Ada pejabat tinggi negara melaporkan banyak orang yang menyebarkan meme dirinya. Jika ditelusuri ada jutaan orang yang melakukannya. Beredarnya meme itu sebetulnya menandakan semacam protes rakyat pada proses hukum yang dianggapnya ganjil. Makanya di media sosial meme itu tersebar seperti mencret : cepat sekali.

Seorang gadis manis di Tenggerang ditangkap karena diduga menyebarkan meme tersebut. Dia menyebarkannya melalui akun instagram miliknya. Kabarnya, selain gadis itu, ada puluhan akun Instagram, Twitter dan FB yang juga dilaporkan. Serunya, polisi bergerak lincah sekali dengan langsung memburu orang-orang iseng yang meramaikan suasana bermedsos kita.

Apakah tujuan seorang politisi melaporkan puluhan candaan yang mengkritisinya? Kita tidak tahu.




UU ITE memang membuka ruangan pada siapa saja untuk melaporkan apabila ada postingan yang dianggap merugikan. Jika isi status medsos itu berbentuk fitnah atau informasi palsu, tentu siapapun berhak melaporkannya. Ini menyangkut nama baik.

Tapi, jika cuma sekadar candaan dan humor plesetan politik, rasanya agak berlebihan jika ditangani seperti para kriminal.

Tidak akan jadi bagus juga namanya, dengan melaporkan candaan rakyat. Tidak akan putih bersih juga isu yang membelitnya dengan memberangus rakyat yang hobi menertawakan kelakuan aneh para pejabat.

Mungkin pejabat itu bisa mencontoh Presiden Jokowi. Ada ratusan fitnah, ribuan meme, dan akun-akun penuh kebencian memojokkan dirinya. Tapi toh, tidak ditanggapi dengan pendekatan kekuasaan. Padahal dia Presiden.

Bagaimana dengan Jonru? Yang melaporkan Jonru bukan Pak Jokowi. Jonru dilaporkan pihak lain. Berbeda dengan pejabat ini yang menunjuk pengacara untuk melaporkan akun-akun yang menyebarkan candaan tersebut.

Semestinya para pejabat dan politisi ini sadar, ketika di tangannya ada kepentingan publik, dia beresiko dikritisi rakyat. Sebab rakyat memang berkepentingan terhadap segala hal menyangkut sepak terjangnya.

Jadi, kalau mau duduk jadi pejabat, ya harus punya mental yang cukuplah. Kalau tindakan atau kelakuannya nyerempet-nyerempet, lantas karena itu rakyat bereaksi dengan cara mengkritisinya di media sosial, itu adalah konsekuensi logis. Wong memang kepentingan rakyat ada di tangannya.

Bayangkan, bagaimana tidak nyamannya rakyat, memiliki pejabat yang kupingnya tipis. Padahal di tangan pejabat itu ada kepentingan orang banyak. Kalau pejabat ogah mendengar kritik dan candaan, lebih baik jualan Siomay aja. Dijamin tidak akan ada yang membuat meme dirinya.

Laporan itu memang bisa menakut-nakuti sebagian orang untuk lebih berhati-hati. Atau malah berusaha dihindari, ketimbang berurusan dengan hukum. Atau berurusan dengan orang yang punya duit dan kuasa.




Tapi rakyat pasti punya cara sendiri untuk melakukan protes pada orang-orang kuat dan sok kuasa. Apalagi doyan korupsi. Ada kisah rakyat Ethiopia yang membenci raja karena kelakuan raja itu sering merugikan kehidupan mereka. Tapi raja itu sangat lalim dan kejam. Tidak ada yang berani mengkritiknya secara terbuka.

Saat raja berjalan melintasi jejeran rakyatnya dengan tandu kerajaan yang mewah, orang-orang memang berdiri sambil menunjukkan penghormatan. Tapi, sambil membungkukkan badan, mereka kentut!

Nah, apabila karena mentang-mentang berkuasa, mentan-mentang punya duit, seorang pejabat menakut-nakuti rakyat yang suka becanda ini dengan jeratan hukum. Cuma satu cara yang bisa kita lakukan : kita kentuti dia beramai-ramai!

Brooootttt!






Leave a Reply