Wagubsu: “Pemkab Karo, Selesaikan Apa Yang Belum Selesai. Presiden Mungkin ke Karo Gugung 10 Oktober Ini.”

0
533

B. KURNIA PP. KABANJAHE. Sejak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo memberi instruksi tentang percepatan Penanggulangan dan Penanganan korban erupsi Gunung Sinabung pada Rapat Terbatas [Kamis 28/9], kini jajaran Menteri Kabinet Kerja maupun Pemda Sumatera Utara sudah sekian kalinya melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut penanganan Erupsi Gunung Sinabung termasuk percepatan Relokasi Tahap III dengan mengundang Pemkab Karo.

Kemarin [Jumat 6/10] di Ruang Rapat Melati, Lantai 9, Kantor Gubernur Sumatera Utara, dilaksanakan lagi rapat untuk membahas finalisasi pertemuan rapat sebelumnya. Wagubsu (Nurhajizah Marpaung) mengatakan, terkait Huntap (hunian tetap) yang sebagian sudah selesai dibangun agar segera dipasang listrik.




“Saya minta dalam waktu dekat ini segera upayakan pemasangan tegangan daya arus listrik sudah masuk ke Huntap itu, ini tugas Azhar Mulana Manajer Area 3 Binjai yang bertugas di PLN kabanjahe,” kata Nurhajizah

Wagubsu juga ingin agar Poin 2 mengenai TKMH (Tukar Menukar Kawasan Hutan) yang dijelaskan dalam Surat Kadishut No 522/ 2801/tanggal 2 oktober 2017 tentang penyampaian Timdu TMKH Relokasi Erupsi Gunung Sinabung, SK Menteri LHK No.533/ men.lhk/ setjen/Pla 2/10/2017 tentang pembentukan tim terpadu penilaian permohonan TMKH untuk Relokasi pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo dilaksanakan.

“Atas dasar surat ini, tim terpadu harus melakukan peninjauan lapangan lokasi TMKH mulai tanggal 6 s/d 9 Oktober. Oleh sebab itu agar Pemda Karo memfasilitasi Tim terpadu tersebut. Ini juga informasi bagi siapa saja khususnya Masyarakat Karo, bahwa Pemda Karo bukan yang menentukan, tapi berdasarkan adminitrasi dan kajian Tim Terpadu,” ucap Nurhajizah ketika disinggung terkait pengungsi Relokasi Tahap II Mandiri untuk 4 desa, yaitu Desa Kutatonggal, Desa Gambir, Desa Gurukinayan, dan desa Berastepu.

“Satu hal yang perlu saya katakan, walaupun nanti tidak jadi, tapi informasi yang saya dapatkan kemungkinan Pak Presiden RI Ir. Joko Widodo akan datang ke Kabupaen Karo pada tanggal 10 Oktober 2017. Saya sudah kordinasikan dengan Pangdam I/BB, dan Kapoldasu untuk kegiatan kedatangan Presiden tersebut. Hal ini perlu saya sampaikan agar Pemda Karo segera menyelesaikan apa yang belum selesai,” sambung Nurhajizah.




Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan untuk isian hunian tetap yang telah didata melalui proses adminitrasi dan telah diusulkan ke Menteri Sosial untuk desa Kutatonggal, desa Gambir, desa Gurukinayan, dan desa Berastepu dalam Relokasi Tahap II Mandiri semuanya 1924/KK /5.910 jiwa (mendapatkan jaminan hidup) sedangkan untuk rumah yang sudah siap 184 KK/590 jiwa,” terang Terkelin Brahmana.

Sesuai Intruksi Wagubsu, Pemda Karo akan membantu pendampingan, terhadap Tim Terpadu yang datang ke Karo, khususnya ke Siosar.

“Ini sangat membantu Pemda Karo agar tidak ada image negatif atas TMKH nantinya jika sudah selesai dilakukan kajiannya, oleh Tim Terpadu dari Pusat,” kata Bupati Karo.

Hadir dalam rapat tersebut, Asisten 1 Pemda Karo, Suang Karo karo, Kepala BPBD Provsu Riadil Akhir Lubis, Kepala Bapedda Karo Nasib Sianturi, Ka.Lak BPBD Karo Ir. Martin Sitepu, Kadis Lingkungan Hidup Kab.Karo Timotius Ginting, Kabid BPBD Provsu Saberina beru Tarigan, perwakilan PTPN 2, PTPN,3 dan PTPN 4, Serta SKPD Provsu, kepala Manajer Area 3 Binjai cabang Tanah Karo Ashar Mulana Nasution dan stake holder lainnya.










Leave a Reply