Zaman Ahok rusun bisa sewa Rp 160 ribu sampai Rp 300 ribu sebulan. Bisa ditempati seumur hidup. Itu sudah termasuk biaya perawatan dengan subsidi dari Pemda. Zaman Anies harus membeli dengan mencicil. Cicilannya Rp 1,8 juta sampai Rp 2,2 juta sebulan. Dibayarkan selama 20 tahun. Tentu saja ada besaran bunga juga.

Kita jangan bicara soal bunga bank termasuk riba apa gak. Anggap saja riba tidak berlaku untuk Anies. Kalau Ahok tentu tidak ada riba, wong sistemnya sewa.

Kenapa harus beli? Kata Anies karena soal kepemilikan itu penting. Property harganya bisa meningkat. Jadi nanti, katanya, aset masyarakat meningkat setelah rusun itu dimiliki. “Tapi gak boleh dijual,” pungkasnya.




Jadi, nilai aset meningkat buat apaan? Bedanya kepemilikan sama sewa itu terletak dari kebebasannya untuk memindahtangankan. Atau jual beli. Kalau gak boleh dijual, cuma bisa ditempati, buat apa jadi hak milik?

Kalau cuma untuk ditempati saja, ya mendingan sewa. Jaman Ahok biaya sewa cuma Rp 160 ribu sebulan, termasuk biaya perawatan karena disubsidi Pemda. Wajar dong Pemda keluarkan uang biaya perawatan, wong property itu milik Pemda kok. Kalau cuma bayar Rp 180 ribu, artinya sistem ini berlaku untuk masyarakat yang penghasilannya paling minim sekalipun. Masyarakat paling miskin.

Sementara di jaman Anies titik tekannya di kepemilikan, tapi tidak boleh dijual. Cicilannya paling kecil Rp 1,8 juta sebulan. Belum termasuk biaya perawatan. Jika biaya perawatan tiap unit Rp 200 ribu, maka bebannya sekitar Rp 2 juta.

Makanya sistem Anies hanya untuk orang yang punya penghasilan minimal Rp 7 juta yang bisa. Kalau penghasilannya cuma Rp 3 juta, jangan mimpi ye, bong.

Lantas gimana perumahan untuk masyarakat penghasilan minim? Mereka yang tinggal di slum-slum kumuh? Di emperan kali yang harus direlokasi?

Ohh, beda. Kalau Ahok mungkin berfikirnya untuk membenahi hunian kumuh itu jadi tempat tinggal lebih beradab. Makanya konsep sewa rusunnya terintegrasi. Sedangkan DP 0% seperti kebijakan yang nyelonong sendiri.

Artinya, dengan konsep perumahan seperti itu, gak mungkin ada relokasi penduduk pinggir kali. Arti lainnya, kali-kali di Jakarta akan dibiarkan kotor lagi. Jangan sebel kalau di tahun-tahun yang akan datang banjir akan menggila lagi. Ini semua cuma konsekuensi logis saja.

Apakah sebagai rakyat Jakarta Anda mau membeli rumah yang tidak bisa dijual lagi? Kalau tidak bisa dijual lagi, otomatis tidak bisa dijadikan jaminan jika mau pinjam modal ke bank.

Ok, membeli rusun konsep Anies Rp 2 juta sebulan. Dibayar selama 20 tahun. Artinya orang harus membayar Rp 480 juta. Ingat, ini soal kepemilikan rusun. Pasti ada masa pakai bangunan,biasanya 50 tahun. Artinya untuk penempatan selama 50 tahun, bayarannya ya Rp. 480 juta itu.

Bagaimana jika pada 50 tahun yang akan datang, bangunan sudah tidak layak huni lagi? Hilang deh, duit Rp 480 juta.

Bandingkan dengan sewa sistem Ahok. Jika bayarannya Rp 160 ribu sebulan, dalam 50 tahun rakyat hanya membayar sewa Rp 96 juta. Sama-sama bisa menempati rusun. Sama-sama gak bisa menjual.

Kalau jadi orang waras, kamu pilih mana? Bayar Rp 480 juta atau Rp 96 juta dengan manfaat yang sama persis? Menurut survei, 58% rakyat Jakarta lebih suka membayar Rp 480 juta itu. Namanya juga horang kayah…

“Kaya sama bloon bedanya memang tipis, ya mas,” celetuk Bambang Kusnadi.








Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.