Ada beberapa isu yang selalu sensitif dan menjadi pusat perhatian publik. Soal PKI, isu rasial khususnya China, isu non muslim, isu penguasaan asing, dan isu mengenai LGBT. Jika salah satu persoalan itu terangkat, publik akan meresponnya secara emosional. Gak pakai logika langsung hantam kromo.

Nah, politisi yang culas suka sekali memainkan isu ini. Caranya dengan menyerang lawannya dengan tudingan yang disangkut-sangkutkan. Tidak perlu tudingan itu benar, yang penting bisa menarik perhatian publik.




Inilah yang disebut post truth. Era ketika sebuah isu diyakini jauh melampaui kebenaran atau fakta. Dekat-dekat dengan hoax. Beberapa politisi berhaluan Kanan menggunakan cara ini untuk memenangkan pertarungan politik. Donald Trump salah satunya.

Di Indonesia tampaknya cara ini juga sedang dilakukan. Istilah asing dan aseng, misalnya diciptakan untuk memojokkan Pemerintahan Jokowi. Jokowi dianggap pro asing dan melindungi kepentingan China.

Apakah politisi tahu Blok Mahakam kini sudah 100% dioperasikan oleh Pertamina dan pemerintah tetap mematok saham 51% untuk Freeport? Mereka tahu. Tapi kebenaran itu gak penting. Karena publik sebel dengan penguasaan asing, maka untuk menjatuhkan Jokowi dituduhkan saja pemerintah pro kepentingan asing.

Demikian juga isu PKI. Mereka kerap menuding siapapun yang berseberangan sebagai PKI. Bahkan pemerintah Jokowi sendiri dituding PKI. Meskipun secara tegas berkali-kali ditegaskan Presiden. “Jika PKI muncul, langsung saya gebuk.”

Tapi mana peduli. Mereka memfitnah saja. Gak peduli dengan bantahan dan fakta.

Ada lagi isu China. Harus diakui China adalah negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Tidak ada negara maju yang tidak berhubungan dagang dengan China. Nah, di Indonesia orang semacam Zulfikar M. Ali menggoreng isu ini dengan mengatakan bahwa China akan mengirim 200 juta warganya ke Indonesia untuk menguasai.

Selain RRC sebagai negara, isu China juga sekaligus menghantam WNI keturunan Tionghoa. Memang, di publik masih terekam kecemburuan sosial berbasis ras. Makanya meski jauh dari kebenaran, fitnah ini terus dilontarkan.

Terakhir soal LGBT. Rasa-rasanya tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang membolehkan LGBT. Bahkan polisi terang-terangan menggerebek pesta gay dan menangkapi pelakunya.

Tapi yang disebarkan ke publik adalah Pemerintahan Jokowi pro LGBT. Sama seperti seorang ketua Partai yang menuding ada 5 partai mendukung LGBT di DPR. Padahal tidak ada sama sekali partai mendukung LGBT. Tujuannya cuma ingin berkata partainya anti LGBT berjuang sendirian di Senayan.




Dan, yang juga ampuh adalah isu agama. Muslim dan non muslim. Isu ini spesialis Rizieq and the Backbone. Dia tukang gorengan yang penting pemimpin muslim. Pilkada Kalbar misalnya, kini jadi sasarannya. Juga Pilkada Sumut.

Meskipun pekok, tapi siapa yang peduli? Meskipun tidak ada dasarnya, isu sensitif harus terus digoreng. Kebenaran gak penting lagi. Tujuannya cuma untuk mengaduk-aduk emosi publik.

Ada beberapa cara menangani perang fitnah seperti ini. Pertama, dengan terus menerus membuktikan bahwa fitnah itu salah. Persepsi bahwa pemerintah pro asing, dibantah dengan ngototnya Jokowi menguasai saham Freeport. Atau penenggelaman kapal asing pencuri ikan.

Tapi saudara-saudara. Di AS saat kampanye Pilpres media-media di sana sudah bekerja keras meluruskan berbagai isu dan kebohongan yang dilontarkan pendukung Trump. Hasilnya? Sama sekali tidak efektif.

Publik tetap mempercayai isu hoax yang beredar. Misal, Hilary pendukung teroris muslim. Hilary ingin memperbesar peran imigran menggeser warga asli kulit putih.

Wajar. Isu sensitif mensasar emosi publik. Sementara klarifikasinya diarahkan untuk sisi kognitif masyarakat. Gak efektif.

Ada satu cara lain, yaitu ikut bermain brutal. Misal menggunakan isu sensitif tersebut untuk menyerang pihak sebaliknya. Artinya gunakan cara yang sama lalu serang pihak lawan dengan isu tersebut.

Misalnya begini. PKS pernah kerjasama dengan Partai Komunis di China, maka PKS mendukung komunis. Prabowo orangtuanya Kristen, maka Prabowo adalah pendukung non-muslim. Dan sebagainya.

Jika itu dilakukan maka semua pihak akan menjadi tukang fitnah dan menyebar kebrutalan. Tapi jika gak dilakukan sangat susah menentang arusnya sebab cara kotor ini terbukti efektif memenangkan politik berhaluan Kanan. Apalagi dengan tingkat literasi publik yang mengundang iba begini.

“Mas, jangan ikut-ikutan ngaco, ya. Tetap saja memegang prinsip sampeyan. Makan bubur ayam jangan diaduk,” ujar Bambang Kusnadi.

“Nggih kyai…”

Bambang Kusnadi nyengir.










Leave a Reply