LORETA KARO SEKALI. MEDAN. GubSU (Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi) berharap seluruh warga miskin di Sumut dapat tercover oleh BPJS Kesehatan meskipun keterbatasan anggaran yang dimiliki Pusat dan Pemprovsu. Erry berharap, Pemkab/ Pemko di Sumut memprioritaskan jaminan kesehatan terhadap warga miskin.

Tidak hanya mengalokasikan anggaran kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa penerima BPJS Kesehatan melalui anggaran APBD benar-benar tepat sasaran.




“Terkadang kita sedih di lapangan kita temui banyak masyarakat yang tidak mampu, rumahnya saja mau rubuh. Saya tanya ibu sudah dapat kartu BPJS Kesehatan. Mereka bilang belum. Tapi di sisi lain masyarakat yang kita lihat memiliki kemampuan finansial bisa dapat bantuan BPJS kesehatan dan juga bantuan-bantuan lainnya seperti beras miskin. Ini kan membuat kita miris,” ujar Gubsu saat menerima Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh (dr. Budi Mohammad Arief) di Gubernuran Jl. Sudirman No 41, Medan [Senin 9/10].

Hadir mendampingi Gubsu, Kadis Kesehatan Sumut (Agustama).

Terkait kondisi tersebut, Gubsu pun meminta agar kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Agustama dapat turun ke masyarakat melihat secara langsung agar realiasi penyerapan anggaran asuransi kesehatan yang telah dianggarkan Pemprovsu kepada warga miskin dapat terserap maksimal.

“Memang yang menjadi panduan pemberian bantuan itu data dari BPS. Tapi tidak salah jika data itu dicek ke lapangan. Random saja, karena saya sering mendapat laporan dan bahkan melihat langsung seperti di daerah Percut itu banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan. Untuk apa kalau ada anggaran lalu dikembalikan lagi kepusat karena tidak terserap,” sesal Erry kepada Kadis Kesehatan.

Terkait belum maksimalnya pemberian bantuan kesehatan kepada warga miskin di Sumut, Erry mengaku akan meluncurkan Kartu Sumut Sehat (KSS) dengan menggandeng BPJS Kesehatan dengan harapan penyerapan anggaran bantuan asuransi kesehatan bisa maksimal.

“Tadi kita sudah bicarakan dengan pihak BPJS Kesehatan agar KSS ini bisa segera terealisasi. Kita berharap langkah ini juga diikuti oleh Kabupaten Kota lainnya agar masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan jaminan kesehatan bisa tercover,” ujarnya.




Sementara itu Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, dr Budi Mohammad Ariefmenyambut baik langkah yang diambil Gubernur Sumut untuk meluncurkan KSS. Arief pun mengaku pihaknya akan mendukung kebijakan Pemperintah Provinsi Sumut tersebut.

“Setelah ini kita akan telekomfrance dengan Pimpinan BPJS Kesehatan di kabupaten Kota untuk mendorong kegiatan ini. Termasuk juga memudahkan pengurusan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat-masyarakat miskin,” ujarnya.

Seperti diketahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyediakan dana Rp90 miliar di dalam APBD untuk asuransi kesehatan warga miskin, terutama untuk pengadaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan dana ini, diharapkan derajat kesehatan warga kurang mampu secara finansial, akan meningkat dibanding tahun sebelumnya.










Leave a Reply