Setelah berputar mencari informasi, bertanya kanan kiri, menyusuri jalan panjang Pulau Buru, akhirnya kami menemukan Slamet. Tepat di desa Tifu, Unit VI, Kabupaten Buru. Usianya 106 tahun, tapi Slamet masih kuat berjalan. Saya pertama kali menemuinya saat dia sedang bersepeda, dari rumahnya mampir ke tetangganya untuk memulangkan kunci inggris.

“Sepedanya baru didandani,” ujar lelaki asal Tulung Agung ini.

Slamet bin Warjo datang ke Pulau Buru sekitar tahun 1968, digiring sebagai tahanan politik. Menurut kisahnya sebetulnya dia sama sekali tidak terlibat PKI atau organisasi seperti Pemuda Rakyat yang disangkakan padanya. Waktu itu dia hanya bekerja sebagai koordinator pengumpul batu di Tulung Agung. Karena sebagai koordinator dia sering berkumpul dengan para buruh.

Tukang-tukang batu yang berkumpul ada sebagian yang menjadi anggota Pemuda Rakyat. Maka diapun dicurigai terlibat organisasi pemuda underbow PKI itu. Pasca gonjang-ganjing 1965 Slamet ditangkap.




“Ada tetangga yang membenci saya. Dia menuding saya PKI,” kisahnya.

Saat gonjang-ganjing, Slamet mulai berasa dirinya diincar. Ibunya yang ketakutan sempat memberinya ramuan racun.

“Ketimbang kamu mati disembelih orang, lebih baik kamu mati di sini. Biar aku yang mengurus mayatmu,” ujar ibu Slamet kepada anaknya.

Tapi, dia keburu ditangkap pada sebuah malam. Rumah digedor orang. Slamet digiring dibawa ke Kediri. Di penjara Kediri itulah, dia ditahan selama hampir setahun.

Di penjara Kediri Slamet ditahan bersama ribuan tahanan politik lain. Beberapa bulan dia di sana, Slamet dipindahkan ke penjara Tulung Agung, lalu ke Cilacap masuk Nusakambangan. Setelah sekian lama berpindah-pindah penjara, dia diangkut ke Pulau Buru. Naik kapal bersama 900 tahanan lain.

“Ada yang mati juga di kapal. Dibuang ke laut.”

Di Pulau Buru Slamet ditempatkan di Unit XI. Dia ingat saat dia datang sudah banyak tahanan politik lain di Pulau Buru. Pramudya Ananta Toer misalnya, menempati Unit III. Unit-unit dibuat seperti barak yang jaraknya terpisah hampir 5 kilometer.

“Waktu saya datang, Pak Pram mungkin sudah setahun tinggal di sini,” kisahnya.

“Orangnya baik,” ujar Slamet, menceritakan tentang Pramudya Ananta Toer.

Dia kerap bertemu Pram ketika harus menjalani kerja paksa membuka lahan. Semua tahanan politik memang diarahkan untuk membuka lahan pertanian. Tanah Pulau Buru yang keras betu. Mereka membabat hutan, membuat ladang dan sawah.

“Kami kerja tidak dikasih alat. Semua cuma gunakan tangan dan alat buatan kami sendiri seadanya,” ujar Slamet.

“Banyak yang mati. Khususnya karena nyamuk Malaria,” kisah Slamet.

Kisah itu dibenarkan Sukardi, seorang anak transmigran asal Banyuwangi yang ketika kecil menyaksikan bagaimana para tahanan politik itu diperlakukan. Kerja keras, minim makanan, minim kesehatan.

“Sepertnyai mereka dibawa ke sini memang untuk dimatikan. Cuma gak ditembak langsung saja.”

Para tahanan politik inilah yang pertama menggerakkan pertanian di Pulau Buru. Masyarakat asli pulau ini kehidupannya masih nomaden. Mereka berladang berpindah dan berburu. Nah, para tahanan ini ditugaskan membuka lahan pertanian. Sampai sekarang kita bisa menyaksikan hamparan sawah. Bahkan Pulau Buru menjadi penghasil padi buat propinsi Maluku.

“Itu peninggalan para warga,” kisah Sukardi.




Warga adalah sebutan untuk tahanan politik. Bukan hanya persawahan, juga jalan yang menembus Pulau itu.

Sekitar tahun 1978, semua tahanan politik Pulau Buru dibebaskan. Mereka boleh memilih, pulang ke tanah kelahirannya atau menetap di Pulau Buru. Sebagian orang yang memilih menetap ditempatkan di Unit Savana. Slamet sendiri beruntung. Karena dengan komandan militer, dia diusahakan mendapat jatah tanah transmigran.

“Nah, saya dapat sebidang tanah di Unit VI,” ujarnya.

Di sanalah Slamet menikah dengan seorang gadis transmigran asal Bayuwangi. Namanya Maria Sutinem. Waktu itu usia Slamet sudah memasuki 60 tahun. Sementara Maria baru 16 tahun.

“Orangtua saya petani. Jadi takut anak gadisnya kenapa-napa. Ketika dilamar sama orang Jawa ya, dikasih aja,” tutur Maria.

Mereka berdua membangun kehidupan di Unit VI.




Tapi nasib baik belum juga berpihak pada Slamet. Pada tahun 2000 terjadi kerusuhan SARA di Ambon. Anginnya merembes sampai ke Pulau Buru. Entah karena sebab apa, tiba-tiba banyak provokator yang memancing warga untuk berkelahi.

“Saya gak tahu orang dari mana. Mereka berteriak-teriak untuk membakar gereja,” kisahnya.

Rumah-rumah warga yang beragama kristen habis juga dibakar. Termasuk rumah Slamet dan Maria.

“Semua barang dan harta yang pernah saya kumpulkan, habis dibakar. Saya hanya bisa menyelamatkan keluarga saja.”

Akibat kerusuhan itu, mereka lari ke hutan. Hidup bersama penduduk asli Pulau Buru yang masih nomaden. Sekitar 2 tahun mereka hidup di sana. Lalu seorang kepala suku meminjamkan rumahnya. Sementara warga lain yang menetap di Unit Savana, banyak lari ketakutan meninggalkan begitu saja harta bendanya.

“Kami trauma dengan huru-hara politik,” jelas Slamet.




Beberapa tahun lalu, pemerintah memberikan bantuan pembangunan perumahan kepada para korban kerusuhan di Pulau Buru. Rumah Slamet yang dibakar dbangun kembali. Diapun membawa keluarganya untuk pindah kembali ke kediamannya.

Kini Slamet sudah ujur, usianya 106 tahun. Pendengarannya sudah tidak sempurna. Tapi dia masih mampu berjalan dengan gagah. Bahkan mengendarai sepeda.

“Saya tinggal tunggu mati. Tapi saya berharap anak-anak saya tidak ada yang mengelami hidup seperti saya. Jangan ada lagi huru-hara politik. Kasian rakyat,” cetusnya.

“Banyak orang yang mati.”

Pandangannya nanar. Mungkin teringat kepahitan hidup yang selalu menimpanya. Dia menyaksikan banyak orang mati karena keributan politik. Sebagian dihajar Malaria. Sebagian kelaparan di Pulau Buru. Sebagian lain dieksekusi dengan bengis.

“Mungkin karena nama saya Slamet. Jadinya selamat terus,” tutupnya sambil terkekeh. Di usia senjanya, Slamet hanya berharap Indonesia menjadi lebih baik.

Slamet adalah monumen hidup dari sebuah kisah panjang perjalanan bangsa ini. Sebuah saksi sekaligus korban dari berbagai huru-hara politik. Kerakusan politik yang selalu memakan korban orang-orang kecil.

Saya, bersama Birgaldo Sinaga, Andri (teman dari Antara) dan Dody Bayu Prasetyo (Indonesia Times) pamit pulang. Ada sedikit sangu yang kami titipkan. Mungkin semacam permintaan maaf dari gumulan rasa bersalah, bahwa bangsa ini pernah berdosa kepada lelaki bernama Slamet.










2 COMMENTS

  1. Cerita nasib Pak Slamet ini adalah contoh yang sangat menonjol politik divide and conquer neolib internasional yang mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi seseorang yang tidak bersalah, tetapi semata-mata hanya sebagai korban politik pecah belah itu.
    Keuntungan bagi si pemecah belah ialah duit, duit, kekuasaan, kekuasaan . . . Dalam hal ini ialah SDA Indonesia yang ketika itu setelah kekuasaan Soekarno dipreteli, jatuh ketangan neolib internasional dengan kepala pemburunya bernama Soeharto. SDA hutan, tambang minyak, tembaga, emas (Freeport Papua yang dikeruk selama setengah abad tanpa suara). Triliunan dolar mengalir ke pundi-pundi neolib internasional . . . itulah tujuan utama politik divide and conquer itu. Dan baru di abad 21 bangsa Indonesia menyadari hal itu.

    Kita sibuk atau disibukkan saling baku hantam dan puas pula dengan kemenangan atau kekalahan ‘musuh’ kita. Pemecah belah puas dengan hasil duitnya yang luar biasa. Kita tidak melihatnya. Mengapa? Itulah karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan yang sangat menonjol antara sipengadu domba dan yang diadu domba. Pengetahuan itu terutama tentang PERBEDAAN antara berbagai golongan, atau berbagai pemikiran, atau kalau pakai istilah yang lebih ‘ilmiah’ yaitu pengetahuan tentang KONTRADIKSI. Yang lebih lucu atau lebih menarik lagi ialah bahwa di Indonesia golongan yang paling suka mempelajari kontradiksi ialah orang-orang PKI itu juga. Mereka lebih tahu tentang kontradiksi dalam masyarakat, tetapi malah jadi korban utama kontradiksi itu pula.

    Tetapi di era KETERBUKAAN, perbedaan itu semakin menipis akibat informasi yang meluas dan merata kesegenap lapisan masyarakat. Sebagian besar pengetahuan yang tadinya hanya dimiliki oleh kaum elit neolib itu (orang-orang yang ‘tercerahkan’), sekarang ini tidak ada lagi halangan bahwa pengetahuan itu bisa dimiliki juga oleh publik biasa. Dan dengan perubahan situasi yang hakiki ini tentang kepemilikan informasi dan pengetahuan yang sudah berlaku bagi semua publik dunia, maka program yang namanya The New Worl Order (NWO) sedang menuju akhirnya (finished). Ini dikatakan oleh seorang elit neolib bankir besar internasional Rothschild sendiri, setelah Trump sebagai seorang nasionalis AS berkuasa dan jadi presiden. Nasionalisme adalah antipode dari internasionalisme NWO. Kontradiksi Pokok dunia sudah berubah dari ‘blok barat’ kontra ‘blok timur’ menjadi kontradiksi antara kepentingan nasional bangsa-bangsa dunia kontra kepentingan global neolib internasional NWO itu.

    Sekitar 30 tahun lalu The Economist (koran Rothschild sendiri) pernah menyatakan bahwa di tahun 2018 The NWO sudah akan tercapai dan berdiri katanya. Tetapi ditahun 2017 hampir semu pembesar NWO itu sudah menyatakan berakhirnya atau gagalnya program itu. And stated that the “internationalists” that formed it are “spinning in their graves.“- ditulis di The Economist.

    Bahkan pengarang yang selalu salah dalam soal sejarah, Fukuyama yang menulis ‘the end of history’ sudah menyatakan akhir neolib NWO. Kali ini jelas Fukuyama tidak salah he he he . . .

    MUG

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.