Kenapa orang senang berkuasa? Salah satunya adalah memiliki akses terhadap anggaran. Terhadap duit.

Negara memiliki hak mengumpulkan pajak dari rakyat. Juga memiliki BUMN dan BUMD. Nah, para pejabat dan politisi diberi wewenang oleh UU untuk menetapkan untuk apa anggaran itu dihabiskan. Tentu ada aturan bakunya. Tapi celah untuk berkreasi sangat besar.

Alasan itu yang pernah kita dengar dari Koh Ahok.

“Dulu orangtua saya suka membantu orang. Dari uang kami sendiri. Tapi berapa orang sih, yang dapat dibantu jika dari kantong kami sendiri? Makanya, saya tertarik masuk dunia politik. Dengan mempunyai kekuasaan atas anggaran, akan lebih banyak orang yang bisa saya bantu,” katanya menjawab pertanyaan Nazwa Shihab dalam acara Mata Nazwa.




Itu adalah sebuah filosofi. Sebuah keberpihakan. Dan Ahok pun menerjemahkan visinya itu.

Dia tahu, politisi yang duduk di parlemen (DPRD) kebanyakan bermental makelar. Mereka diberikan amanah oleh UU memiliki hak budgeting. Sayangnya, hak itulah yang kemudian membuat mereka sering ileran. Melihat angka-angka yang dibahasnya, terbitlah liur sampai membasahi batiknya.

Lalu, mereka menjadikan anggaran itu sebagai bancakan. Bagi-bagi diantara yang berkepentingan saja. Kadang-kadang jumlahnya bikin mules. Masa untuk pengadaan UPS sampai triliunan rupiah?

Bagaimana dengan rakyat kebanyakan? Mereka selama ini tidak punya akses untuk mengetahui bagaimana proses berputarnya uang itu. Semakin informasi tertutup dan gelap, semakin leluasalah para begundal menggarong. Semakin sengsaralah rakyat.

Ahok menjaganya, seperti anjing penjaga yang mengawasi harta tuannya. Saat pembahasan RAPBD, biasanya, dia memelototi dengan detil setiap pos anggaran itu. Dari pagi sampai tengah malam, selama berhari-hari. Hasilnya, dia harus meradang melihat usul yang penuh keanehan.

“Pemahaman nenek, lu!,” coretnya kesal. kegeramannya sampai ke ubun-ubun.

Dia gak habis pikir, bagaimana rakyat bisa kelaparan di tengah lumbung padi? Bagaimana Jakarta yang memiliki aset besar, fasilitas publiknya amburadul? Bagaimana pemerintah selama ini seperti tidak peduli?

Para politisi di DPRD kaget dengan kengototan Ahok menjaga uang rakyat. Tidak biasanya Gubernur berani menjegal usulan mereka. Padahal di tempat lain malah kepala daerah yang sering nyogok DPRD dalam pembahasan anggaran agar bisa secepatnya dinikmati. Seperti yang terjadi di Jambi baru-baru ini. Lalu ditangkap KPK.

Tapi, ini kok, malah Gubenur yang ngotot mencoret banyak usulan gak jelas dari mata anggaran. Itu sungguh membahayakan dirinya secara politik, bukan? Padahal para politisi di DPRD gak minta disogok. Mereka hanya minta kebiasaannya melakukan bancakan anggaran tidak dikurangi. Tapi, Ahok ngotot tidak mau kompromi.

Karena apa? Karena visinya itu. Dengan kekuasaan dia ingin membantu lebih banyak rakyat.

Kengototan Ahok yang ini seringkali mengakibatkan pembahasan anggaran deadlock. Dia lebih memilih jalur deadlock ketimbang berkompromi dengan alap-alap.

Pantas teman saya pernah bercerita. Dia beberapa kali mencalonkan diri dalam Pileg untuk maju jadi anggota DPRD DKI. Dua kali gagal. Untung saja pada Pileg terakhir, dia berhasil terpilih.

“Gue lama berjuang agar bisa duduk jadi anggota DPRD. Giliran sekarang kepilih, sial, Gubernurnya Ahok,” ujarnya kesal.

Anda tahu, dong, apa maksudnya?



Bukan hanya politisi yang gondok sama Ahok. Para pengusaha yang biasa seenaknya memanfaatkan kesalahan untuk mencari keuntungan juga sebel. Biasanya, jika mereka melanggar aturan, tinggal sogok pemegang kebijakan. Beres. Gak seberapa.

Atau para pengusaha yang tertib biasanya juga dijadikan sapi perah politisi dan birokrat. Mereka mau saja keluarkan duit, sepanjang bisnisnya aman. Duitnya dimakan sendiri oleh para politisi dan birokrat itu.

Tapi, di jaman Ahok beda. Sumbangan mereka dijadikan program CSR. Bentuknya bukan uang tunai, tapi fasilitas. Maka, meskipun anggaran dihadang kanan-kiri, Simpang Susun Semangi terbangun. Rumah susun terisi furtinuture dan alat rumah tangga. RPTRA berdiri megah. Kali-kali bersih. Banjir jauh berkurang.

Sedangkan kesejahteraan rakyat relatif terjamin. KJP dibagikan. Sembako murah. PBB digratiskan untuk rumah Rp 2 miliar ke bawah. Subsidi sembako diberikan. Harga pangan stabil. Orang sakit diperhatikan.

Uang yang selama ini memperkaya para politisi dan birokrat, kini benar-benar dialihkan buat rakyat.

Siapa yang meradang? Adalah mereka yang biasa menikmati kemewahan karena jabatannya. Atau mendapat sokongan karena kelompoknya. Mereka merasa, sudah capek duduk di kursi jabatan, tapi gak bisa memperkaya diri. Kong kali kong benar-benar diberangus. Karena itulah, mereka marah. Kenikmatannya terganggu.

Tapi, bagaimana bisa menjegal Ahok yang benar-benar bekerja untuk rakyat? Tujuan sebetulnya bagaimana mengembalikan kenikmatan mereka seperti dahulu kala? Ada satu kelemahan: Ahok itu kristen dan Tionghoa! Sikaaatttt…

Dan sekarang, di sinilah berdiri. Menyanyikan duka cita kami.

Ketika anggaran RAPBD dikuliti, banyak mata terbelalak. Berbagai keanehan muncul. Hibah untuk organisasi gak jelas. Peningkatan anggaran TGUPP. Sampai anggaran kunjungan DPRD yang melibatkan ribuan orang, padahal anggota DPRD hanya seratusan.







“Ohh, saya tidak membaca dengan detil pos-pos anggaran itu,” ujar Sandiaga Uno, ngeles. Akibat kemalasan membaca dan menjaga amanah uang rakyat itulah, rakyat Jakarta yang terkena akibatnya.

Kabarnya jumlah KJP akan dipangkas. Subsidi pangan juga dikurangi yang memungkinkan akan membuat meningkatnya inflasi. Tapi mereka tentu gak peduli. Jika harga-harga naik, toh nanti yang akan dituding adalah Presidennya. Bukan Gubernur.

Dengan kata lain, jika banyak program pro-rakyat dikurangi lalu rakyat marah,, Gubernur bisa ngumpet di belakang pundak Presiden. Seperti ada kesengajaan.

Jika mau lihat ke mana arah kekuasaan bergerak, lihatlah politik anggarannya. Dari sana jelas tergambar bagaimana kekuasaan akan bekerja. Sebab kekuasaan sesungguhnya, ada pada penguasaan anggaran.

Lalu untuk apa kekuasaan di tangan Ahok?







“Jika menguasai anggaran, maka gue bisa membantu rakyat lebih banyak.” Filosofi itulah yang membuat dia rela membagikan dana operasional Gubernur.

Dan apa makna kekuasaan buat Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru? Lihatlah, kepada siapa anggaran Pemda dibagikan. Jangan bicara soal dana operasional Gubernur dululah.

“Wong warna keramik kamar mandi aja jadi masalah, mas,” ujar Bambang Kusnadi.










Leave a Reply