“Gejolak di Papua karena ada permainan politik,” kata Stafsus Jokowi di Papua.

 

Tidaklah diragukan kalau usaha pecah belah di mana saja terutama di daerah yang SDAnya sedang dikeruk dan ada persoaan pula. Persoalannya muncul setelah Freeport mulai terusik ketenangannya yang udah berlangsung selama setengah abad.

Banyak duit di situ untuk bisa dipakai bikin segala macam kerusuhan. Kita sudah menyaksikan bagaimana aliran duit di Jakarta dipakai untuk bikin kerusuhan, demo dengan tujuan makar 411, 212, dan gerakan 800 000 akun pecah-belah (Saracen). Setelah semua gerakan ini digagalkan oleh aparat keamanan Polri, sekarang diciptakan yang baru yaitu gerakan indoktrinasi tingkat tinggi seperti sudah disinyalir oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya di Solo.




Duit, duit dan aliran duit adalah ingredien atau bahan utama yang amat penting dalam semua gerakan mengacau dan pecah belah ini. Gerakan divide and conquer.

“Sebetulnya gejolak yang terus berlanjut di Papua tidak lepas dari PT Freeport Indonesia. Ada hak-hak masyarakat adat yang tidak terlindungi karena adanya PT Freeport Indonesia,” kata Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lennis Kogoya (merdeka com 31/10).

“Hak-hak masyarakat adat yang tidak terlindungi” karena PT Freeport. Lennis Kogoya sudah berikan kunci persoalannya, itulah yang dipakai oleh pihak ‘divide and conquer’ untuk mengacaukan situasi. Sudah jelas dan masuk akal bahwa persolan itu jugalah yang harus dibikin sandaran untuk memulihkan dan mengamankan situasi. Artinya ‘hak-hak masyarakat adat’ itu.

Masyarakat adat ini tidaklah menginginkan kekerasan atau kekacauan, hanya hak mereka. Semua masyarakat adat sekitar Freeport yang selama ini tidak digubris hak adatnya, sekarang harus digubris dan patutnya diutamakan. Mulailah sekarang melirik dan mengutamakan kebahagiaan atau penderitaan rakyat Papua daripada melirik kelimpahan duit yang dihasilkan Freeport.

Freeport sudah melirik dan mengutamakan duit selama setengah abad lebih dan mereka akan meneruskan cara pikir ini, Greed and Power, tidak urusan akan kebahagiaan atau kesejahteraan bangsa ini, terutama rakyat Papua sekitar pertambangan Freeeport. Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang tepat dalam penyelesaian soal ini, karena pemerintahan Jokowi bersama semua kementeriannya sudah jelas berusaha keras meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat negeri ini.

Kerusakan dan penderitaan penduduk lokal sudah lebih dari setengah abad, dan sekarang mereka mengharapkan kepada pemerintahan Jokowi untuk pertama kali memperhatikan nasib mereka, mengharapkan ‘keadilan kecil’ dari pemerintahan yang besar, negara besar NKRI. ‘Keadilan kecil’ dibandingkan dengan perusakan besar-besaran lingkungan tempat hidup mereka dan perusakan kesehatan mereka selama setengah abad.
 
Ayo mulailah, Pak Jokowi, melirik nasib orang-orang kecil ini. Jangan sampai mereka nanti dipakai atau dimanfaatkan pula oleh pemerakarsa Saracen atau 212, atau bikin indoktrinasi tingkat tinggi itu pula di kalangan rakyat Papua.








Leave a Reply