Gubernur Berharap Pilkada Sumut Terbaik di Indonesia

0
370

EMMY F. PURBA. MEDAN: Pesta demokrasi di Sumatera Utara sebentar lagi akan digelar, yakni pada Juni 2018 mendatang. Sebanyak 8 kabupaten/ kota dan juga provinsi akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Untuk itulah, Gubsu berharap agar seluruh stakeholder terkait dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing demi kelancaran pesta demokrasi dan diharapkan penyelenggaraan Pilkada Sumut menjadi yang terbaik se Indonesia dan menjadi contoh bagi daerah lainnya.







Hal itu diungkapkan oleh Gubsu (Tengku Erry Nuradi) dalam Rapat Koordinasi dan Coffe Morning Pemangku Kepentingan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2018 di Sumut yang digelar di Hotel Santika Dyandra, Medan, hari ini [Jumat 15/12].

Hadir di situ Ketua DPRD Sumut (Wagirin Arman), Kapoldasu (Irjen Pol Paulus Waterpauw), Danlantamal I Belawan (Laksamana Pertama Ali Triswanto), mewakili Pangdam I/BB dan Kajati Sumut, Kakanwil Kemenkumham Sumut (Uberti Sitinjak), Ketua KPU Sumut (Mulia Banurea), para komisioner KPU Sumut, mewakili Ketua Bawaslu Sumut (Aulia Andri), Wakil Wali Kota Medan (Akhyar Nasution), Bupati Tobasa (Darwin Siagian), sejumlah pejabat utama Poldasu, para Danrem, Kejari dan Ketua KPU Kabupaten/kota serta narasumber.

Dalam kesempatan itu, Gubsu menyebutkan Pemprovsu sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2018 yakni kurang lebih Rp 1,2 Triliun yang dialokasikan kepada KPU, Bawaslu juga untuk keamanan.

“Harapan kita, anggaran yang besar itu harus bermanfaat dan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan transparan, jujur dan aman. Sehingga Sumut menjadi yang terbaik dan dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 se-Indonesia,” kata Erry.

Untuk mewujudkan hal itu tentunya bukanlah sesuatu yang gampang. Apalagi, lanjut Erry, di tengah perbedaan yang ada. Tapi tentunya seluruh instansi vertikal dan pemerintah daerah harus ekstra maksimal dan bersinergi bersama untuk mewujudkan demokrasi.

“Dalam hal ini kita juga harus bersama menjaga suasana yang harmonis dan nyaman dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya,” terang Erry.




Apalagi, di Sumut sangat beragam dalam cara pandang, status sosial dan pilihan politik dalam kepartaian. Diharapkan, pembauran ini harus bertumpu pada rasa dan semangat kebangsaan, tidak boleh digantikan dengan pengelompokkan atas dasar etnis dan status sosial.

“Untuk itu marilah kita bersama merawat kematangan demokrasi Indonesia terutama pada Pilkada seretantak tahun 2018 di Sumut,” ajak Erry lagi.

Gubsu Erry juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh stakeholder terkait untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

”Dalam menjaga momentum kegembiraan demokrasi rakyat, pemerintah terus memperhatikan stabilitas keamanan serta mendorong peningkatan profesionalitas, kiranya kita dapat mewujudkan harapan masyarakat Sumut,” ujar Erry.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian pertemuan untuk koordinasi antara stakeholder terkait untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi segala ancaman dan hambatan serta memotivasi, perencanaan hingga pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Dikatakan oleh Kapolda, sebelumnya pihaknya sudah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pilkada 2018 di Sumut.

“Saya percaya kita yang ada di dalam sini akan berupaya untuk melakukan analisa dan evaluasi Pilkada 2018 di Sumut, terutama dalam suasana menjelang dan sesudahnya,” ujar Kapolda.

Dikatakan oleh Kapolda, situasi hambatan sosial di masyarakat bisa muncul karena adanya dominasi kepentingan pribadi dan kelompok. Selain itu, bisa juga muncul karena adanya perang opini di media sosial ataupun bentuk lainnya yang dapat berpotensi menjadi gangguan nyata terhadap situasi Kamtibmas.

“Tidak ada salahnya kita belajar dari penyelenggaraan Pilkada DKI lalu, isu moral bisa saja dipakai dalam Pilkada. Untuk itu, mari kita antisipasi sehingga hal itu tidak menjadi gangguan nyata,” terang Kapolda.




Sementara itu, Ketua KPU Sumut (Mulia Banurea) mengatakan, KPU Sumut akan melakukan supervise terhadap 8 daerah dan provinsi yang akan menggelar Pilkada serentak 2018. Hal itu dilakukan sesuai dengan UU No 10 tahun 2016 tentang Pillada dan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pilkada serentak.

“Kami akan melaksanakan tanggung jawab dan tugas secara fungsional dan professional, apa yang kami sampaikan terkait dan harus sesuai dengan UU dan peraturan KPU,” kata Mulia.

Hal ke dua yang akan dilakukan KPU Sumut adalah menjaga integritas. Sebab, KPU sebagai penyelenggara jika tidak melakukan tupoksi sesuai regulasi akan diperiksa oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu.

“Insya Allah kami akan patuh dan taat sesuai regulasi untuk menjaga integritas, dan selanjutnya kami juga akan bekerja independen, makanya biarkanlah kami netral jangan digoda dan dirayu. Kalau ada yang kurang jelas terkait masalah regulasi kami akan fasilitasi di KPU,“ tegas Mulia.

Dalam waktu dekat pihaknya juga akan segera menggelar pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Sebab, kata Mulia, hingga saat ini masih banyak warga di Sumut yang belum memiliki KTP. Padahal diketahui, sumber data pemilih merupakan otoritas dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan. Oleh karena itulah, diharapkan data kependudukan dapat akurat sehingga masyarakat bisa gunakan hak suara.

“Sebab, akurasi data kependudukan merupakan kesuksesan Pilgubsu. Kalau kita saling support mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkada Sumut yang paling baik di Indonesia,” harap Mulia.










Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.