Kolom Asaaro Lahagu: Jokowi Genggam UU Ormas, HTI Tamat, Anies Sungkem, Amin Rais Frustrasi

2
1179

Disahkannya Perpu Ormas menjadi undang-undang adalah lanjutan kemenangan Jokowi di DPR. Kemenangan itu membuat posisi Presiden Jokowi semakin kuat, baik terhadap kawan maupun lawan politiknya. Berhadapan dengan Ormas radikal ke depan, Jokowi sudah mempunyai senjata maut, yaitu UU Ormas yang bisa digunakan jika diperlukan.

HTI jelas sudah tamat. Ormas ini ternyata salah strategi. Ketika Ahok melakukan blunder terkait surat Al-Maidah, HTI merasa seolah mendapat kesempatan emas. Dalam strategi tokoh elit HTI, 2016-2017 adalah saat yang tepat untuk mendirikan khilafah. Demo 7 jutaan massa 212, membuat HTI semakin merasa di atas angin. Apalagi kepemimpinan nasional dipegang oleh Jokowi yang sipil, nafsu HTI pun semakin menjadi-jadi merebut kekuasaan.

Skenario perebutan kekuasan atau makar dengan menunggangi massa dirancang. Akan tetapi HTI ternyata salah perhitungan. Mereka lupa bahwa pimpinan kepolisian adalah Tito Karnavian, ahli menangkal teroris dan radikalisme. Tito pun sangat loyal kepada Jokowi, pemimpin nasional yang sah. Skenario-skenario makar pun satu demi satu digagalkan oleh kecemerlangan strategi Tito.




Kesempatan emas yang tadinya menghampiri HTI berubah menjadi malapetaka. Keterusterangan mereka untuk mendirikan negara khilafah dan menghilangkan dasar negara Pancasila, malah berbuah blunder. HTI terlanjur keluar dari semak belukar akibat Ahok telah menyibak semak. Ketika mereka sudah keluar, Jokowi langsung menggebuk dengan mudah. Keluarlah Perpu Ormas yang akhirnya menjadi undang-undang yang membuat HTI tamat selama-lamanya di Bumi Pertiwi.

Bisa disimpulkan bahwa menguatnya HTI adalah karena adanya sosok Ahok. Sebaliknya dibubarkannya HTI juga karena faktor Ahok. Gara-gara Ahok, maka isu khilafah menguat, sekaligus perlawanan terhadap gagasan khilafah juga menguat. Akhirnya yang menang adalah penentang khilafah. Mayoritas anggota DPR setuju UU Ormas. Tinggal partai Gerindra, PKS dan PAN yang selama ini dekat dengan Ormas radikal meratapi nasibnya.

Setelah HTI dibubarkan, maka Ormas radikal lain seperti FPI tinggal menunggu waktu. Bagi FPI yang pimpinannya saat ini masih melarikan diri ke Arab, tidak ada pilihan lain selain tiarap. Jika kembali garang, maka FPI akan masuk dalam daftar list pembubaran. Perlawanan demo terlihat semakin redup menandakan bahwa gagasan untuk mendukung khilafah meredup sementara mendukung Pancasila dan NKRI malah semakin menguat.

Tentu tak lupa perlawanan seorang Amien Rais yang terus mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi. Ketika Perpu Ormas disahkan menjadi undang-undang, maka rasa frustrasi Amien Rais semakin menjadi-jadi. Amien Rais saat Rapat Paripurna pengesahan Perpu Ormas menyebut rejim Jokowi sebagai rejim licik.

“Kalau Allah menginginkan makar, tokoh-tokoh kafir di sisi Jokowi tidak ada artinya,” kata Amien Rais.

Pernyataan Amien Rais itu bisa dimaknai sebagai bentuk rasa frustrasinya terhadap Jokowi yang ternyata tak bisa dilengserkan dan malah semakin kuat. Harapan terakhir Amien Rais beserta 3 partai pro-HTI (Gerindra, PKS dan PAN) adalah berlaga di Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi di MK, sinyal bahwa gugatan UU Ormas yang sebelumnya masih Perpu Ormas ditolak, terlihat beberapa gelagat Arief Hidayat, sang Ketua MK. Bisa jadi jika gugatan terhadap UU Ormas, akan membuat Amien Rais semakin frustrasi.

Dalam rangkaian Simposium MK se-Asia di Kampus UNS, Solo, Agustus 2017 lalu, Arief mengatakan bahwa Pancasila adalah kristalisasi dari jiwa bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila tidak bisa diubah dengan ideologi lain. Dengan kata lain, Ormas termasuk HTI yang punya ideologi lain, tidak punya tempat di Bumi Indonesia.

Ucapan-ucapan mantan Ketua MK Mahfud MD yang menentang Ormas radikal masih cukup berpengaruh di kalangan 9 hakim konstitusi. Apalagi hakim Patrialis Akbar telah lengser akibat tersandung korupsi, membuat kekuatan pendukung Ormas radikal di MK semakin lemah. Kini pengganti Patrialis, Saldi Isra, bisa dipastikan akan terus menjaga kepentingan pemerintah di MK.

Kini Jokowi semakin menikmati permainan dalam bidak caturnya. Amien Rais jelas akan dibiarkan terus berkoak tanpa perlu dijinakkan. Tetapi Din Syamsuddin perlu dijinakkan dengan tujuan untuk mengisolasi Amien Rais. Din Syamsuddin juga realistis. Ketika paham bahwa kekuatan Jokowi pasca 3 tahun kekuasannya semakin kuat, ia yang pura-pura ragu, akhirnya menerima penugasannya sebagai utusan khusus untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Kalau tugas itu tidak diambil sekarang, kapan lagi?




Satu hal yang dilupakan publik bahwa kemenangan Jokowi di DPR tak lepas dari dukungan Setya Novanto. Berkali-kali sudah, Novanto mendukung segala maunya Jokowi di DPR. Tak berlebihan jika menangnya Novanto di pra-peradilan berkat adanya ‘bisikan kepentingan’. Setelah menang di pra-peradilan, Novanto menggeber pembahasan Perpu Ormas yang sedianya akhir Oktober menjadi lebih cepat. Apakah bisikan kepentingan itu ada barternya? Bisa jadi.

Publik yakin ke depan bahwa bisa saja KPK enggan untuk menerbitkan sprindik baru untuk Novanto. Mengapa? Posisi Novanto yang strategis bagi kepentingan pemerintah. Jika Novanto terus setia mendukung kebijakan pemerintah, maka kasusnya akan ‘dipura-pura sakitkan’ untuk sementara. Julukan ‘belut’ atau ‘the untouchable’ kepada Setya Novanto layak dia sandang untuk sementara.

Dengan kata lain ada kepentingan yang lebih besar yang bakal gagal jika sosok Novanto berada di balik jeruji besi. Sekedar catatan saja, ketika Novanto ditetapkan tersangka dan ‘sakit’, Aburizal Bakri sudah siap mengambil alih Golkar. Jika Aburizal kembali mengendalikan Golkar, maka Jokowi kembali dalam posisi sulit. Itulah sebabnya Novanto ‘harus diselamatkan’ di pra-peradilan.

Dukungan-dukungan Novanto kepada Presiden Jokowi mampu membuat Jokowi semakin percaya diri. Di tataran pemerintahan di DKI, tekanan terhadap gubernur baru Anies Baswedan yang datang dari istana seolah tak terbendung. Anies terlihat tak punya banyak kekuatan untuk menentang maunya pusat. Bahkan memaksa Rapat Paripurna DPRD untuk menyambut kedatangannya, tak bisa ia lakukan.

Soal reklamasi misalnya. Anies tidak lagi bersuara keras. Apalagi ada pertemuan Anies dengan pengembang reklamasi di rumah Prabowo ditambah tekanan Luhut, Menko Maritim, membuat Anies tak bisa berbuat apa-apa. Terlebih pasca keluarnya keputasan MA yang menolak gugatan nelayan soal reklamasi, hal itu semakin membuat Anies mati kutu. Itulah sebabnya kemarin, Anies dan Sandiaga ‘terpaksa’ sungkem kepada Jokowi.

Artinya apa? Anies ingin mendapat dukungan dari Jokowi menaklukkan hutan belantara Jakarta.

Jadi, ketika Perpu Ormas sah menjadi UU Ormas, maka Jokowi memiliki senjata baru yang mematikan. Lalu Anies sungkem memohon dukungan, sementara Amien Rais semakin frustrasi. Begitulah kura-kura.








2 COMMENTS

  1. Artikel ini adalah pencerahan yang bagus dan juga meyakinkan.
    Sekarang sudah ada senjata hukum untuk menangkis usaha perpecahan dari pihak mana saja.
    Yang masih harus terus diperdalam juga ialah bahwa usaha divide and conquer ini adalah usaha dari pihak internasional neolib untuk dominasi dunia dengan cara utama menguasai duit dunia mendominasi human lives. Cara yang sudah kita kenal selama ini ialah dengan terrorisme, narkoba dan korupsi. Ketiga cara ini untuk mengakumulasi duitnya, dan filsafatnya ‘siapa menguasai duit, dia menguasai dunia’. Ini berarti juga dengan tujuan menguasai kehidupan manusia, domination of human lives.
    Alat penting lainnya dalam mencapai tujuan ini ialah dengan menggunakan organisasi-organisasi rahasia. Kekuatan organsiasi ini ialah karena rahasianya, atinya berlaku selama era ketertutupan, era abad lalu dan juga era abad-abad sebelumnya semenjak adanya kekuasaan lahir didunia. Organisasi-organisasi ini semakin lemah tak punya kekuatan dalam era keterbukaan. Penelanjangan organisasi intel AS oleh Snowden (NSA) atau Assange WikiLeaks, membikin organisasi rahasia ini semakin tidak berdaya, berlainan halnya seperti diera ketertutupan. Sekarang publik dunia ikut menelanjangi kegelapan organisasi rahasia apa saja.

    Di AS deep state menguasai semua organisasi rahasia yang dibiayai oleh pajak rakyat ini seperti NSA, CIA, FBI dll. Kekuatan deep state disitulah, dan walaupun terlihat masih kuat tetapi arahnya sudah pasti. Pengetahuan dan penguasaan publik AS soal deep state dan kekuatannya semakin tinggi tiap hari berjalan. Cita-cita dominasi kehidupan manusia, the domination of human lives sudah dapat tantangan yang pasti – KETERBUKAAN informasi dan pengetahuan serta PARTISIPASI PUBLIK dunia yang luas.

    Teror dan kudeta 1965 adalah usaha neolib (sekarang deep state) untuk duit (SDA) dan kekuasaan dengan teror dan pecah belah. Sekarang dengan Saracen, 411, 212, HTI, serta juga memanfaatkan perbedaan berbagai partai politik bikin pecah belah dalam rangka tujuan utama itu. Partai-partai seperti Gerindra, PKS, PAN, atau individu politisi yang berseberangan dengan pemerintah yang ada dan yang terpilih secara demokratis, dimanfaatkan oleh kekuatan divide and conquer luar ini. Semua perbedaan dan kontradiksi yang ada ini dimanfaatkan oleh kekuatan luar deep state itu. Pengetahuan dan kesedaran untuk sampai ke tingkat inilah yang masih perlu bagi publik dan rakyat Indonesia dan juga terutama pemimpin politiknya, sehingga kekuatan divide and conquer ini harusnya tidak mampu memecah belah rakyat dan pemimpin Indonesia. Kita harus lebih menitik beratkan perhatian kepada usaha pecah belah dari luar ini (deep state) dengan tujuan mendominasi dunia (human lives) dari pada menitikberatkan kepada usaha kita saling berantam sesama anak bangsa yang sudah jelas dijadikan sasaran divide and conquer itu.

    Kalau kita menitik beratkan sasaran kepada bangsa sendiri, sama saja dengan pecah belah 1965. Ketika itu hampir tidak ada perhatian adanya usaha pecah belah dari luar. Kebencian sepenuhnya hampir 100% diarahkan terhadap bangsa sendiri, dari kedua belah pihak yang bertentangan. Memang situasi ketika itu juga memungkinkan cara pikir itu, karena kita berada dalam kontradiksi pokok dunia yang berlainan, antara blok barat dan blok timur, era KETERTUTUPAN 100% dikedua belah pihak Tetapi sekarang kita berada dalam era KETERBUKAAN, apa saja bisa dibuka dan terbuka diluar kehendak perorangan, artinya keterbukaan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, karena pengaruh keterbukaan internet era digital itu. Neolib deep state tidak bisa lagi merahasiakan maksud dan tujuannya, mendominasi human lives dengan ‘siapa mengasai duit dia mengendalikan dunia’.

    MUG

Leave a Reply