Kolom Bastanta P. Sembiring: FENOMENA DJAROT DI SUMUT

2
1568

Sumatera Utara yang biasa disingkat dengan Sumut, tak jarang singkatan ataupun akronim itu dipelintir menjadi “Semua Urusan Membutuhkan Uang Tunai”, atau orang Eropa sering bilang dengan analogi, “tidak ada makan siang gratis.” Artinya, semua hal yang berkaitan denga administrasi; baik dalam lingkup pemerintahan, swasta, bahkan hingga jalanan, atau kita katakanlah “semua”, tidak akan berjalan jika tidak terlebih dahulu disiram dengan rupiah.

Benarkah separah itu terjadi di Sumut?

Kalau ditanya pengalaman, saya katakan sangat benar. Tak jarang demikian yang saya lihat dan rasakan selama di Sumut dan, saat saya tanyakan kepada yang lainnya, juga membenarkan hal ini. Jikalau ada diantara anda tidak demikian, selamat, anda beruntung.




Ini tentu sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan serta partisipasi masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan yang dihasilkan melalui proses politik. Tidak mengherankan jika pada Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2013 lalu untuk Kota Medan saja jumlah Golput (dibaca: tidak memilih) mencapai 63,38% dari 2.121.551 pemilih terdaftar [detik.com, 12/3/2013]. Secara global di Sumut di atas 50% (mayoritas) [detik.com 04/01/18].

Sistem politik, terutama di dalam tubuh partailah yang terdepan dapat memperbaikinya. Mengapa? Karena partai politiklah yang melakukan penjaringan bakal calon hingga nantinya menyediakan calon untuk dipilih masyarakat. Kuasa masyarakat pemilih baru ada setelah calon ini ada dan diberi restu/ mandat oleh Parpol dan lulus ferifikasi KPU. Bagaimana dengan calon independen? Oh, bisa, tapi di lain waktu akan kita bahas.

Sekaranag lagi gencar ngomongin pencalonannya Pak Djarot mantan wakilnya Ahok yang kemudian jadi Gubernurnya DKI. Beliau oleh PDI Perjuangan dipasangkan dengan Sihar Sitorus untuk maju di Pilgubsu 2018.

Ramainya kehadiran Djarot di Pilgubsu kemudian dicoba diimbangi dengan meramaikan isue “tolak calon gubernur import”. Siapa yang dimaksud dengan cagub import itu tentu kita semua tahu. Pihak mana yang memainkan isue “tolok gubernur import” itu, saya memilih tidak menduga-duga.

Spanduk dukungan ke pasangan Djarot – Sihar mulai “terkembang” di Dataran Tinggi Karo menandandakan respon sigap dari daerah lumbung suara PDIP dan pencinta Soekarno sedari dulu ini.

Namun, sebagai anak Sumut di perantauan (KTP saya masih Deliserdang, Sumut), ada beberapa hal yang saya pandang sangat positif dari hadirnya Djarot di Pilkada Sumut. Pertama, Pilkada Sumut akan berlansung sangat meriah, bahkan mungkin seramai atau lebih ramai, bahkan sama seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) ramainnya. Sekarang saja sudah tampak. Dari Sabang sampai Maroke pada ngomongin Djarot di Pilgubsu.

Di mana positifnya kalau Pilgubsu ramai? Pengawasan dan pengamatan dalam pelaksanaan Pilgubsu akan dilakukan bukan hanya yang di Sumut, tetapi seluruh Indonesia, dan bahkan dunia sebagaimana pada Pilkada DKI lalu. Positifnya lagi, Sumut akan kebagian iklan gratis dan menjadi pusat perhatian dari media-media.




Ke dua, peningkatan standart calon gubernur. Kalau dari dulu calon gubernur di Sumut itu-itu saja dan dari kelompok itu saja, tentunya yang tak sekolah (modal beli ijazah) pun kalau dimajukan bisa dipilih jadi gubernur. Dan sekarang juga masih bisa, tetapi, apakah kemudian kelompok atau partai pengusung berani dan percaya diri memajukan calon yang asal-asalan untuk bertarung menghadapi sekelas Djarot yang mantan walikota, anggota DPR, wakil gubernur, dan gubernur?

Tentu tidak. Imbasnya, standar calon gubernur Sumut di partai ke depannya akan terus meningkat, karena ekspetasi masyarakat juga terus meningkat. Sebagaimana kita melihat kerja ibu Risma dan Ridwan Kamil (walikota) dan Ahok (mantan Gubernur DKI), tentunya kita selalu menilai dari prestasi.

Ke tiga adalah peningkatan partisipasi warga Sumut dalam pembicaraan tema politik khususnya di medsos yang selama ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki dan berusia di atas 25 tahun. Tetapi kini dari usia remaja hingga orangtua pun ikut berpartisipasi dan kini ramai diikuti juga kaum wanitanya.

Demi Anak Generasi (DAG) Medan mengawal pasangan Djarot – Sihar mendaftar ke KPUD Sumut di Medan hari ini [Rabu 10/1] (Foto: Fredi Lumban Gaol)

Partisipasi dari kelompok suku di Sumut juga semakin meluas. Kita ambil contoh, seperti Pakpak dan Nias. Telah lama di Sumut ini yang ramai bicara politik itu hanya pada kelompok Suku Batak (Humbang, Toba, Samosir, dan Silindung), Melayu, Karo, dan Mandailing. Akan tetapi untuk pilgubsu 2018 ini suku-suku lainnya juga ikut ramai membicarakan tema-tema politik dan tak jarang mengajukan beberapa nama dari kelompok sukunya yang dikira layak mendampingi bahkan menantang Djarot di Pilgubsu 2018 ini.

Artinya, antipati dan pesimisme masyarakat Sumut terhadap keberhasilan politik dalam memberi pemimpin yang sanggup mengayomi dan memediasi aspirasi, dan menjalankan pembangunan; terutama dari kelompok-kelompok etnis minoritas di Sumut berangsur membaik menuju arah positif. Singkatnya, ada harapan.

Dengan meningkatnya partisipasi dalam diskusi-diskusi bertema politik, diharapkan juga berbanding dengan peningkatan partisipasi masyarakat nantinya dalam memberikan suaranya pada Pilgubsu 2018 ini.

Ke empat, kita berharap Djarot yang sudah berpengalaman memimpin sebuah kota dan provinsi akan membawa hal-hal baik dari daerah yang pernah dipimpinya, dan pengalamannya selama memimpin. Mulai dari tata ruang, admiistrasi, pemerintahan yang bersih KKN, dsb, yang kemudian menyertakannya dalam program kerja yang akan ditawarkannya jika sudah sah menjadi calon gubsu oleh KPU. Untuk nantinya dipaparkan di umum dan, tidak ada salahnya menjadi referensi bagi calon lainnya dan bagi yang berniat mencalonkan diri menjadi kepala daerah yang akan datang.




Terpenting dan yang terakhir, dengan image Djarot yang bersih dan kemampuan managerialnya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, maka Sumut dengan kepanjangan “Semua Urusan Membutuhkan Uang Tunai” dapat sirnah atau berubah menjadi Sumatera Utara Maju Unggul dan Terdepan (Sumut) setelah Pilgubsu 2018 ini yang akan menghasilkan pemimpin baru, siapa pun itu.

Jadi, apapun ideologi yang kita anut. Apapun kelompok yang kita bela, serta siapa calon yang kita dukung, kita harus melawan politik kotor dan mendorong semua untuk bertarung dengan bersih, adil, dan berkualitas; supaya harapan situasi politik semakin baik dapat tercapai. Dan, imbasnya, dengan membaiknya alam politik tampa permainan kotor, akan menghasilkan kader-kader politik yang berkompeten dan berkomitmen, sehingga cita-cita pembangunan di negeri ini akan tercapai.

Jadi, stop kampanye busuk. Mari berpolitik sehat. Kalau kita terus berantam, kapan membangunnya. Malu kita liat orang kawan!

FOTO HEADER: Rida Sitorus










2 COMMENTS

  1. Saya setuju dengan komen karo, sudah sekian lama kita suku karo merindukan kandidat gubernur Sumut dari suku Karo (orang karo) namun belum ada parpol yang mau mengajukan sebagai cagub atau cawagub, dengan kehadiran ngogesa sitepu dengan plus minusnya diusung oleh partai Golkar meski akhirnya mundur akibat tekanan dari atas.

  2. Terimakasih saya pada partai GOLKAR yang telah mengusung dan BERANI mengusung kembali NGOGESA SITEPU sebagai cawagub, mesti beliau mengundurkan diri.
    Apapun pilihan golkar tentu akan saya pilih sebagai penghormatan saya atas beraninya mereka mengusung warga karo. Di Golkar, karo di tempatkan sejajar dengan yang lain. Sementara di Partai tanduk mungkin posisi kita suma “pion” itu pun di suruh bangga sebagai pion. DI partai tanduk saya yakin sebagian besar anggotanya menentang gerakan KBB.

    bujur

Leave a Reply