Waktu kampanye kemarin, saya lihat Cagub dan Cawagub berbusa-busa mulutnya menjelaskan program OK-OCE. Katanya, ini adalah terobosan program yang penting untuk membangun kewirausahaan di Jakarta.

Ada spanduk beredar: Mau bangun usaha? Modal dicariin, lokasi siapkan, pembeli didatangkan. Kalau mati, pasti disholatin, plus dijamin masuk surga. Apalagi yang kurang?

Hidup begitu mudah: Masih kecil bersenang-senang, saat muda berfoya-foya, tua kaya-raya, dan mati masuk surga.

Pengusaha mana yang gak mau diberikan program seperti itu? Bahkan seorang pemalas yang kerjanya setiap hari ngadu semut juga akan tertarik jadi seorang pengusaha. Betapa mudahnya, cuma mangap sebentar, langsung dapat duit.







Eh, rupanya modalnya bukan dicariin. Tapi diarahkan ke bank. Sama seperti kalau mau pinjam duit di bank pada umumnya, perlu agunan. Perlu proposal kredit. Perlu kelayakan usaha. Juga harus membayar bunga.

“Lho selama ini memang begitu kalau mau pinjam duit di bank. Anak bebek yang masih Balita juga sudah tahu. Lalu buat apa ada OK-OCE?,” tanya Abu Kumkum.

“Ya, buat membuka lapangan kerja.”

“Lapangan kerja untuk siapa?”

“Untuk orang-orang yang akan memberi pelatihan OK-OCE itu. Mereka lebih butuh pekerjaan ketimbang rakyat Jakarta,” jawab Bambang Kusnadi.

“Jadi, program ini justru untuk memfalitasi orang yang sok-sokan memberi pelatihan? Dia dibayar untuk ngoceh, ngajarin orang jadi pengsuaha, sementara dia sendiri dapat kerjaan dari ngocehnya itu?”

“Ah, akang kayak gak tahu aja…”

Jadi, dalam program OK-OCE, perkara modal sudah selesai. Kalau mau pinjam duit, pinjamnya di bank. Bukan di dukun sunat.

“Jelaskan, bapak-bapak?”

“Jelassssss….”

Sekarang soal lokasi usaha. Dulu para PKL dan pengusaha kecil, dikelola oleh preman untuk menempati trotoar dan jalan. Tentu saja dengan membayar sejumlah duit tertentu kepada preman. Preman itu mengokupasi fasilitas umum, membendung jalan, lalu lapaknya dijual kepada PKL. Itu tentu gak boleh.

Karena melanggar UU tentang penggunaan jalan juga aturan soal trotoar, akhirnya pedagang sering dirazia Satpol PP. Tugas Satpol PP memang memastikan jalan sesuai fungsinya. Sedang tugas preman, menjual lapak jalan umum kepada pedagang.

Tapi kini tidak perlu lagi ribut-ribut. Sesuai janji kampanye Pemda telah menyiapkan lokasi usaha. Di mana lokasinya? Di tengah jalan! Proyek percontohan sedang dicobakan di Tanah Abang. Jika proyek ini berhasil, maka akan diluaskan ke Jl. Sudirman, Thamrin, Kuningan, Gatot Subroto. Jika kurang juga, mungkin tol dalam kota juga akan dijadikan lapak PKL.




“Semua orang bisa jualan bebas, dong Mbang?” kata Abu Kumkum.

“Oiya bebas. Aku nanti mau buka kios bubur pas di depan gedung DPR-MPR. Di tengah jalan tol dalam kota,” ujar Bambang Kusnadi.

“Kalau aku mau jualan minyak telon oplosan di tengah-tengah lobi hotel Kempinsky. Tendanya sudah ada, bekas kampanye dulu. Ada wajah Anies dan Sandi juga,” hayal Abu Kumkum.

Bagaimana mencarikan pembeli? Di Tanah Abang, pembeli dicarikan dari penumpang kereta api yang saban hari turun naik. Mereka harus jalan kaki melewati lapak-lapak kaki lima. Angkutan umum dilarang lewat, karena jalan ditutup.

“Masa kalau mereka jalan kaki, beli air mineral aja gak mau?” begitu logika Pemda.

Jadi sudah genap, ya? Modal dicariin. Maksudnya ditunjukan alamat bank-nya.

Lokasi disiapkan, maksudnya silakan mengokupasi jalan semaunya.

Pembeli dicariin, dengan dipaksa jalan kaki melewati dagangan PKL di tengah jalan.




“Gubernur dan Wagub gue sih, gak pernah bohong dengan janji kampanyenya. Semua dipikirkan dengan matang.”

“Soal janji tidak menggusur? Itu kemarin di Jatipadang, dia mau menggsur rumah juga?”

“Bedain, dong. Itu cuma digeser, bukan digusur. Jadi nanti Gubernur gue akan mendatangi rumah-rumah itu, terus dia ngomong dengan santun kepada yang punya rumah. ‘Mas, tolong geseran dikit, dong.’…”

“Kayak duduk di bangku Warteg, ya mblo?”









Leave a Reply