Semua angkutan online dilarang di Jawa Barat. Tampaknya larangan itu sendiri akan menjadi legitimasi untuk terjadinya konflik horisontal. Memang, ketika angkutan online mulai beroperasi terjadi juga sedikit keributan. Di Jakarta pernah ada demo besar-besaran pengendara taksi.

Tapi kemudian isu itu reda sendiri. Orang mulai berfikir, perkembangan teknologi memang tidak bisa dibendung. Akhirnya orang menyadari bahwa dunia telah berubah.

Yang belum berubah adalah aturan yang menyertainya. Di mana-mana soal aturan dan UU berjalan tidak beriringan dengan perkembangan kehidupan. Aturan selalu ketinggalan selangkah. Sementara perkembangan kehidupan tidak bisa dihambat-hambat.




Angkutan online sebetulnya hanya ujung dari kebebasan kita memanfaatkan internet. FB, Twitter, WA, dan akses data, semuanya tidak ada yang dibatasi di Indonesia. Jika dari rahim kebebasan itu lahir Gojek, Grab, Uber dan sejenisnya, itu hanya konsekuensi logis dari kemajuan.

Lalu, kenapa Jabar malah melarang angkutan online justru di saat konflik horisontal soal angkutan offline dan online itu sudah jauh menyurut dan orang akhirnya sadar yang namanya kemajuan tidak mungkin dipagari? Padahal ketika larangan itu diberlakukan sekarang, hanya berpotensi membangkitkan konflik horisiontal lagi. Saya tidak tahu logika yang dipakai untuk menggulirkan larangan itu.

Saat ini, jumlah pengangguran terbuka di Jabar mencapai 1,8 juta orang, dari 21 juta angtakan kerja. Itu artinya hampir 10% angkatan kerja di Jabar nganggur. Apalagi pendidikan para pengangguran itu kebanyakan cuma lulusan SMP.

Nah, jika ditelaah, angkutan online ini bisa menjadi pengurang yang sangat signifikan terhadap jumlah pengangguran. Juga sebagai pemerataan kesempatan kerja dan penghasilan. Apalagi dengan sistem pendataan yang baik, data pengemudi online akan menjadi penambah data orang bekerja. Jikapun nanti akan dikenakan pajak, karena berinduk pada perusahaan aplikasi, akan lebih mudah bagi pemerintah ketimbang hanya mengambil manfaat dari KIR angkot.

Tapi, mungkin soal aplikasi kemajuan teknologi, soal angka pengangguran, soal kesejahteraan rakyat bukan hal yang benar-benar penting di Jabar. Ukuran keberhasilan pemerintah di sana, mungkin saja, berapa banyak jemaah sholat subuh di sebuah masjid.

Tapi kabarnya, ojeg online dilarang dengan logika bahwa secara aturan kendaraan pribadi tidak boleh untuk angkutan umum, tapi justru Pemda malah memfasilitasi ojeg panggalan dengan kartu Lojek. Ini logika paling absurd yang pernah saya dengar. Kesannya malah mau ambil alih bisnis online yang dibangun orang lain dengan senjata kebijakan.




“Mas, kalau Jabar melarang ojeg online sebaiknya Depok memisahkan diri aja,” usul Bambang Kusnadi. Tukang bubur ini, kok mikirnya separatis banget, sih.

“Misahkan diri ke mana, Mbang?”

“Kita bersatu dengan Surabaya aja. Biar Walikotanya jadi Bu Risma.”

“Mas Bambang emang siap jadi Bonek? Padahal kan fans beratnya Persipok?” sambut Abu Kumkum.

“Persipok apaan, kang?” tanyaku penasaran. “Kedengarannya kayak cipok-cipok gitu.”

“Persatuan Sepak Bola Depok, mas.”













Leave a Reply