Di era Ahok, gaji staff gubernur diambil dari Dana Operasional Gubernur sebesar Rp. 1.8 Milyar/ bulan. Kalau Gaji 1 orang staf sebesar Rp. 24,9 juta/ bulan, berarti untuk mengaji 5 Staffnya Ahok cuma mengeluarkan uang Rp. 124.9 juta/ bulan atau hampir Rp. 1.5 milyar/ tahun.

Di era Gabener Zaman Now, staff ahli atau istilah kerennya TUGPP, jumlah anggotanya diusulkan menjadi 73 orang dgn jumlah anggarannya mencapai Rp. 28 Milyar/ tahun.

Apakah ini sebuah prestasi? O iya, jelas dunk.




Bagi kaum Generasi Lengkuas, jumlah staff yang semakin banyak itu adalah sebuah prestasi. Bagi mereka, Ahok pakai Dana Operasional itu adalah sebuah kebodohan sedangkan Gabener yang menggunakan Dana APBD untuk mengaji stafnya adalah sebuah prestasi.

Hampir samalah istilahnya saat Wagabenernya bilang ongkos naik Trans Jakarta Turun dari Rp. 3.500 menjadi Rp. 5.000. Yup, bener ongkosnya turun 1.500 rupiah, Nggak usah nanya: “Kok bisa sih? Itu kan naik, bukan turun.” Ya bisalah. Di Bumi Datar kan semuanya serba terbalik.

Trus, kalau gaji Staf Gabener digaji dari APBD Dana Operasional Gabener sebesar Rp. 1.8 Milyar/ bulan, untuk apa? Hust… Saru alias pamali nanya rezeki orang untuk apa, Gua danger sih katanya untuk kemaslahatan umat seperti infak, sedekah, dll. Ngak Usah melotot gitu matanya. Kenapa loe nggak percaya dananya buat kemaslahatan umat? Sama sih gua juga nghak percaya.








Leave a Reply