Musuh bangsa ini ada dua; koruptor dan politisi yang menjual agama. Termasuk kelompok Islam sempalan ekstrim yang mau mengubah ideologi negara. Jadi ketika kasus korupsi terjadi, siapapun pelakunya, apapun afiliasi politiknya dia tetap merupakan parasit yang akan merusak negara ini.

Kasus Setya Novanto adalah salah satu contohnya. Ok saja dalam kepemimpinannya Golkar mendukung Jokowi. Bahkan mendapatkan jatah kursi menteri. Tapi itu gak cukup untuk membuat siapapun yang selama ini ada di barisan Jokowi untuk melakukan pembelaan atau kekhawatiran berlebihan.

Jika dia jadi tersangka korupsi, biarkan saja. Yang harus dilakukan adalah mendorong SN untuk ngoceh siapa-siapa saja yang terlibat dalam proyek gila-gilaan itu. Mendorong KPK untuk membongkar kasus e-KTP dan menggiring pelakunya ke meja hijau.




Ada analisa begini. Jika SN copot, lalu Golkar dikuasai orang-orang yang anti terhadap pemerintahan Jokowi. Lalu pada 2019 nanti akan berdiri berseberangan dengan partai pendukung Presiden. Atau mendukung kandidat lain seperti saat Pilpres 2014.

Analisanya, Golkar pasca SN akan dikuasai oleh kekuatan yang pro JK. Seperti pada Pilkada Jakarta dimana JK lebih mendukung Anies ketimbang Ahok. Jadi diasumsikan pada Pilpres 2019 nanti, Golkar yang ditinggal SN akan menjadi kekuatan anti Jokowi.

Jikapun Golkar nanti akan menjadi kekuatan anti Jokowi, itu juga gak cukup untuk kita membela SN yang terkena tuduhan korupsi e-KTP. Kerugian negara sampai triliunan lebih. Kabarnya hampir semua anggota Komisi II DPR periode lalu kebagian. Di sinilah saya bangga jadi pendukung Ahok. Meski di Komisi II, Ahok adalah orang yang menentang proyek e-KTP ini. Dia sama sekali tidak silau dengan uang triliunan rupiah.

Lagi pula, politik itu dinamis. Pasca SN, belum tentu juga Golkar mau jadi oposisi. Ingat, Golkar adalah partai yang tidak pernah bisa jauh dari kekuasaan. Habitatnya memang menjadi partai penguasa. Gayanya yang oportunis memang selalu begitu.

Jadi, jangan terlalu kuatir soal ke mana pada 2019 Partai Golkar berlabuh. Biarkan saja. Jika PG nanti ikut-ikutan mainkan politik SARA dan nyinyir seperti PKS dan Gerindra, dia akan ditinggalkan konstituennya sendiri.

Gini ya. Pada 2019 nanti, pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif itu serentak. Partai-partai diminta untuk menentukan sikap sejak awal siapa Capresnya. Menentukan siapa Calon Presiden, secara otomatis juga akan menentukan perolehan suara partai itu pada Pileg.

Ini yang dengan cerdas dimainkan Nasdem. Jauh-jauh hari partai itu sudah menyatakan pencalonan Jokowi sebagai Capres pada Pilpres 2019. Nasdem ingin mendompleng popularitas politik Jokowi dan memanfaatkannya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Partai-partai yang masih mau bargaining kekuasaan untuk proses dukung mendukung, ujung-ujungnya akan rugi sendiri. Mereka akan gagal memanfaatkan waktu untuk mendomplengkan citra partai dan calegnya dengan Capres. Ingat pemilih Indonesia masih terpaku pada figur. Jadi, menentukan Capres yang tepat juga akan menjadi salah satu katalisator banyaknya suara di Pileg nanti.

Pertanyaannya, apakah partai sebesar Golkar mau investasi beresiko dengan mendorong Anies sebagai Capres? Saya rasa, terlalu besar resikonya. Di internal PG saja, Anies tidak dikenal sebagai orang yang berjasa pada Golkar, meskipun punya kedekatan dengan JK.




Di eksternal partai, elektabilitasnya juga biasa-biasa saja. Bahkan cenderung rendah. Kalau memimpin DKI Jakarta saja masih ngos-ngosan, kemungkinan Anies disokong partai Golkar untuk Capres 2019 saya rasa amat kecil.

Pilihan rasional saat ini, kandidat Capres cuma ada dua: Jokowi dan Prabowo. Hanya dua orang inilah yang punya elektablitas di atas 10%. Selain pilihan itu, sama saja bunuh diri bagi partai.

Jadi, bagaimana kita memandang kasus SN ini, meskipun dia membawa Golkar menjadi pendukung Jokowi? Itu gak ada hubungannya. Dia mau dukung siapapun, yang namanya korupsi harus diusut. Sampai ke celana dalamnya. Sebab korupsi adalah musuh bangsa ini. Di sini kita berdiri di belakang KPK.

Jangan takut juga Golkar akan merubah haluan politiknya. Sebab begini, dalam proses pencalonan Presiden memang dibutuhkan 20% suara partai (Presidential Threshold). Artinya capres dapat sokongan partai. Tetapi setelah itu, sebaliknya. Partai yang berharap besar pada capresnya untuk mengangkat suaranya dalam Pemilu. Artinya dukungan partai ke Jokowi yang kinerjanya lagi moncer justru akan memberikan dampak positif pada partai itu.

Saya rasa PG tidak mau menambah babak belur dirinya dengan mendukung kandidat coba-coba. Sebab pilihan Capres saat ini bukan seperti memilih minyak telon, gak bisa coba-coba. “Buat partai kok, coba-coba?”

Jadi, apakah Anies akan maju menjadi kandidat Presiden pada 2019 nanti?

“Itu yang hidungnya pesek? Saya kalau artis-artis jelek kurang minat membahasnya, apa kelebihan dia?” kata Abdul Somad di depan jamaahnya.

“Mancung, mas,” bisik Bambang Kusnadi.










Leave a Reply