Kolom M.U. Ginting: Buka Sajalah, Pak Mien, Jangan Cuman Ngajak Ribut

0
544

“Bangsa ini sudah mulai dijual,” kata Amien Rais.

 

Alangkah baiknya dan pasti membantu sebagai pencerahan bagi rakyat banyak sekiranya Pak Amien Rais bisa menjelaskan dan memaparkan statistik penjualan itu lebih detail. Kalau tidak, jadinya hanya kasak kusuk politik yang tak berkualitas.

Bahwa sekarang ini 200 juta rakyat Indonesia tidak mungkin suka negerinya dijual seperti era Soeharto, tidak perlu pak Amien meragukannya. Karena itu, paparkanlah semua bukti di atas meja. Seorang yang namanya pemimpin besar kan tidak patut kasak kusuk kiri kanan bikin pernyataan tanpa bukti yang akurat.

Zamannya juga sekarang ini adalah keterbukaan dan transparansi. Semua soal sudah mungkin dan patutnya dipaparkan terbuka kepada publik. Semua ‘kejahatan’ pemerintah yang sedang berkuasa walaupun terpilih secara demokratis. Lain halnya dengan pemerintahan diktator seperti Orba, tertutup dan rahasia. Siapa berani buka langsung diciduk malam-malam. Besoknya sudah lenyap tanpa suara tanpa bekas.




Sekarang bukan lagi begitu. Katakan apa saja yang mungkin disembunyikan oleh siapa saja, terutama pemerintahan dan aparatnya. Korupsi DPR atau Ketua  DPR, polisi, menteri, gubernur, siapa saja, juga presiden atau wapres. Begitu juga soal narkoba, dari pejabat pemerintahan, polisi, gubernur, bupati, DPRD, atau bahkan Ketua MK, tak ada yang perlu disembunyikan ke publik negeri ini. Pembongkaran semua kebusukan dan kegelapan merupakan syarat penting perubahan dan progres yang mungkin dicapai oleh bangsa ini, artinya syarat untuk bisa bergerak maju.

Apalagi yang namanya kebusukan dalam soal penjualan bangsa ini, atau “bahwa saat ini bangsa Indonesia sudah dijual . . .

“Anda tahu? 85% hasil tambang dan mineral kita dibawa ke luar negeri. Rezim saat ini tahu tapi pura-pura tidak tahu,” kata Amien.

Soal ini menyangkut hidup matinya bangsa ini, tidak boleh didiamkan dan tidak boleh tidak dibongkar dan dibelejeti habis-habisan. Ini sudah mungkin dilakukan karena rezim Jokowi/ JK bukan rezim otoriter seperti Orba. Semua boleh ngomong dan semua boleh membongkar dan membuktikan kecurangan apa saja yang mungkin dilakukan oleh rezim berkuasa.

Tidak ada PC (Political Correctness) dari penguasa neolib/ deep state seperti di AS dan di Eropah Barat terutama Skandinavia yang masih didominasi oleh PC. Walaupun di Indonesia PC ini kelihatannya juga mau ditumbuhkan misalnya dalam soal kritik/ satir terhadap Setnov dimana pengeritik ditangkap polisi. Ini keterlaluan karena Setnov adalah orang publik apalagi Ketua DPR RI.

Wow, mengeritik Ketua DPR negara besar RI bisa di PC-kan. Jelas sungguh keterlaluan dan bisa juga  dipahami sebagai usaha pengalihan isu dari korupsi e-KTP. Ingat bahwa korupsi adalah salah satu dari alat besar neolib/ deep state dalam usahanya mendominasi dunia (global domination – Prof. Chossudovsky). Dua alat besar lainnya ialah Narkoba dan Terorisme.








Leave a Reply