Publik bertanya-tanya ada apa dengan manufer Gatot Nurmantyo akhir-akhir ini? Benarkah Gatot sudah mulai berpolitik? Apa tujuan di balik manufer-manufer Gatot? Pertanyaan-pertanyaan ini sedikit terjawab setelah Wiranto unjuk bicara.

Publik disentak Gatot saat dia dengan lantang mewajibkan para prajuritnya nobar atau nonton bareng film G 30 S/ PKI.

“Iya, itu perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah,” kata Gatot seusai ziarah di Makam Bung Karno (MBK), Blitar [Senin 18/9] sebagaimana dikutip oleh Detik.com.




Lalu, pertanyaannya adalah mengapa Gatot tahun lalu menjelang 30 September tidak mengeluarkan perintah yang sama? Mengapa sekarang menjelang dia lengser dari jabatan Panglima ABRI, dia terlihat asyik bermanufer?

Memang tidak ada yang salah terkait Nobar film G 30 S/ PKI itu. Menonton film itu di lingkungan institusi wajar-wajar saja. Tetapi apakah perlu berkoar-koar mengumumkannya di depan publik bahwa hal tersebut wajib bagi prajuritnya? Bukankah jauh lebih luwes jika ia mengatakan bahwa siapa saja boleh menonton film G 30S/ PKI itu?

Ketika Gatot mengeluarkan perintah wajib menontonnya di lingkungan institusinya, maka publik memahaminya sebagai hal yang politis. Gatot jelas memanfaatkan isu PKI itu untuk mengibarkan namanya, menarik perhatian dan menunjukkan ketegasannya di antara para mantan jenderal yang menjadi menteri Jokowi.

Di tataran sesama jenderal yang menjabat, Gatot terlihat kurang luwes. Ia terlihat berseteru dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryachudu. Soal nobar film G30S/ PKI, misalnya, Menhan Ryamizard menyebut bahwa siapapun boleh menontont film G30S/ PKI tetapi tidak boleh ada paksaan. Pernyataan itu dianggap sindiran oleh Gatot. Maka ia pun membalas Menhan dengan mengeluarkan pernyataan tegas.

“Menteri Pertahanan tidak punya kewenangan terhadap saya, kalau dari saya hanya presiden ke Panglima TNI garisnya, karena prajurit saya. Makanya saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden, wong itu prajurit saya, kok,” katanya.

Perlukah ketegasan itu dikonsumsi  publik?

Publik kemudian bertanya-tanya ada apa di antara kedua jenderal ini? Apakah karena wewenang Gatot telah dipangkas oleh Ryamizard? Sejak terbitnya Permenhan nomor 28 tahun 2015, kewenangan Panglima TNI soal anggaran memang dipangkas. Yang berkuasa soal penggunaan anggaran adalah kementerian pertahanan. Jadi, bisa jadi  karena Permenhan itu, Gatot tidak senang kepada Ryamizard. Lalu ia kemudian melakukan perlawanan kepada Ryamizard saat ada isu sensitif.

Terakhir Gatot kembali menyentak publik soal pernyataannya bahwa ada institusi yang memesan 5.000 pucuk senjata di luar insitusi militer dan Polri dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Pernyataan Gatot itu bagai bola liar. TNI-AU langsung angkat bicara lewat Twitter dengan menyindir ucapan Gatot itu. Namun dengan cepat pimpinan TNI-AU buru-buru meminta maaf.




Publik pun menduga-duga arah ucapan Gatot itu. Siapa institusi di luar militer dan Polri yang memesan 5.000 senjata itu? Apa yang terjadi di negara kita sekarang ini? Banyak pihak menduga bahwa hanya institusi BIN yang pimpinannya dekat dengan PDIP yang berani membeli senjata.

Teka-teki pernyataan Gatot itu akhirnya terjawab ketika Wiranto angkat bicara melalui konferensi persnya kemarin [Minggu 24/9]. Menurut Wiranto, memang ada institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5.000 pucuk senjata standard TNI. Namun, hal itu tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan, karena hal itu hanya miskomunikasi antar institusi.

Wiranto kemudian menegaskan bahwa institusi yang membeli senjata standar TNI itu adalah BIN. Tujuan pembelian senjata adalah untuk keperluan pendidikan intelijen. Jumlahnya bukan 5.000 pucuk tetapi 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD. Pengadaan senjata itu ijinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri. Prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden.

Dari keterangan Wiranto tersebut, jelas membungkam Gatot. Pertama, terlihat jelas bahwa komunikasi Gatot dengan instusi lain sangat miskin. Akibatnya jumlah pembelian pucuk senjata pun salah dari 5.000 menjadi 500. Ke dua, Gatot menunjukkan di depan publik haus kewenangan. Kewenangan Gatot telah dipangkas oleh Ryamizard lewat Permenhan  No 25/ 2015 yang membuatnya uring-uringan. Ke tiga, Gatot sekarang tidak bisa bergerak bebas sepenuhnya memonopoli kekuatan bersenjata. Alasannya masih ada institusi lain di luar kendalinya seperti Polri dan BIN. Maka hal yang dilakukannya adalah melempar beberapa informasi yang sebetulnya bukan konsumsi publik untuk menumpahkan uneg-unegnya.

Jelas kebebasan bergerak Gatot untuk bermanufer juga terhalang oleh Menko Polhukam yang sekarang dijabat oleh Wiranto. Wiranto bukanlah sosok remeh yang bisa didikte oleh Gatot. Wiranto adalah sosok Jenderal yang kaya pengalaman. Sama dengan Gatot, Wiranto juga pernah menjadi Panglima TNI di era Soeharto dan Habibie, dan Menkopolhukam di era Gusdur.

Publik paham bahwa Gatot punya rencana untuk ikut terjun ke dunia politik saat pensiun jabatan Panglima TNI Maret 2018 mendatang. Bau aktivitas politik Gatot bisa dilihat dari kehadirannya pada sejumlah kegiatan yang bernuansa politik.

Jelas demi tujuan politisnya tersebut, Gatot kerap offside. Ia tanpa rem mengeluarkan pernyataan yang kurang pada tempatnya termasuk pembelian 5.000 senjata illegal tersebut. Akibatnya ia dengan mudah mendapat semprotan peluit. Menarik melihat manufer  Gatot selanjutnya.








1 COMMENT

  1. “Menarik melihat manufer Gatot selanjutnya.” kata AL
    Menarik sungguh memang. Kalau kita lihat masa lalu, terutama pada abad 20, adalah abad para jenderal negeri-negeri berkembang. Di Indonesia misalnya Panglima Kostrad jadi presiden 1965 dan bisa berkuasa 3 dekade. Umumnya pemindahan kekuasaan ini dibanyak negeri kaya SDA, diprakarsai oleh kekuatan neolib internasional dalam rangka tujuan ke SDAnya, duit, duit, duit. Begitu juga di Indonesia 1965 itu, begitu juga di negara tetangga kita, di Myanmar para jenderal bahkan sampai sekarang masih punya kekuasaan besar, walaupun terselubung. Mereka berubah jadi penguasa ekonomi baru, mengikuti arah ekonomi neoliberal internasional. Mereka ini sekarang jadi alat/perwakilan utama neolib internasional deep state di Myanmar.

    Di Indonesia para ex jenderal ditampung Jokowi dalam pemerintahannya. Mereka berguna atau bikin manfaat bagi perkembangan RI. Jenderal Gatot sebagai panglima TNI terlihat agak ‘istimewa’. Banyak manuvernya berbau politis, walaupun dalam pengertian biasa dan umum, militer tidak boleh berpolitik praktis. Akan tetapi soal ini juga dibantah oleh Gatot, apa yang tidak politis, ‘orang kawin juga politik’ katanya. Gatot juga jadi ‘gencar semangat’ karena digembosi berita-berita media bakal jadi capres atau wacapres ‘gemilang’ 2019.

    Seorang panglima Kostrad jadi presiden 1965, dengan bantuan kudeta gemilang dan brilian. Kalau ditnjau dari segi yang agak berlainan, dimana kudetanya dinilai sangat berkualitas tinggi dari segi pengetahuan tentang kontradiksi sosial yang ada dalam masyarakat dan dalam lingkungan khusus militer, seni pemindahan kekuasaan dengan rahasia, ketelitian dan kegelapan yang sangat rapi. Ini dilukiskan oleh seorang penulis James DiEugenio dalam bukunya ‘Destiny Betrayed’: “it was a multi-layered, interlocking masterpiece of a clandestine operation. A coup d’etat that was so well designed, so beautifully camouflaged, so brilliantly executed”.

    Gatot pastilah sedar juga kalau dizaman lama kegemilangan dan keberhasilan seorang jenderal melangkah ke kursi presiden dengan cara indah diatas sudah tidak mungkin. Dia melihat dan mempelajari cara lain bagaimana berpolitik supaya bisa jadi presiden panglima tertinggi atau setidaknya jadi wakilnya. Dia sangat gigih dalam hal ini dan giat sekali memanfaatkan semua yang mungkin, bikin popularitas dan kesan menakjubkan bagi publik. Dia membatalkan secara sepihak latihan dan kerjasama militer dengan Australia, walaupun ini mestinya wewenang menteri pertahanan. Gatot bikin begitu bisa jadi untuk menyesuaikan dengan pernyataannya bahwa terorisme dibiayai dari luar termasuk Australia, dan peningkatan bantuan militer AS ke Australia katanya sangat berbahaya bagi Indonesia. Dalam revisi UU terrorisme, Gatot imengusulkan supaya mengikutkan militer selain polisi didalamnya. Ini hanya beberapa contoh politik praktis Gatot.

    Gatot sebagai pejabat panglima TNI punya kesempatan banyak memang, apalagi dibawah panglima tertinggi Jokowi yang dia anggap kurang tegas sehingga bisa bermanuver bebas. Ini dimanfaatkan oleh Gatot dengan berbagai manuver politik, seperti bikin acara-acara pertemuan dengan pidato-pidato politiknya. Dia juga dalam tulisan Allan Nairn seorang penulis dalam ivestigasi militer, dimana Gatot termasuk jenderal yang dinyatakan terlibat dalam rencana makar terhadap Jokowi bersama grup radikal islam. Allan Nairn menulis dengan banyak fakta kenyataan dilapangan. Gatot membantah pernyataan Allan Nairn dan bilang ‘dia gila’.

    Trobosannya nobar film G30S sekarang ini dari segi politik memang tepat waktu. Bukan karena bulan September, tetapi karena saat-saat dimana Saracen dalam puncak-puncaknya memecah belah NKRI. Semua insan Indonesia mengetahui dan merasakan bahwa film itu adalah isu yang sangat sensitif. Ini juga dinyatakan tegas oleh kapolri Tito.

    Sindikat pecah belah Saracen dibiayai dari luar, artinya oleh grup divide and conquer neolib internasional dengan tujuan yang sudah jelas bagi semua, pecah dan kuasai demi duit, duit, duit . . . SDAnya. Seperti kudeta ‘indah’ 1965 yang menghasilkan triliunan dolar disedot dari Papua saja oleh perusahaan neolib Freeport, tanpa suara, selama 50 tahun!

    Jenderal Gatot mempertahankan bahwa nobar film G30S adalah demi pencerahan sejarah, bagi generasi sekarang, supaya tidak terulang lagi katanya. Pencerahan memang bagus, tetapi bahwa film G30S adalah isu sangat sensitif, tentu jenderal Gatot juga mengerti bisa menilai, apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya kalau dinobarkan sekarang ini. Mencerahkan untuk bikin keharmonisan, atau untuk lebih bikin perpecahan dan kekhawatiran dan lebih saling mencurigai dikalangan publik. Mana yang dia pilih! Dan mana yang terjadi dalam kenyataan atau dimaksudkan akan terjadi dalam kenyataan. Kekhawatiran terlihat lebih berdominasi daripada sisi pencerahannya, terlihat dari reaksi banyak orang, termasuk reaksi dan anjuran kapolri Tito kepada semua pihak supaya jangan angkat isu sensitif dimana situasi sangat rentan.

    Kita sudah melihat apa yang terjadi setelah isu sensitif manuver jenderal Gatot angkat isu sensitif nobar film G30S, sejajar dengan manuver pecah belah Saracen. Manuver pecah belah itu semua memang bisa diatasi dengan sukses, berkat sudah tingginya kesadaran dikalangan publik Indonesia dan terutama kecekatan kapolri Tito dalam antisipasi semua manuver pecah belah itu. Kecemasan masyarakat karena pecah belah Saracen maupun kemungkinan karena nobar G30S isu sensitif itu bisa diatasi.

    Film G30S memang menunjukkan kejadian dan fakta yang benar terjadi, pembunuhan kejam dan sadis atas grup jenderal Yani oleh grup kolonel
    Untung ketika itu pengawal presiden Soekarno. Pembunuhan para jenderal itu sama sadisnya dengan pembunuhan 3 juta rakyat tak besalah yang diuber dan dibantai seperti tikus-tikus diladang padi. Kekejaman dan kesadisan pembunuh-pembunuh ini (pembunuh grup jenderal atau pembunuh 3 juta rakyat itu) memang tidak ada taranya. Karena itu memang masih perlu selalu pencerahan bagi rakyat awam yang tidak bisa menilai sendiri seluk beluk kudeta ‘indah’ itu. Tetapi pencerahan itu tidak cukup hanya dengan mempertotonkan film itu, karena film itu sangat sensitif, terutama untuk anak-anak dibawah umur seharusnya tidak boleh nonton kalau tidak ditemani orang tua dan menjelaskan. Penjelasan ini bahkan perlu bagi orang dewasa juga, supaya seluk beluk kudeta 1965 itu bisa dipahami hakekatnya yabg sesungguhnya, siapa sebenarnya dibelakang kudeta itu, dan keuntungan apa yang didapat oleh perekayasa kudeta ini dari pembunuhan sadis itu, pembunuhan 3 juta maupun pembunhan grup jenderal yang sangat sadis itu.

    Duit, duit, duit . . . itulah semua yang mau dicapai dibelakang pembunuhan sadis itu. Akses ke SDA Indonesia yang berlimpah itu. Selama setengah abad lebih soal ini jadi rahasia yang “so beautifully camouflaged”, sehingga tidak banyak orang Indonesia yang tahu dan memahami hakekat persoalannya. Tetapi sekarang kita sudah tiba di era keterbukaan, akses ke informasi apa saja bagi semua sudah tak ada halangan. ‘Beautiful Ccomouflage’ itu sudah tidak ada, atau bukan lagi ‘beautiful’ karena sudah bisa ditelanjangi oleh siapa sajapun, asal mau mencari dan membacanya. Dokumen, buku, file CIA dsb bertebar dimana-mana, tinggal baca saja. Pertanyaan, mengapa harus membunuhi orang dengan cara sadis dan kejam begitu, untungnya dimana dan siapa yang memungut untungnya.

    Dulu atau abad lalu tidak ada akses ke informasi penting ini, semua disaring oleh apa yang dinamakan MSM (Main Stream Media) milik neoliberal itu sendiri. Mereka yang menentukan apa yang boleh dibaca dan disiarkan, dan jurnalis siapa yang bisa dipakai dalam menulis suatu berita. MSM ini sekarang juga masih berkuasa besar di AS Trump, yang selalu dengan sengaja bikin fake news, dan Trump katakan ‘the enemy of American people’. Di Indonesia MSM umumnya tidak dimiliki oleh neolib internasional itu, atau banyak yang tidak tunduk kepada aturan atau perintah neolib internsional itu. Karena itu di Indonesia dipakai Media Sosial, seperti sindikat pecah belah Saracen, dan menggunakan duit seperti bikin satu perusahaan. Sekitar 800.000 akun dihidupkan untuk bikin pecah belah, seingga akibatnya mendekati dengan kekuasaan besar MSM neolib itu, kebohongan dalam jumlah besar, ratusan ribu atau jutaan, bisa dianggap jadi kebenaran. Indahnya ialah itupun bisa digagalkan oleh pemerintah RI, terutama karena kesadaran tinggi rakyatnya dan kecekatan aparatynya terutama Polri Tito dan presiden Jokowi.

    Tidak ada yang lebih penting bagi neolib deep state selain duit, miliaran dan triliunan dolar. Apakah harus dengan mengorbankan ratusan ribu atau jutaan orang, apalagi kalau orang-orangnya sukarela saling bunuh sendiri sesamanya tanpa mengeluarkan tenaga dari orang-orang neolib itu sendiri, pekerjaan ringan dengan hasil banyak berlimpah.
    Ini juga termasuk karia seni yang
    ‘well designed’ and brilliantly executed”,
    apalagi dengan gaji triliunan dolar itu,
    wow, siapa yang tidak maw.

    MUG

Leave a Reply