan pimpinan militer, khususnya TNI Angkatan Darat (AD).

Meski PKI berdalih Angkatan ke-5 adalah sukarelawan untuk mendukung operasi militer Dwikora, tetapi AD khawatir jika usul PKI terealisasi bisa digunakan PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari Rusia maupun RRC. Itulah sebabnya pimpinan AD menolak keras usulan itu.




Kembali ke kondisi sekarang, keinginan FPI yang minta dipersenjatai dengan alasan untuk berperang membela saudara-saudara muslim yang teraniaya di Myanmar justru menimbulkan kecurigaan di sebagian masyarakat.

Peristiwa Dwikora dimana PKI meminta kaum buruh dan tani dipersenjatai dan FPI yang meminta laskarnya dipesenjatai dianggap memiliki kemiripan meski kondisi yang melatarbelakanginya berbeda.

Bagi saya, yang perlu diperhatikan bukan hanya kepada motif atau yang melatarbelakanginya, tetapi apa yang bisa terjadi jika kelompok masyarakat sipil memegang senjata di luar kondisi perang untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Jawabnya sudah sama-sama kita lihat seperti yang terjadi di Irak, Libya dan Suriah. Ketika sipil memegang senjata, maka arah kepada perebutan kekuasaan selalu tidak dapat dihindarkan. Mungkin karena itulah aksi FPI kemudian dibandingkan polanya dengan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu.

Satu hal yang mungkin patut direnungkan, umpamanya Provinsi Bali yang mayoritas umat Hindu diganggu oleh sekelompok masyarakat muslim, lantas umat Hindu India berteriak-teriak bak orang kesurupan dan meminta negaranya mengirim mereka berperang ke Indonesia, serta meminta pemerintah India meluncurkan rudal nuklir ke Indonesia, apa perasaan kita?

Mungkin begitu pulalah apa yang dirasakan oleh sebagaian umat Budha Myanmar ketika mendengar ‘nafsu’ perang yang dikobarkan sebagian umat muslim di Indonesia kepada mereka. Padahal, mereka barangkali sama sekali tidak merasa bermusuhan dengan warga Indonesia. Dan mungkin mereka juga tidak berdaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahnya terhadap etnis Rohingya.

Terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar atau krisis kemanusiaan yang terjadi di belahan bumi mana pun, tentu saja harus kita tentang tanpa memandang agama dan latar belakang lainnya. Masalah Rohingya ini sudah berlangsung lama. Pro-kontra dan saling silang pendapat mengenai eksistensi mereka di Myanmar pun masih menjadi perdebatan hingga saat ini.

Terpenting bagi kita adalah membantu semampu mungkin dan menentang segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan di mana pun, tanpa perlu “membakar lumbung padi milik orang lain, hanya karena kita mengejar seekor tikus yang lari ke dalamnya”.













Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.