Apakah dengan pelantikan Anies-Sandi menjadi penguasa Jakarta, suhu politik di Tanah Air turun? Menurut penerawangan saya, tidak. Pasca pelantikan Anies nantinya, suhu politik malah semakin memanas. Alasannya, pertarungan Pilpres 2019 akan semakin mematikan. Suhu politik di Jakarta tidak akan surut hingga 2019 atau Pilpres usai.

Gerinda-PKS yang dikendalikan oleh Prabowo akan semakin percaya diri. Alasannya modal kemenangan Anies di Jakarta lewat politisasi Masjid, ternyata cukup untuk mengalahkan Ahok. Dan sudah jelas pola kampanye seperti itu, akan kembali diulang pada Pilpres 2019 mendatang.




Di Jakarta, Anies-Sandiaga akan mati-matian membangun citra hebat sebagai gubernur yang lebih hebat dari Ahok-Djarot. Gerinda-PKS akan menebeng pada ketenaran Anies dan akan membubung tinggi nama Prabowo. Tujuannya demi pencitraan menuju Pilpres 2019. Capres 2019 mendatang bisa menjadikan Prabowo sebagai Capres dan Anies sebagai Cawapres dari kubu Gerinda-PKS-PAN dan Demokrat.

Pilpres 2019 adalah kesempatan terakhir bagi Prabowo untuk mencicipi kursi Presiden. Jika kalah, maka ia akan menjadi Capres abadi yang kalah melulu. Jakarta sebagai barometer suhu politik, akan dimanfaatkan secara maksimal oleh kubu Gerinda-PKS meraih simpati publik. Segala kebijakan Anies-Sandi akan diarahkan untuk pencitraan, merangkul sebanyak mungkin masyarakat bawah yang tujuannya jangka pendek, meraih suara sebanyak mungkin pada Pilpres 2019.

Banyak pihak meyakini bahwa Anies tidak akan bisa menepati janji-janjinya karena terbentur pada kebijakan pemerintah pusat. Sepintas, penilaian itu ada benarnya. Namun selalu saja ada alasan Anies untuk berkelit atas janjinya. Kita ambil contoh misalnya pada janji Anies menolak reklamasi Teluk Jakarta. Sementara Luhut, Menko Maritim telah mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta itu. Lalu apakah Anies cukup kuat melawan kebijakan pemerintah pusat?

Justru di situ persoalannya. Anies akan selalu melawan kebijakan pemerintah pusat dan menjadikannya alasan jika ia tidak bisa menepati janji-janjinya. Anies akan mengatakan bahwa dia tidak bisa menentang reklamasi karena ia hanya seorang gubernur. Ia harus bisa menjadi Presiden atau wakil presiden agar mempunyai power untuk menentang reklamasi Teluk Jakarta.

Taktik ini juga pernah dilakukan oleh Ahok dan Jokowi saat SBY menjadi Presiden. Ahok beberapa kali mengeluarkan pernyataan bahwa untuk membenahi Jakarta secara leluasa, tunggu Jokowi menjadi Presiden. Jadi, bisa dipastikan ke depannya bahwa Anies akan selalu menjadikan pemerintah pusat sebagai pihak yang merintangi, jika ia tidak mampu menepati janji-janjinya.

Demikian juga pembangunan rumah dengan DP 0%, jika gagal menepati janjinya, mudah bagi Anies mengkambinghitamkan kebijakan pemerintah pusat sebagai biang keladi gagalnya pelaksanaan program rumah DP 0% itu. Anies akan menjadikan kebijakan Menteri Keuangan, kebijakan Gubernur BI soal peraturan DP 0% sebagai hambatan. Anies akan berkelit di hadapan publik dengan mengatakan silahkan pilih saya menjadi Presiden, baru hambatan itu saya akan bereskan.




Sementara yang lain, soal tidak ada penggusuran, berdamai dengan Ormas, merangkul semua pihak, akan mudah ditepati oleh Anies dengan pembagian dan pengguyuran secara merata ‘kue APBD’. Bisa dipastikan tidak ada demo-demo Ormas yang akan menentang Anies karena pihak yang getol berdemo selama ini telah ditaklukkan. Anies jelas akan memilih berkompromi dengan semua pihak demi pencitraan pada Pilpres 2019.

Saya yakin bahwa Anies ke depannya akan berusaha mati-matian menjadikan dirinya lebih hebat dari Ahok-Djarot. Segala janji-janjinya akan ia tepati semuanya. Jika ia gagal, maka mudah baginya menemukan alasan. Ia bisa menyalahkan Gubernur Djarot yang belum memasukkan programnya selama 6 bulan ke depan. Ia juga berani menyalahkan Jokowi dan para menterinya jika ia gagal menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dan mewujudkan rumah DP 0%.

Jelas, Anies akan selalu menentang pemerintah pusat dengan tujuan meraih simpati publik. Ia akan mengecam utang pemerintah, tidak setuju pembangunan infrastruktur karena yang lebih penting pembangunan manusianya dan seterusnya. Pokoknya bagaimana caranya meraih simpati publik lewat kekuasaan yang dimilikinya demi mengincar kursi Wapres 2019 atau bisa jadi kursi Presiden 2019 mendatang.




Jika demikian, maka pergolakan politik di DKI Jakarta akan semakin memanas. Media-media akan punya berita panas untuk digoreng. Para pendukung kedua belah pihak baik yang pro atau kontra dengan Anies akan saling mengintip blunder masing-masing. DPRD DKI juga yang digawangi oleh PDIP dan sekutunya siap berkonfrontasi dengan Anies jika kue lezat APBD dan kebijakan lain tidak tepat ‘sasaran’ menurut pemahaman ‘si nenek’.

Selain itu proses-proses hukum yang melibatkan Sandi, akan semakin menambah panasnya suhu politik. Bagi para pendukung Sandi-Anies, proses hukum itu dilihat sebagai bentuk kriminalisasi. Sementara yang kontra akan dilihat sebagai bentuk ketaatan di muka hukum.

Jadi ketika Anies dilantik, suhu politik semakin memanas ke depannya dan pertarungan menuju Pilpres 2019 mendatang semakin sengit. Begitulah Towi-Towi. Salam pelantikan ala saya, Asaaro Lahagu.













Leave a Reply