BKKBN bekerja sama dengan Partners in Population and Development (PPD) dan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), membicarakan Konferensi Tingkat Menteri tentang Kependudukan dan Pembangunan Internasional ke-14, sekaligus menghasilkan Deklarasi Yogyakarta.

 

ITA APULINA TARIGAN. JAKARTA – Konferensi Internasional Tingkat Menteri tentang Kependudukan dan Pembangunan ke-14 (IIMC) berlangsung pada tanggal 28-29 November 2017 di Yogyakarta, Indonesia. Sekitar 250 peserta dari 26 negara berkumpul pada acara tersebut untuk bertukar pengalaman mengenai kependudukan, pembangunan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.







Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Yogyakarta: Call for Action yang bertujuan mempermudah akses penduduk dalam merencanakan keluarga sesuai dengan hak keluarga, yang membawa perubahan baik bagi kesejahteraan keluarga di antara negara-negara anggota PPD yang tersebar di regional Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Deklarasi Yogyakarta menyimpulkan rekomendasi utama mengenai kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan, termasuk:

  • Meningkatkan akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja
  • Pelayanan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur, termasuk keluarga berencana di perkotaan dan pedesaan.
  • Rekomendasi investasi untuk mempromosikan inovasi seperti pusat konseling ramah dan klinik keliling yang meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, terutama untuk kelompok penduduk yang terpinggirkan dan pendatang migran.




Hasil konferensi ini akan dibawa ke dalam Sidang Khusus Komisi PBB untuk Kependudukan dan Pembangunan ke-51 pada bulan April 2018 di New York, Amerika Serikat.

Didirikan tahun 2016, Kampung KB bertujuan untuk mendidik dan membekali perempuan dengan pengetahuan pola asuh yang baik sekaligus menumbuhkan keterampilan kreatif yang mendukung kewirausahaan dan kesejahteraan keluarga. Para delegasi juga berkesempatan mengunjungi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), sebuah program yang memungkinkan remajamengikuti berbagai sesi pengetahuan tentang penundaan pernikahan, keterampilan hidup, dan kesetaraan gender.

Kemudahan akses terhadap keluarga berencana sangat penting untuk menjaga dinamika populasi dan demi tercapainya percepatan pembangunan nasional. “Saat ini, rasio ketergantungan adalah <50 dan akan terus menurun hingga 47 di tahun 2028-2031. Ini akan menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia,” kata H. Nofrijal, Sekretaris Utama BKKBN.










Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.